- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tak Lapor Kekayaan di Panama, PPATK Desak Ketua BPK Mundur
TS
solit4ire
Tak Lapor Kekayaan di Panama, PPATK Desak Ketua BPK Mundur
Tak Lapor Kekayaan di Panama, PPATK Desak Ketua BPK Mundur
Nama Harry Azhar Azis masuk Panama Papers. Perusahaannya, Sheng Yue International Limited, tak dilampirkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Ketua BPK, Hary Azhar Aziz.
Dalam sekejap, Harry Azhar Azis menjadi perbincangan hangat di masyarakat, juga di jagat maya. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini terseret dokumen Panama Papers. Dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama, ini dia tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island.
Pada pekan lalu, Harry membantah terkait perusahaan cangkang itu. Namun, kemarin dia membenarkan salah satu isi Panama Papers tersebut. Harry menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. (Baca: Masuk Panama Papers, Ketua BPK: Diminta Anak Buat Perusahaan).
Sebagai pemegang saham, alamat yang dipakai Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Ruang 1219, Gedung Nusantara I. Ketika itu, secara bersamaan Harry memang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Namun, dia menegaskan sepanjang mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.
Sayangnya, sebagai pejabat negara, Harry tak melaporkan aset tersebut dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tindakan ini mendapat perhatian khusus Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Menurut dia, kalau Harry enggan melaporkan perusahaan tersebut dalam LHKPN, “Kami suruh mundur saja,” kata Agus dalam seminar “Bedah Kasus Aset Indonesia di Negara Suaka Pajak di Kedai Pos, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.
Menurut Agus, pejabat yang memiliki akun atau perusahaan cangkang biasanya untuk menerima komisi dari suplier di luar negeri. Misalnya, untuk menampung hasil penjualan minyak, gas, atau kontraktor. “Dugaannya itu ke sana,” ujar Agus.
Karena itu, instansinya akan mengkaji dokumen Panama Papers untuk melihat apakah nama-nama yang tercatat di sana, termasuk Harry, melakukan tindakan penghindaran pajak. PPATK memperkirakan butuh dua pekan untuk memverifikasi data tersebut.
Kepada Koran Tempo, Harry menyatakan begitu sibuk semenjak 2010 pindah ke Komisi Keuangan DPR. “Memang belum dilaporkan karena, terus terang, saya enggak kepikiran,” ujarnya. Namun, dia berjanji akan melaporkan kekayaannya yang berada di BVI tersebut. “Saya mau menunjukkan bahwa saya pernah memiliki perusahaan itu, tapi kini sudah tidak lagi.” (Baca juga:PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers).
Walau demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tetap mendorong Harry untuk melepas jabatannya karena menyalahi aturan, yakni tidak melaporkan aset berupa perusahaan dalam LHKPN. Namun dia pun menekankan penting dilakukan validasi dan verifikasi oleh PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak lalu membandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan LHKPN. “Jika kepemilikan itu belum dilaporkan, harus mundur,” kata Prastowo.
Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.
Modus Kejahatan di Negeri Suaka Pajak
Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte. Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya. (Baca: Heboh Panama Papers Mengguncang Berbagai Negara).
Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Pajak telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” kata Bambang beberap hari lalu. (Baca: Unit Khusus Pajak Telisik Ribuan Nama WNI dalam Panama Papers).
Menurutnya, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut.
http://katadata.co.id/berita/2016/04...tua-bpk-mundur
Panama Papers, Ini Alasan Ketua BPK Dirikan Perusahaan Cangkang
Selasa, 12 April 2016 13.52 WIB
KBR, Jakarta- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengakui telah mendirikan perusahaan Sheng Yue International Limited. Menurutnya pendirian perusahaan itu atas permintaan anaknya.
"Anak saya kan sekolah di luar. Kemudian menikah suaminya orang Chile. Terus 2010 itu anak saya bilang bagaimana ya kalau kita bangun perusahaan itu. Ya sudah," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/4/2016).
Menurutnya sejak 2015, ia tidak lagi berstatus sebagai pemilik perusahaan tersebut. Namun ia tidak menjelaskan detail pemindahan kepemilikan tersebut.
Nama Harry masuk deretan nama klien firma Morsack Fonseca dalam dokumen aliran dana gelap Panama Papers. Deretan nama di dokumen tersebut dicurigai terlibat upaya menghindari pembayaran pajak kepada negara. Kementerian Keuangan telah menyampaikan 79% data di Panama Papers cocok dengan data yang dimiliki Kementerian.
Soal ini, Harry menolak berkomentar. Ia hanya menegaskan tidak ada transaksi apapun dalam perusahaan itu.
"Cek saja ke Kementerian Keuangan. Saya masuk yang 79, atau 21. Kalau untuk penggelapan pajak kan harusnya ada transaksi."
http://portalkbr.com/nasional/04-201...ang/80286.html
Ketahuan Boroknya, Ketua BPK Ini Tak Berkutik Usai Ketahuan Terlibat Skandal Panama Papers
SELASA, 12 APRIL 2016
Heboh data Panama Papers menyeret Harry Azhar Aziz. Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu tercatat dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama. Pada awalnya, Harry membantah Sheng Yue International Limited sebagai perusahaan offshore miliknya.
Namun, kini ia mengakui kebenaran informasi tersebut. Menurut Harry, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. “Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan,” kata Harry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.
Bahkan, Harry pun mengakui menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. Namun, dia menyatakan tak sempat mundur lantatan kesibukannya. Dia baru melepas sepenuhnya sebagai direktur setahun setelah menjabat Ketua BPK. “Dan sepanjang saya menjadi Direktur memang tidak ada transaksi di perusahaan tersebut.”
Karena itu, Harry mempersilahkan Kementerian Keuangan mengecek apakah namanya masuk dalam daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki rekening di luar negeri. Hal ini mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan ada 79 persen kecocokan antara data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dengan data yang disebutkan Panama Papers.
Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.
Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya. (Lihat Grafik: Modus Kejahatan di Negeri Suaka Pajak).
Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.
Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” katanya.
Menurut Bambang, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut. “Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” kata Bambang.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menelisik sejumlah nama yang muncul dalam dokumen tersebut. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan lembaganya sudah mulai meneiliti nama-nama tersebut terutama yang terkait temuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Selain itu, juga yang berhubungan dengan data Laporan Hasil Analisis PPATK.
“PPATK sudah tahu bahwa Panama, British Virgin Island, dan CI adalah tax haven dan sudah pernah menemukan modus transaksi ke Panama,” kata Agus kepada Katadata. Sayang, Agus tak menjelaskan lebih jauh bagaimana modus yang digunakan oleh perusahaan atau warga Indonesia yang membuka kantor atau rekening di negara suaka pajak (tax haven) tersebut. (Baca juga:PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers).
Yang pasti, dalam penelusuran ini, tim PPATK pernah terbang ke British Virgin Island, negara suaka pajak seperti Panama, untuk menjalin hubungan dan berbagi informasi. Tak hanya itu, lembaganya pun telah bekerja sama dengan Suspicious Transaction Reporting Office (STRO). Bahkan, dengan PPATK Singapura itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU).
http://www.islamnkri.com/2016/04/Ket...ma-Papers.html
Politisi Golkar yang Gagal Terpilih Pemilu 2014, Harry Azhar, Terpilih jadi Ketua BPK
Selasa, 21 Oktober 2014 | 19:23 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Harry Azhar Azis akhirnya terpilih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019. Dalam proses voting atau pemungutan suara yang dilakukan dalam oleh sembilan anggota, Harry Azhar berhasil memperoleh lima suara.
Perolehan suara Harry ini hanya selisih satu suara jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh Ketua BPK saat ini, Rizal Djalil yang hanya mendapatkan empat suara. Achsanul Qasasi, anggota BPK mengatakan bahwa selain berhasil memilih Harry Azhar sebagai Ketua BPK, pada proses pemilihan tersebut anggota BPK juga berhasil memilih Sapto Amal Damandari menjadi Wakil Ketua BPK.
Dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup tersebut, Sapto berhasil memperoleh enam suara atau unggul dari pesaingnya Bahrullah Akbar yang hanya mendapatkan dua suara. "Satu suara lainnya abstain," kata Achsanul, Selasa (21/10/2014).
Harry saat dilantik menjadi anggota BPK akhir pekan kemarin mengatakan bahwa ia akan segera memperbaiki kinerja BPK. Salah satu yang akan dilakukannya adalah memperbaiki kinerja audit BPK. Harry ingin perbaikan itu dilakukan dengan menambah tolok ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, indikator kesejahteraan rakyat.
Harry mengatakan, tambahan tolok ukur tersebut penting untuk dimasukkan ke dalam hasil audit BPK. Sebab, dari tambahan tolok ukur tersebut, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bisa mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah diberikan kepada mereka, tapi juga, bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini diperlukan agar kejadian seperti selama ini tidak terjadi, kementerian lembaga dapat opini wajar tanpa pengecualian, tapi rakyat miskin terus," kata Harry.
Harry berencana akan segera mendiskusikan rencana penambahan tolok ukur pemeriksaan keuangan negara tersebut ke anggota BPK lain. "Saya sudah bertanya ke ahli di BPK, mereka mengatakan belum ada, makanya ini akan segera didiskusikan, apakah bisa atau tidak, perlu aturan khusus atau tidak," katanya
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...jadi.Ketua.BPK
Aktivis Tuding BPK Sudah Mirip Sarang Politisi
SENIN, 22 SEPTEMBER 2014 , 07:25:00 WIB
Komposisi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diisi caleg incumbent yang gagal menjadi anggota DPR mendapat tanggapan negatif. Wibawa BPK sebagai lembaga audit keuangan bakal menurun. Badan ini seolah-olah sudah menjadi sarang bagi politisi, bukan profesional akuntan negara.
Hal itu disampaikan Ketua Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) Suryawijaya pada wartawan di Jakarta, kemarin. Saat ini ada dua caleg yang gagal dan malah terpilih jadi anggota BPK yakni Harry Azhar Aziz (Partai Golkar) dan Achsanul Qosasih (Partai Demokrat).
“Marwah dan wibawa BPK langsung ngedrop begitu lembaga audit keuangan diisi politisi partai politik. Padahal, BPK harus bisa menjaga independensinya,” tudingnya. Apalagi, pemilihan melalui mekanisme voting tertutup dinilai kental dengan kooptasi kepentingan politik. Menurutnya, mekanisme yang tidak transparan dan akuntabel membuat publik khawatir. Karena kondisi ini bisa berimbas pada politisasi pengawasan penggunaan anggaran.
Dia mengatakan Dewan seharusnya bisa meniru pembentukan panitia seleksi untuk mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mekanisme voting dikhawatirkan tak akan memperbaiki kinerja BPK. “Ada kekhawatiran anggota BPK nanti tidak tajam mendorong transparansi,” ujarnya.
Hal ini tentunya kata dia, akan memberikan citra negatif pada lembaga DPR, bahwa telah terjadi kong-kalikong antar anggota DPR untuk memilih calon-calon tertentu yang namanya telah mencuat jauh hari sebelum proses pemilihan dilakukan. “Isu yang berkembang, pemilihan secara tertutup dilakukan karena kertas pemilihan telah dicoblos nama-nama tertentu oleh fraksi sehingga anggota hanya tinggal memilih sisa dari hak pilihnya saja,” tuturnya.
Surya menuturkan, sangat berbahaya jika lembaga pemeriksaan ke depan berubah fungsi menjadi alat politik. “Namun, justru kenyataan yang terjadi paradoks dengan nilai-nilai yang diharapkan dari pemilihan anggota BPK yang lalu dimana dari 5 Anggota BPK terpilih, dua orang merupakan anggota DPR dari Komisi XI yaitu Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasih. Itu kan istilahnya “jeruk makan jeruk,” sesalnya.
Sementara itu, baik Achsanul Qosasi maupun Harry Azhar Azis berjanji akan segera mengundurkan diri dari partai politik (parpol).
“Saya dalam dua hari ini akan menghadap Ketua Umum (Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Achsanul.
