JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana berkomentar mengenai dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus RS Sumber Waras. Dia mengapresiasi KPK yang akhirnya mulai aktif mengusut kasus ini.

"Saya harap penegak hukum di Indonesia bisa jujur. Dengan demikian rakyat sebagai pembayar pajak bisa puas," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (12/4/2016).

Lulung menjelaskan mengenai mal-administrasi terkait proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Misalnya saja, terdapat surat pembatalan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Ciputra pada 11 Desember 2014. Namun, terdapat Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukan lahan RS Sumber Waras pada 10 Agustus 2014.

Sewajarnya, SK tersebut keluar sesudah surat pembatalan pembelian lahan keluar yaitu setelah 11 Desember 2014. Selain itu, juga terdapat juga surat permintaan uji publik dari Dinas Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2014. Namun, surat tersebut selesai dibuat pada 8 Desember 2014.

"Ini banyak aneh, enggak boleh. Ini ada niat jahat," ujar Lulung.

Lulung mengatakan dia awalnya tidak mengerti permasalahan kasus RS Sumber Waras ini. Namun, dia jadi mengerti setelah berkali-kali diperiksa di Bareskrkm dan juga BPK.

"Tadinya saya gelap gulita soal ini. Karena diperiksa Bareskim 7 kali di BPK 6 kali, jadi saya tahu nih. Kalau saya jadi KPK nya, Ahok hari ini enggak pulang. Langsung saya pakein baju oranye," ujar Lulung.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp