Keterlibatan Anggota Wantimpres Dianggap Sandera Pengusutan Sumber Waras
14 April 2016 9:45 AM

Jakarta, Aktual.com – Humas Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ), Beny Sujabat, menyatakan, berlarut-larutnya penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014 silam, lantaran banyak elite yang terlibat.

Salah satunya, kata dia, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jan Darmadi. Ini terbukti dengan surat yang diajukannya kepada Pemprov DKI tertanggal 7 Juli 2014, dimana kala itu menjabat ketua umum Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

“Inilah yang menyebabkan KPK tidak berani segera meningkatkan kasus Sumber Waras menjadi penyidikan dari penyelidikan,” ujarnya kepada Aktual.com, Rabu (13/4).

Sebab, surat penawaran yang ditandatangani bersama Kartini Muljadi yang kini menjabat ketum YKSW, menjadi dasar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan disposisi pada 8 Juli kepada kepala Bappeda DKI, agar menganggarkan pembelian lahan tersebut pada APBD-P 2014.

Sementara itu, menurut eksponen aktivis ’98, Dodi Ilham, terlibatnya Jan pada kasus pembelian lahan seluas 3,6 ha tersebut menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum.

“Ini juga menjadi preseden buruk bagi NasDem, karena Pak Jan tercatat sebagai ketua Majelis Tinggi NasDem,” katanya terpisah.

Dodi meminta Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh, segera menentukan sikap menyangkut hal ini. Misalnya, memecat Jan sebagai kader dan menarik dukungan atas pencalonan Ahok pada Pilkada DKI 2017 mendatang.

“Karena mempengaruhi citra partai di mata masyarakat. Restorasi yang digaungkan pun bakal dicibir, dianggap hanya pepesan kosong,” tegasnya.

“Saya juga berharap, Pak Jokowi selaku presiden, tidak dibebani masalah ini, karena jelas beliau tidak ada sangkut pautnya,” tandas Dodi.
http://www.aktual.com/keterlibatan-a...-sumber-waras/


Konflik dengan Ahok (soal Sumber Waras), Presiden Jokowi Panggil Pimpinan BPK
Kamis, 14 April 2016 - 09:48 wib


Foto: Antara

JAKARTA - Terjadi polemik besar antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz terkait pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Sepertinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin membiarkan polemik tersebut berlarut-larut. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memanggil pimpinan BPK. Pertemuan itu akan dilakukan hari ini sekira pukul 14.00 WIB.

Sebelum diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahok menyebut audit yang dilakukan BPK ngawur. (Baca juga: Ahok Jelaskan Proses Pembelian RS Sumber Waras)

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus RS Sumber Waras. Laporan tersebut merujuk pada paparan anggota BPK beberapa waktu lalu yang menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu seluas 3,7 hektare.

BPK menemukan perbedaan nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu di Jalan Kiai Tapa. BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian.

Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kiai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru mengotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras.
http://news.okezone.com/read/2016/04...l-pimpinan-bpk


Jauw Fok Joe, Tokoh Istana yang Terlibat Skandal Sumber Waras Gate, Inikah yang Membuat KPK Takut?
13 Maret 2016 14:20


Jan Darmadi (Jauw Fok Joe)

POSMETRO INFO - KPK tergolong lelet atau lamban menangani skandal pembelian lahan RS Sumber Waras atau Sumber Waras Gate oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Padahal, berdasarkan audit BPK, kasus ini merugian negara hingga Rp 191 miliar.

Mengapa KPK ngeper alias takut? Ini menimbulkan berbagai spekulasi. Namun berdasar pemberitaan situs portal berita bisnis, ternyata ada keterlibatan tokoh istana dalam skandal ini. Tokoh itu adalah Jan Darmadi yang kini sebagai anggota Wantimpres.

Jan Darmadi (Jauw Fok Joe) adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2015-2019 yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 20 Januari 2015. Jan terlibat dalam kasus pembelian tanah itu karena saat transaksi terjadi adalah Ketua Umum Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Bersama Kartini Mulyadi, yang duduk sebagai ketua yayasan, Jan meneken surat penawaran tanah yang disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama. Jan dan Kartini adalah tokoh senior yang menjadi panutan bagi kalangan keturunan Cina karena kesuksesannya.

Surat yang diteken duet Jan dan Kartini itu disampaikan ke Ahok 7 Juli 2014, dengan tawaran harga Rp755,69 miliar. Tanpa pengecekan ke lapangan, esoknya pada 8 Juli, Ahok langsung memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk menganggarkan pembelian tanah itu dalam APBD-P DKI 2014.

Tak sabar dengan lambannya KPK, puluhan pengacara dan ahli hukum pidana telah mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Jakarta Selatan. Dikabulkan, rencananya Senin (14/3/2016) akan dilakukan sidang pra peradilan yang menyoal lambanya KPK menangani Sumber Waras Gate ini di PN Jakarta Selatan.
http://www.posmetro.info/2016/03/jau...-terlibat.html
http://www.teropongsenayan.com/33646...buat-kpk-takut





Kartini-Jan Darmadi-Ahok, Penyebab Bungkamnya Candranaya di Kasus Sumber Waras?
21 Oktober 2015 12:17 PM

Jakarta, Aktual.com – Para pengurus perkumpulan Sing Ming Hui (Candra Naya) diduga ketakutan, sehingga tidak berani melawan saat aset mereka diperjualbelikan oleh Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKWS) Kartini Muljadi.

Sebab penjualan aset Sing Ming Hui melibatkan pengusaha kelas kakap yang terkait dengan Istana dan juga Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dugaan itu disampaikan tokoh Tionghoa di Jakarta, Lius Sungkharisma saat ditanya Aktual.com mengapa pihak Sing Ming Hui (Candra Naya) seperti tak berdaya dengan penjualan aset mereka ke Pemprov DKI ataupun ke CKU sebelumnya.

Adapun pengusaha yang dimaksud Lius tidak lain Kartini Muljadi dan Jan Darmadi. Kedua orang itu menandatangani surat penawaran penjualan tanah Sumber Waras ke Ahok yang dikirim pada 7 Juli 2014.

Jika Kartini merupakan pengusaha sekaligus Ketua YKSW, Jan Darmadi dikenal sebagai pengusaha bisnis judi di Jakarta dan salah satu dari sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Jan Darmadi juga merupakan petinggi Partai Nasdem.

Kata Lius, demikian ‘saktinya’ tanda-tangan dari kedua orang itu, membuat surat penawaran yang dikirim tanggal 7 Juli itu keesokan harinya pada tanggal 8 Juli langsung direspon Ahok.

Disposisi langsung dibuat Ahok ke Bappeda DKI untuk menganggarkan dana Rp 755,7 miliar di APDB-P 2014 untuk pembelian lahan Sumber Waras. Tanpa penawaran lagi.

“Orang-orang Sing Ming Hui ngga ada yang berani menentang penjualan itu. Wayan (Ketua Candra Naya- red) contohnya, nasibnya bagaimana sekarang? Masuk penjara! Ada yang ngomong ini konglomerat sama Ahok ngga usah dilawan dah, percuma,” ujar Lius, saat ditemui Aktual.com, usai diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (20/10).

Buat perkumpulan Sing Ming Hui, kata Luis, penjualan aset itu jelas merugikan. “Itu sama saja mereka (Kartini, Jan Darmadi, Ahok) menghapus sejarah orang-orang Tionghoa. Karena itu aset didapat dari dana yang dikumpulkan para anggota Sing Ming Hui, jadi bukan punya pribadi Kartini,” ujar dia.
http://www.aktual.com/kartini-jan-da...-sumber-waras/


Jan Darmadi alias Jauw Fok Joe Diduga Terlibat “Skandal Sumber Waras” Bersama Ahok
Rabu 2 Sep 2015 , 00:25 424


Jan Darmadi alias Jauw Fok Joe. [Foto: Istimewa]

Selain sosok berpengaruh seperti Kartini Muljadi, ternyata ada tokoh besar lain yang terlibat dalam kasus pembelian tanah 3,64 ha lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, yang menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terindikasi merugikan negara Rp191,33 miliar.