Sedangkan Harry Azhar Azis berjanji akan segera berpamitan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Baik Achsanul maupun Harry Azhar sebelumnya menyatakan siap menjadi Ketua BPK bersaing dengan kader PAN Rizal Djalil.
http://www.rmol.co/read/2014/09/22/1...rang-Politisi-
CV Harry Azhar Azis
Harry Azhar Azis
Dr. Harry Azhar Azis, MA. (lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956; umur 59 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia.[2] Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Ia berasal dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Kepulauan Riau. Disamping itu ia juga duduk di Badan Legislasi DPR RI.[3] Sebelum aktif di dunia politik, ia pernah menjadi dosen di beberapa universitas seperti Universitas Tarumanegara, Universitas UPN Veteran, dan Universitas Indonesia.[4]
Pria berdarah Minangkabau ini menikah dengan seorang perempuan bernama Amanah Abdulkadir dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Mina Azhar, Hanifah Azhar, dan Ibrahim Azhar.
Pada tanggal 21 Oktober 2014, Harry terpilih sebagai Ketua BPK melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh sembilan anggota.[5]. Harry mendapat lima suara, sedangkan pesaingnya Rizal Djalil mendapat empat suara. Sementara itu, Moermahadi Soerja Djanegara memutuskan mundur dari pemilihan ketua[6].
Riwayat Pendidikan:
Karier:
Pengalaman Organisasi:
https://id.wikipedia.org/wiki/Harry_Azhar_Azis
--------------------------------------
Emangnya ada budaya mundur dari jabatan bagi Pejabat Tinggi Indonesia selama ini, bila dia tersangkut suatu skandal?
Nama Harry Azhar Azis masuk Panama Papers. Perusahaannya, Sheng Yue International Limited, tak dilampirkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Ketua BPK, Hary Azhar Aziz.
Dalam sekejap, Harry Azhar Azis menjadi perbincangan hangat di masyarakat, juga di jagat maya. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini terseret dokumen Panama Papers. Dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama, ini dia tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island.
Pada pekan lalu, Harry membantah terkait perusahaan cangkang itu. Namun, kemarin dia membenarkan salah satu isi Panama Papers tersebut. Harry menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. (Baca: Masuk Panama Papers, Ketua BPK: Diminta Anak Buat Perusahaan).
Sebagai pemegang saham, alamat yang dipakai Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Ruang 1219, Gedung Nusantara I. Ketika itu, secara bersamaan Harry memang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Namun, dia menegaskan sepanjang mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.
Sayangnya, sebagai pejabat negara, Harry tak melaporkan aset tersebut dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tindakan ini mendapat perhatian khusus Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Menurut dia, kalau Harry enggan melaporkan perusahaan tersebut dalam LHKPN, “Kami suruh mundur saja,” kata Agus dalam seminar “Bedah Kasus Aset Indonesia di Negara Suaka Pajak di Kedai Pos, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.
Menurut Agus, pejabat yang memiliki akun atau perusahaan cangkang biasanya untuk menerima komisi dari suplier di luar negeri. Misalnya, untuk menampung hasil penjualan minyak, gas, atau kontraktor. “Dugaannya itu ke sana,” ujar Agus.
Karena itu, instansinya akan mengkaji dokumen Panama Papers untuk melihat apakah nama-nama yang tercatat di sana, termasuk Harry, melakukan tindakan penghindaran pajak. PPATK memperkirakan butuh dua pekan untuk memverifikasi data tersebut.
Kepada Koran Tempo, Harry menyatakan begitu sibuk semenjak 2010 pindah ke Komisi Keuangan DPR. “Memang belum dilaporkan karena, terus terang, saya enggak kepikiran,” ujarnya. Namun, dia berjanji akan melaporkan kekayaannya yang berada di BVI tersebut. “Saya mau menunjukkan bahwa saya pernah memiliki perusahaan itu, tapi kini sudah tidak lagi.” (Baca juga:PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers).
Walau demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tetap mendorong Harry untuk melepas jabatannya karena menyalahi aturan, yakni tidak melaporkan aset berupa perusahaan dalam LHKPN. Namun dia pun menekankan penting dilakukan validasi dan verifikasi oleh PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak lalu membandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan LHKPN. “Jika kepemilikan itu belum dilaporkan, harus mundur,” kata Prastowo.
Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.
Modus Kejahatan di Negeri Suaka Pajak
Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte. Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya. (Baca: Heboh Panama Papers Mengguncang Berbagai Negara).
Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Pajak telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” kata Bambang beberap hari lalu. (Baca: Unit Khusus Pajak Telisik Ribuan Nama WNI dalam Panama Papers).
Menurutnya, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut.
http://katadata.co.id/berita/2016/04...tua-bpk-mundur
Panama Papers, Ini Alasan Ketua BPK Dirikan Perusahaan Cangkang
Selasa, 12 April 2016 13.52 WIB
KBR, Jakarta- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengakui telah mendirikan perusahaan Sheng Yue International Limited. Menurutnya pendirian perusahaan itu atas permintaan anaknya.
"Anak saya kan sekolah di luar. Kemudian menikah suaminya orang Chile. Terus 2010 itu anak saya bilang bagaimana ya kalau kita bangun perusahaan itu. Ya sudah," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/4/2016).
Menurutnya sejak 2015, ia tidak lagi berstatus sebagai pemilik perusahaan tersebut. Namun ia tidak menjelaskan detail pemindahan kepemilikan tersebut.
Nama Harry masuk deretan nama klien firma Morsack Fonseca dalam dokumen aliran dana gelap Panama Papers. Deretan nama di dokumen tersebut dicurigai terlibat upaya menghindari pembayaran pajak kepada negara. Kementerian Keuangan telah menyampaikan 79% data di Panama Papers cocok dengan data yang dimiliki Kementerian.
Soal ini, Harry menolak berkomentar. Ia hanya menegaskan tidak ada transaksi apapun dalam perusahaan itu.
"Cek saja ke Kementerian Keuangan. Saya masuk yang 79, atau 21. Kalau untuk penggelapan pajak kan harusnya ada transaksi."
http://portalkbr.com/nasional/04-201...ang/80286.html
Ketahuan Boroknya, Ketua BPK Ini Tak Berkutik Usai Ketahuan Terlibat Skandal Panama Papers
SELASA, 12 APRIL 2016
Heboh data Panama Papers menyeret Harry Azhar Aziz. Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu tercatat dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama. Pada awalnya, Harry membantah Sheng Yue International Limited sebagai perusahaan offshore miliknya.
Namun, kini ia mengakui kebenaran informasi tersebut. Menurut Harry, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. “Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan,” kata Harry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.
Bahkan, Harry pun mengakui menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. Namun, dia menyatakan tak sempat mundur lantatan kesibukannya. Dia baru melepas sepenuhnya sebagai direktur setahun setelah menjabat Ketua BPK. “Dan sepanjang saya menjadi Direktur memang tidak ada transaksi di perusahaan tersebut.”
Karena itu, Harry mempersilahkan Kementerian Keuangan mengecek apakah namanya masuk dalam daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki rekening di luar negeri. Hal ini mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan ada 79 persen kecocokan antara data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dengan data yang disebutkan Panama Papers.
Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia mulai Senin awal pekan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca ini menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.
Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya. (Lihat Grafik: Modus Kejahatan di Negeri Suaka Pajak).
Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.
Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” katanya.
Menurut Bambang, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut. “Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” kata Bambang.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menelisik sejumlah nama yang muncul dalam dokumen tersebut. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan lembaganya sudah mulai meneiliti nama-nama tersebut terutama yang terkait temuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Selain itu, juga yang berhubungan dengan data Laporan Hasil Analisis PPATK.
“PPATK sudah tahu bahwa Panama, British Virgin Island, dan CI adalah tax haven dan sudah pernah menemukan modus transaksi ke Panama,” kata Agus kepada Katadata. Sayang, Agus tak menjelaskan lebih jauh bagaimana modus yang digunakan oleh perusahaan atau warga Indonesia yang membuka kantor atau rekening di negara suaka pajak (tax haven) tersebut. (Baca juga:PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers).
