Pemerintah harus serius atasi isu penghindaran pajak, karena berhadapan dengan jaringan dan koorporasi internasional.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menilai pemerintah kurang sigap mengantisipasi munculnya nama-nama pengusaha dan tokoh dalam dokumen Panama Papers. Yustinus menyarankan pemerintah secepatnya melakukan pemeriksaan data, dan mengambil langkah tegas bila memang terdapat indikasi pidana.

Menurut Yustinus, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengkaji seluruh data nama-nama pengusaha dan politisi yang disebut dalam dokumen Panama Papers. Penelahaan itu penting untuk mengetahui apakah perusahaan offshore yang dimiliki pengusaha atau politisi tersebut legal atau sebagai modus menyembunyikan harta kekayan dan penghidarnan pajak.