Jakarta - Setelah terjadinya polemik yang cukup memanas antara Markas Besar Kepolisian RI dengan Muhammadiyah terkait kematian terduga teroris Siyono, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mendinginkan situasi dengan ucapan terima kasihnya atas kesediaan organisasi Muslim besar itu melakukan otopsi jenazah.
"Saya mengucapkan terima kasih kasus Siyono sudah dilakukan otopsi (oleh PP Muhammadiyah) dan sudah ada hasilnya. Tentu kita hargai itu," kata Badrodin di Mabes Polri, Selasa (12/4).
Menurut Badrodin, tugas pokok dan fungsi Densus 88 sudah jelas, yaitu yaitu dalam rangka menanggulangi terorisme baik dalam rangka pencegahan maupun penumpasannya.
"Kita juga enggak mau negara kita jadi negara yang gagal karena kekerasan yang dilakukan dalam aksi terorisme. Karena itu pemberantasan terorisme harus tetap kita lakukan," tambah Badrodin.
Untuk itu, tambahnya, kalau dalam pelaksanaan upaya pemberantasan teroriame ada hal yang dianggap janggal dan dicurigai ada kekeliruan seperti dalam kasus Siyono maka dia siap untuk dikoreksi.
"Oleh karena itu otopsi Siyono ini saya berterimakasih. Kita bisa tahu apa yang yang terjadi. Kita sendiri di Polri sudah ada mekanisme. Ada Irwasum yang lakukan pengawasan, ada Propam yang melakukan pemeriksaan. Mekanisme ini juga kita lakukan," tambahnya.

Bila hasil otopsi itu tidak cocok dengan proses di Propam, menurut Badrodin, tentu ini akan diproses lebih lanjut. Jikalau ada pelanggaran tentu bisa disidangkan baik itu kode etik atau disiplin dan bahkan pelanggaran pidana.
Tapi mana yang akan dipegang Polri? Apakah hasil visum Polri yang menyatakan Siyono tewas karena pendarahan di kepala ataukah hasil otopsi yang menyatakan Siyono tewas karena tulang rusuknya patah dan terkena jantung?
"Makanya saya katakan kita juga menghargai hasil otopsi itu. Tapi juga kita punya mekanisme sendiri apakah nanti klop antara hasil otopsi dengan hasil pemeriksaan Propam," jawabnya.
Yang jelas Badrodin membantah jika tindakan Densus 88 selama ini berlebihan. Anggota Densus juga tidak mau kehilangan nyawa dan mengambil risiko karena teroris yang ditarget itu sudah siap mati, ujarnya.
"Kalau dia mati dia harapannya bisa masuk surga. Itu kan enggak bisa diatasi dengan hal-hal yang biasa. Kalau kita evaluasi ya setiap periode tertentu kita lakukan evaluasi apakah Densus sudah melakukan kerjanya dengan baik atau tidak," urainya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus kematian Siyono -- warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sesaat setelah dia ditangkap oleh penyidik Densus 88/Antiteror Mabes Polri -- menjadi polemik.
Menurut versi polisi pelaku tewas akibat benturan dan pergumulan pada saat terjadi perkelahian dengan anggota karena yang bersangkutan menyerang petugas pada saat akan dibawa kembali setelah pencarian senjata api yang tidak membuahkan hasil.
Perkelahian itu terjadi di dalam mobil di daerah Tawangsari, Klaten. Siyono yang semula kooperatif mulai berulah. Dia berupaya menyerang petugas yang mengawalnya dan saat itulah sempat terjadi pergumulan satu lawan satu karena di dalam mobil hanya ada tiga orang termasuk Siyono, lalu seorang penyidik mendampingi Siyono dan seorang lagi menyetir mobil. Siyono berhasil dilumpuhkan dalam keadaan lemas dan pingsan.
Saat itu anggota lalai tidak memborgol dengan alasan itu upaya secara persuasif untuk mendapatkan keterangan dari pelaku, meskipun tentu tidak biasanya Densus hanya memberikan pengawalan seorang diri.
Fraksi Partai Amanat Nasional telah meminta Badrodin untuk mencopot Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Brigjen Anton Charliyan atas tuduhan "keji dan tidak berdasar" yang menganggap bahwa "Muhammadiyah dan pihak-pihak yang mengkritisi sepak terjang Densus 88 sebagai kelompok pro-teroris".
sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/359602-kasus-siyono-kapolri-redam-polemik-dengan-muhammadiyah.html