Yang pasti, dalam penelusuran ini, tim PPATK pernah terbang ke British Virgin Island, negara suaka pajak seperti Panama, untuk menjalin hubungan dan berbagi informasi. Tak hanya itu, lembaganya pun telah bekerja sama dengan Suspicious Transaction Reporting Office (STRO). Bahkan, dengan PPATK Singapura itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU).
http://www.islamnkri.com/2016/04/Ket...ma-Papers.html
Quote:
Politisi Golkar yang Gagal Terpilih Pemilu 2014, Harry Azhar, Terpilih jadi Ketua BPK
Selasa, 21 Oktober 2014 | 19:23 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Harry Azhar Azis akhirnya terpilih menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019. Dalam proses voting atau pemungutan suara yang dilakukan dalam oleh sembilan anggota, Harry Azhar berhasil memperoleh lima suara.
Perolehan suara Harry ini hanya selisih satu suara jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh Ketua BPK saat ini, Rizal Djalil yang hanya mendapatkan empat suara. Achsanul Qasasi, anggota BPK mengatakan bahwa selain berhasil memilih Harry Azhar sebagai Ketua BPK, pada proses pemilihan tersebut anggota BPK juga berhasil memilih Sapto Amal Damandari menjadi Wakil Ketua BPK.
Dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup tersebut, Sapto berhasil memperoleh enam suara atau unggul dari pesaingnya Bahrullah Akbar yang hanya mendapatkan dua suara. "Satu suara lainnya abstain," kata Achsanul, Selasa (21/10/2014).
Harry saat dilantik menjadi anggota BPK akhir pekan kemarin mengatakan bahwa ia akan segera memperbaiki kinerja BPK. Salah satu yang akan dilakukannya adalah memperbaiki kinerja audit BPK. Harry ingin perbaikan itu dilakukan dengan menambah tolok ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya, indikator kesejahteraan rakyat.
Harry mengatakan, tambahan tolok ukur tersebut penting untuk dimasukkan ke dalam hasil audit BPK. Sebab, dari tambahan tolok ukur tersebut, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bisa mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah diberikan kepada mereka, tapi juga, bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini diperlukan agar kejadian seperti selama ini tidak terjadi, kementerian lembaga dapat opini wajar tanpa pengecualian, tapi rakyat miskin terus," kata Harry.
Harry berencana akan segera mendiskusikan rencana penambahan tolok ukur pemeriksaan keuangan negara tersebut ke anggota BPK lain. "Saya sudah bertanya ke ahli di BPK, mereka mengatakan belum ada, makanya ini akan segera didiskusikan, apakah bisa atau tidak, perlu aturan khusus atau tidak," katanya
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...jadi.Ketua.BPK
Aktivis Tuding BPK Sudah Mirip Sarang Politisi
SENIN, 22 SEPTEMBER 2014 , 07:25:00 WIB
Komposisi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diisi caleg incumbent yang gagal menjadi anggota DPR mendapat tanggapan negatif. Wibawa BPK sebagai lembaga audit keuangan bakal menurun. Badan ini seolah-olah sudah menjadi sarang bagi politisi, bukan profesional akuntan negara.
Hal itu disampaikan Ketua Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) Suryawijaya pada wartawan di Jakarta, kemarin. Saat ini ada dua caleg yang gagal dan malah terpilih jadi anggota BPK yakni Harry Azhar Aziz (Partai Golkar) dan Achsanul Qosasih (Partai Demokrat).
“Marwah dan wibawa BPK langsung ngedrop begitu lembaga audit keuangan diisi politisi partai politik. Padahal, BPK harus bisa menjaga independensinya,” tudingnya. Apalagi, pemilihan melalui mekanisme voting tertutup dinilai kental dengan kooptasi kepentingan politik. Menurutnya, mekanisme yang tidak transparan dan akuntabel membuat publik khawatir. Karena kondisi ini bisa berimbas pada politisasi pengawasan penggunaan anggaran.
Dia mengatakan Dewan seharusnya bisa meniru pembentukan panitia seleksi untuk mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mekanisme voting dikhawatirkan tak akan memperbaiki kinerja BPK. “Ada kekhawatiran anggota BPK nanti tidak tajam mendorong transparansi,” ujarnya.
