Metrotvnews.com, Jakarta: Kericuhan terjadi saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kericuhan muncul, saat Ketua DPD RI, Irman Gusman dan dua wakilnya menolak menandatangani Revisi Tata Tertib DPD RI.

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida angkat bicara terkait hal tersebut. Dia mengatakan kejadian tersebut tak pantas dilakukan.

"Sungguh saya merasa rasa malu dan sedih saat seorang infokan pada saya bahwa DPD ricuh. Ada "pertontonan drama" yang sangat tak pantas saat rapat paripurna kemarin," kata Laode Ida, dalam pesan elektroniknya, Jumat (18/3/2016).

Dia menambahkan kericuhan muncul saat Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Faroukh M dipaksa untuk tandangan tangan putusan rapat paripurna Januari lalu. Putusan tersebut tentang perubahan tata tertib masa jabatan pimpinan jadi 2,5 tahun (dari sebelumnya 5 tahun).

"Barangkali pimpinan DPD sekarang dianggap membangkang dengan putusan rapat paripurna. Sehingga merasa perlu memaksanya untuk tanda tangan di depan paripurna. Tapi Irman Gusman dan Faroukh M rupanya tetap tak mau, sehingga langsung mengetuk palu sidang tanda rapur ditutup.

"Umumnya anggota tak puas sehingga pihak pengamanan pun harus turun tangan. Mosi tak percaya pada pimpinan pun digulirkan," ucap anggota Komisioner Ombudsman RI ini.

Sebagai orang yang pernah 10 tahun (dua periode) jadi pimpinan DPD merasa sangat prihatin dengn kejadian itu. Marwah lembaga wakil daerah itu jadi demikian hancur akibat ulah figur-figur di dalamnya.

"Mereka merusak citra lembaga, citra para tokoh daerah, marwah bangsa ini. Pasalnya soal kursi atau jabatan pimpinan. Sebagian besar anggota mungkin saja tak puas dengan kinerja pimpinan sehingga merasa perlu segera disingkirkan," ungkapnya.

Sementara, sambungnya, tiga orang pimpinan ngotot pertahannya. Yang terakhir ini bisa dimaklumi, Sebab nikmatnya jadi pimpinan sudah dirasakan dan seolah tak pernah puas. "Ada pelayanan protokoler, ada mobil mewah (yang pernah saya tolak dan tak memakainya), ada rumah dinas, dan sebagainya. Tak penting kewenangan dan kinerja, yang penting menikmati fasilitas itu," terangnya.

Para anggota pun rupanya tergiur dengan simbol-simbol dan tampilan formal itu. Di antara mereka ingin segera menikmatinya juga. Mungkin tak puas dengan fasilitas dari harta rakyat (negara) yang besarannya sangat 'wah', rata-rata bisa menikmati di atas Rp100 juta rph per-bulan.

"Maklum, semua uang yang diberikan hanya gunakan administrasi lumpsum sebagai pertanggung jawabannya. Jatahnya kelas bisnis, digunakan kelas ekonomi, dan sejenisnya," terangnya.

Enggak perlu tanya tentang hasil kerjanya yang mungkin kian enggak jelas, karena bisa jadi akan buat para anggota yang terhormat itu jadi marah besar pada yang  kritis.

"Kalau orang yang rasional-beriman, mustinya semua harus mengalirnya hidup dalam politik. Kalau sudah ada putusan, ya harus legowo. Pimpinan harus beri teladan kepatuhan pada putusan paripurna," ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa manusia lahir bukan bawa kursi kekuasaan. Lantas, untuk apa pertahankan jabatan kalau dianggap sudah tak pantas lagi. "Semakin ngotot untuk suatu jabatan, kian menggambarkan rendahnya derajat rasio, moralitas dan keimanan seseorang. Mati nanti tak bawa jabatan, justru akan jadi cerita buruk kalau dianggap 'rakus jabatan', atau hanya pertahankan jabatan yang sudah tak amanah. Sungguh aneh kan," imbuhnya.

Kini DPD mengalami masa sulit dan memalukan yang luar biasa. Maka ada benarnya sikap Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta DPD dibubarkan saja. Karena memang hanya barangkali dianggap sudah tak layak dipertahankan. Hanya kian boroskan uang negara, tersedot oleh figur-figur yang hanya bangga dengan jabatan seraya cari ruang perebutan kekuasaan di lembaga negara yang ompong itu.

"DPD harus introspeksi. Di tengah sorotan berbagai kalangan terhadap eksistensinya antara keinginan akan penguatan atau dibubarkan. Namun di dalam badannya sendiri saat ini tidak menunjukkan kinerja dan usaha bagaimana lembaga ini mendapat atensi dan penghargaan dari masyrakat," paparnya.

Justru wajah yang ditampilkan oleh para anggota seperti yang berlangsung pasca-terpilihnya pimpinan DPD RI yang baru oktober 2014, sampai klimaksnya yang terjadi tadi malam 16 maret 2016, sehari sebelum reses.

"Adalah pertunjukan dan ekspresi lembaga yang sangat rapuh, tidak ada kesolidan, para anggota yang pecah dan terbelah, pimpinan yang jalan sendiri," ujarnya.

Saat ini, sambungnya, mungkin dapat dikatakan bahwa anggota DPD itu bak ayam yang kehilangan induk. Mereka pun sudah terbuka  menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan mereka. "Maka sadar dan bertobatlah wahai para wakil daerah," pungkasnya.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...aya-malu-sedih

---

Kumpulan Berita Terkait DPD RI :

- DPD Ricuh, Laode Ida: Saya Malu & Sedih

- Memperkuat Peran dan Fungsi DPD

- Tolak Teken Tatib, Irman Bakal Dipanggil Badan Kehormatan DPD