Pengadaan mobil dinas untuk anggota DPRD hingga kini masih bergulir seolah saling lempar antara Pemprov Jabar dan DPRD. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tak ingin isu ini terus bergulir bak bola panas. Aher menyatakan akan konsultasi dengan Mendagri terkait hal itu.

Hal itu disampaikan Aher saat ditemui usai menghadiri Musrembang Jabar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kamis (13/4/2016).

"Kalau sudah terbuka seperti inikan artinya kita semua harus nyaman. Kalau kemudian pindah ke Gubernur nanti saya didemo. Saya juga enggak mau didemo. Artinya lempar bola panas. Akan dikonsultasi ke pemerintah yang lebih atas dari provinsi," ujar Aher.

Ia menyatakan tak ingin pengadaan mobil ini terus jadi polemik yang berkepanjangan. Sehingga Pemprov Jabar akan segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

"Kami tidak ingin lempar lemparan. Kenyamanannya konsultasi ke mendagri. Besok lusa juga bisa. Tunggu saja. Nanti bisa ditanyakan ke Kemendagri," katanya.

Sebelumnya Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menuturkan bahwa anggota dewan belum mengajukan permohonan kemenyerahkan biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD) Pemprov Jabar.

Ia belum bisa memutuskan apakah pengajuan dari anggota dewan akan diajukan ke Pemprov Jabar atau tidak. Namun anggaran dan yang melakukan pengadaan adalah PBD Pemprov Jabar.

DPRD Jabar mengusulkan pengadaan mobil operasional Toyota Fortuner yang bisa dipinjam pakai. Anggaran untuk pengadaan mobil bagi 100 anggota dewan mencapai Rp 50 miliar.

http://news.detik.com/berita-jawa-ba...engan-mendagri