JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebarkan kabar bohong terkait kontribusi tambahan sebesar 15 persen dalam raperda tata ruang.

Sebab, kata dia, kejadian sebenarnya, DPRD bukan menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen menjadi 5 persen melainkan mencoretnya.

"Sebenarnya sudah benar apa yang dilakukan DPRD. Ada peraturan Bappenas tentang kewajiban pengembang memberikan 43 persen dari luas tanah dan juga kontribusi 5 persen. Jadi cuma dua kok, kewajiban sama kontribusi," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (12/4/2016).

Lulung mengatakan, tidak ada landasan hukum yang bisa digunakan untuk membuat kontribusi tambahan sebesar 15 persen. Sehingga, DPRD memutuskan untuk mencoret kontribusi tambahan.

"Saya bukan balegda tapi saya paham dasar hukumnya. Pemprov minta tambahan kontribusi 15 persen, dasar hukumnya apa? Karena di Bappenas cuma ada kewajiban dan kontribusi, tidak ada kontribusi tambahan," ujar Lulung.

Lagipula, Lulung mengatakan, kontribusi sebesar 5 persen dari pengembang merupakan jumlah yang besar. Nilai sebesar itu sudah cukup untuk melakukan revitalisasi serta membangun rusun-rusun.

"Iya katanya mau buat bikin rusun, iya kita juga mau kok. Tapi dasar hukumnya apa? Emang enggak cukup duit kita dari 5 persen itu? Selama ini uang DKI saja banyak," ujar Lulung.

Lulung mengatakan, sebenarnya bisa saja jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menaikan besar kontribusi menjadi 15 persen. Namun, harus mengubah peraturan asalnya terlebih dahulu. Bukan malah menambahkan item soal kontribusi tambahan dalam raperda.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp