Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, Presiden Joko Widodo sempat menandatangani kontrak politik yang salah satu janjinya adalah legalisasi lahan bagi warga kampung yang bermukim di atas lahan ilegal.

Kontrak politik itu dibuat saat Jokowi masih berstatus sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Ahok menjadi calon wakilnya.

Menurut Ahok, janji untuk melegalisasi kampung ilegal ditandatangani saat ia dan Jokowi datang ke Tembok Bolong, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Saya juga ke sana. Itu namanya Tembok Bolong. Tembok Bolong itu ada di Waduk Pluit di Muara Baru," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).

Ahok menuturkan, kontrak politik ditandatangani saat ia dan Jokowi belum tahu jika wilayah sekitar Waduk Pluit adalah area hijau.

"Kami kan enggak tahu bahwa itu (lahan) hijau," ujar dia.

(Baca: Janji Politik, Janji yang Tak Perlu Dipercayai)

Menurut Ahok, belakangan ia dan Jokowi baru tahu bahwa lokasi penandatanganan berada di area hijau. Setelah itu, ia dan Jokowi berjanji akan memindahkan warga ke rumah susun.

Ahok menganggap, pemindahan warga ke rusunawa sebenarnya masih sesuai dengan janji mereka untuk membenahi Jakarta.

"Janji kami ini merapikan Jakarta jelas. Namun, bukan berarti kamu milih saya, kami janji. Saya kan enggak tahu kamu tinggal di mana. Boleh enggak saya sebagai pejabat melanggar undang-undang, melanggar konstitusi? Enggak boleh," ujar Ahok.

(Baca: Yusril Komentari Janji Politik Jokowi-Ahok Saat Maju pada Pilkada DKI 2012)

http://megapolitan.kompas.com/read/2...Kampung.Ilegal

Dasar, bohong aja loe Hok. Kalo janji harus ditepati. Biar langgar hukum juga, warga harus dikasih tinggal di sana biar mereka pada pilih elo ntar. Nah abis itu terserah deh. mau Jakarta tetap banjir atau kotor yg penting uda kepilih jadi gubernur... jabatan harus dikejar...