Mendagri Tegur Ahok yang Sebut
BPK "Ngaco"
Jumat, 15 April 2016 | 15:24 WIB




TRIBUN NEWS / HERUDIN
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) tiba di gedung KPK,
Jakarta, untuk memenuhi panggilan
sebagai saksi, Selasa (12/4/2016).
Ahok memberikan keterangan
seputar pembelian lahan milik RS
Sumber Waras oleh Pemprov DKI
pada akhir 2014.
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
menegur Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
yang menyebut Badan Pemeriksa
Keuangan "ngaco".
Tjahjo menilai, ucapan seperti itu
harusnya tidak keluar dari seorang
kepala daerah.
"Semua kepala daerah harusnya
saling menghargai, membangun
komunikasi yang baik dengan
semua lembaga, apakah itu
kepolisian, kejaksaan, atau BPK,"
kata Tjahjo di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat
(15/4/2016).
Jika Ahok memang tidak terima
dengan audit BPK terkait pembelian
lahan Rumah Sakit Sumber Waras,
kata Tjahjo, hal tersebut sebaiknya
disampaikan melalui klarifikasi
langsung ke pimpinan BPK.
Pernyataan tersebut tak perlu
dilontarkan di media massa.
"Kalau belum-belum sudah enggak
mau membangun komunikasi
dengan baik, implikasinya bisa
panjang," kata Tjahjo. (Baca:
Dianggap "Ngaco" oleh Ahok, Ini
Kata Ketua BPK
)
Politisi PDI-P ini berharap, Ahok ke
depannya bisa lebih menjaga
ucapannya yang disampaikan
kepada media.
Menurut dia, gaya komunikasi Ahok
yang menyerang berbagai pihak,
termasuk menyerang lembaga
negara, tidak baik jika dilihat oleh
masyarakat luas. (Baca: Politisi PDI-
P: Ahok "Ngaco")
"Mulutmu harimaumu," kata Tjahjo.
Ketika berada di KPK, Selasa
(12/4/2016), Ahok mengatakan
bahwa Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menilai, tidak ada kerugian
negara dalam pembelian lahan RS
Sumber Waras.
"Sekarang saya ingin tahu, KPK mau
tanya apa, orang jelas BPK-nya
ngaco begitu, kok," kata Ahok
sebelum diminta keterangan oleh
KPK. (Baca: Ahok: Saya Ingin Tahu
KPK Tanya Apa, Orang Jelas BPK
"Ngaco" Begitu
)
Kasus RS Sumber Waras bermula
saat Pemprov DKI membeli lahan
milik Yayasan Kesehatan Sumber
Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar
pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan
DKI 2014.
Oleh BPK, proses pembelian itu
dinilai tidak sesuai dengan
prosedur, dan Pemprov DKI
membeli dengan harga lebih mahal
dari seharusnya sehingga
mengakibatkan kerugian negara
sebesar Rp 191 miliar.
BPK juga menemukan enam
penyimpangan dalam pembelian
lahan Sumber Waras. Enam
penyimpangan itu dalam tahap
perencanaan, penganggaran, tim,
pengadaan pembelian lahan RS
Sumber Waras, penentuan harga,
dan penyerahan hasil.
Meski demikian, Ahok tetap
berpandangan bahwa tidak ada
kerugian negara dalam pembelian
lahan tersebut.
http://nasional.kompas.com/read/2016...but.BPK.Ngaco.