Dari penelusuran tim majalah bisnis sampai pada kesimpulan bahwa tokoh tersebut adalah Jan Darmadi (Jauw Fok Joe), anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2015-2019. Presiden Joko Widodo melantik Jan bersama 8 anggota lain lembaga tersebut pada 20 Januari 2015.

Jan terlibat dalam kasus pembelian tanah itu karena saat transaksi terjadi, Jan adalah Ketua Umum Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Bersama Kartini yang duduk sebagai ketua yayasan, Jan meneken surat penawaran tanah yang disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama.

Surat yang diteken duet Jan dan Kartini itu disampaikan ke Ahok 7 Juli 2014, dengan tawaran harga Rp755,69 miliar. Tanpa pengecekan ke lapangan, esoknya pada 8 Juli, Ahok langsung memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk menganggarkan pembelian tanah itu dalam APBD-P DKI 2014.

Belum ada pernyataan dari Jan atas situasi ini. Belum pula ada komentar dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras, termasuk apakah hingga kini Jan masih tercatat sebagai ketua umum yayasan itu, mengingat UU No.19/2006 tentang Wantimpres melarang rangkap jabatan sebagai pimpinan yayasan.

Di sisi lain, tak ada informasi sedikit pun tentang struktur dan pengurus yayasan di situs web RS Sumber Waras. Yayasan itu sendiri juga tidak memiliki situs web yang dapat dibuka publik. Audit BPK juga tidak menyebutkan dengan terang keterlibatan Jan dalam kasus pembelian tanah tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Jan alias Apiang Jinggo dikenal sebagai salah seorang sesepuh warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Maklum, Jan adalah prototipe warga keturunan Tionghoa yang sukses meramu keberhasilannya di dua bidang sekaligus, baik ekonomi maupun politik.

Jan adalah pendiri salah satu penguasa kawasan elit Mega Kuningan Jakarta, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Oom Jan—demikian sebagian orang menyapanya—juga punya portofolio sendiri, termasuk bisnis judi di Petax 9, Copacabana Jakarta Theater, dan Lofte Fair Hailai pada era 70-an.

Laiknya pengusaha besar lain, Jan cenderung mendekat pada kekuasaan. Pada era tersebut, Jan dikenal dekat dengan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Pada 80-an, Jan juga merapat ke Pangkopkamtib Laksamana Soedomo, salah seorang tokoh yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Soeharto.

Situs Wikipedia menyebut, bersama Soedomo, Jan memimpin pelaksanaan Porkas dan SDSB, program penggalangan dana berhadiah dari pemerintah untuk membiayai olahraga. Program ini disetop pada 90-an setelah muncul demonstrasi mahasiswa, karena dinilai merusak moral dan ekonomi warga.

Pada 2013, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendapuk Jan untuk menduduki posisi ketua majelis tinggi partai. Kini, karena ada ketentuan UU No.19/2006, posisi Jan digantikan oleh Maxi Gunawan. Namun, media sempat mencatat Jan masih menghadiri sejumlah acara partai.

Roso Daras, peneliti Garuda Institute lembaga yang pertama kali mendesakkan kasus pembelian tanah RS Sumber Waras ini ke publik hanya tertawa saat dikonfirmasi soal ini.

Kartini sendiri beberapa tahun lalu tersangkut kasus suap pajak bersama Bahasyim. Kartini, yang saat itu dikenal sebagai pendukung Presiden SBY, mengaku diperas. Sebaliknya, Bahasyim mengaku disuap. Dalam sidang, jaksa hanya menghadirkan Bahasyim yang akhirnya divonis 10 tahun.

Kartini adalah pemilik Grup Tempo, salah satu raksasa farmasi di Tanah Air. Posisi ini membuat Kartini, yang juga memiliki kantor hukum terkemuka di Ibu Kota, ditahbiskan Forbes bertahun-tahun sebagai perempuan sekaligus pengacara terkaya di Indonesia dengan kekayaan US$1,1 miliar (2014).
http://pribuminews.com/02/09/2015/ja...-bersama-ahok/

-------------------------------



Korupsi di Indonesia itu mirip permainan karambol. Satu saja sasaran dibidik, maka dia akan merembet kemana-mana