Lulung: Sombongnya Orang Betawi Nih, Elektabilitas Saya 3 Kali Lipat Ahok
Selasa, 12 April 2016 | 16:36 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung (pakai kemeja hijau) saat mendaftar calon gubernur dari DPD Demokrat DKI Jakarta, di Kantor DPD Demokrat DKI Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung mengaku timnya telah menyelenggarakan survei independen terkait elektabilitasnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Tim itu terdiri dari Komunitas Suka Haji Lulung, Pemuda Pancamarga, dan komunitas warga Betawi.

"Bicara survei independen, sombongnya orang Betawi nih, hari ini (elektabilitas) Lulung sudah melewati tiga kali lipat (elektabilitas) Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," kata Lulung, di kantor DPD Demokrat DKI Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016).

(Baca juga: Lulung: Siapa Tahu Saya "Diambil" Partai Lain Kan... )

Meskipun demikian, Lulung tidak menyebutkan berapa margin of error dan seberapa besar tingkat kepercayaan dari survei yang dilakukan timnya tersebut.

Kemudian teknik sampling yang digunakan, teknik pengambilan data, dan karakteristik responden juga tidak disebutkan.

Menurut Lulung, survei ini diambil dari 267 kelurahan di Jakarta.

"Kami survei dari basis masyarakat kumuh maupun intelek. Jadi surveinya cukup bagus ya,(elektabilitas Lulung) sampai 48,5 persen," kata Lulung tersenyum.

Hari ini, Lulung mengambil formulir pendaftaran cagub dari Partai Demokrat. Ia bersedia jika nantinya dijadikan cagub maupun cawagub.

(Baca: Lulung Daftar Penjaringan Cagub Demokrat karena Merasa Ada Kesamaan Visi Misi )

Partai Demokrat memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sementara itu, PPP, yang merupakan partai asal Lulung, memiliki 10 kursi di DPRD.

Kedua partai itu tidak dapat mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya sendiri.

Adapun syarat minimal parpol dapat mengusung cagub dan cawagub sendiri adalah memiliki minimal 20 persen dari total kursi di DPRD DKI Jakarta.