Hal ini tentunya kata dia, akan memberikan citra negatif pada lembaga DPR, bahwa telah terjadi kong-kalikong antar anggota DPR untuk memilih calon-calon tertentu yang namanya telah mencuat jauh hari sebelum proses pemilihan dilakukan. “Isu yang berkembang, pemilihan secara tertutup dilakukan karena kertas pemilihan telah dicoblos nama-nama tertentu oleh fraksi sehingga anggota hanya tinggal memilih sisa dari hak pilihnya saja,” tuturnya.
Surya menuturkan, sangat berbahaya jika lembaga pemeriksaan ke depan berubah fungsi menjadi alat politik. “Namun, justru kenyataan yang terjadi paradoks dengan nilai-nilai yang diharapkan dari pemilihan anggota BPK yang lalu dimana dari 5 Anggota BPK terpilih, dua orang merupakan anggota DPR dari Komisi XI yaitu Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasih. Itu kan istilahnya “jeruk makan jeruk,” sesalnya.
Sementara itu, baik Achsanul Qosasi maupun Harry Azhar Azis berjanji akan segera mengundurkan diri dari partai politik (parpol).
“Saya dalam dua hari ini akan menghadap Ketua Umum (Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Achsanul.
Sedangkan Harry Azhar Azis berjanji akan segera berpamitan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Baik Achsanul maupun Harry Azhar sebelumnya menyatakan siap menjadi Ketua BPK bersaing dengan kader PAN Rizal Djalil.
http://www.rmol.co/read/2014/09/22/1...rang-Politisi-
CV Harry Azhar Azis
Harry Azhar Azis
Dr. Harry Azhar Azis, MA. (lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956; umur 59 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia.[2] Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Ia berasal dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Kepulauan Riau. Disamping itu ia juga duduk di Badan Legislasi DPR RI.[3] Sebelum aktif di dunia politik, ia pernah menjadi dosen di beberapa universitas seperti Universitas Tarumanegara, Universitas UPN Veteran, dan Universitas Indonesia.[4]
Pria berdarah Minangkabau ini menikah dengan seorang perempuan bernama Amanah Abdulkadir dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Mina Azhar, Hanifah Azhar, dan Ibrahim Azhar.
Pada tanggal 21 Oktober 2014, Harry terpilih sebagai Ketua BPK melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh sembilan anggota.[5]. Harry mendapat lima suara, sedangkan pesaingnya Rizal Djalil mendapat empat suara. Sementara itu, Moermahadi Soerja Djanegara memutuskan mundur dari pemilihan ketua[6].
Riwayat Pendidikan:
- SDN 2 Tanjung Pinang (1969)
- SMPN 2 Tanjungpinang
- SMPN 74 Jakarta (1972)
- SMAN 4 Jakarta (1974)
- B.Sc. dan MS.c dari APP & STMI, Jakarta (1985)
- S2 (MA) dari University of Oregon, Oregon, Amerika Serikat (1990)
- S3 (PhD) dari Oklahoma State University, Oklahoma, Amerika Serikat (2000)
Karier:
- Wakil Direktur CV Indonesia Express/Forex.
- Peneliti Senior PAN Asia Research (1985-1987)
- Peneliti Senior PAN Asia Research (1990-1993)
- Pembantu Dekan/Ketua STEI (1991-1993)
- Konsultan PT. Pertamina – BSP (2002-2003)
- Presiden Direktur IEGOV (2003-2004)
- Jabatan di Lembaga Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
- Tim Ahli Bidang Ekonomi PAH II BP MPR RI (2001-2002)
- Anggota Komisi Konstitusi (MPR RI) (2003-2004)
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2009-2014)
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014-2019
Pengalaman Organisasi:
- Ketua Umum PB HMI (1983-1986)
- Sekretaris Umum BMPSI/APTISI Jakarta (1991-1995)
- Permias (1996-2000)
- Tim Ekonomi DPP Partai Golkar (2001-2004)
- Wakil Ketua Balitbang DPP Golkar (2003-2005)
https://id.wikipedia.org/wiki/Harry_Azhar_Azis
--------------------------------------
Emangnya ada budaya mundur dari jabatan bagi Pejabat Tinggi Indonesia selama ini, bila dia tersangkut suatu skandal?
0
7.7K
74
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan