Jakarta — Reklamasi teluk Jakarta diwarnai aroma suap dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Kasus tersebut juga telah menjerat tiga tersangka, yaitu bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan staf PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.

Kebijakan reklamasi pantai Utara Jakarta itu kemudian dikait-kaitkan dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga kongkalikong dengan pengembang sebagai balas jasa karena mengalirkan dana kampanye.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto mengatakan bahwa KPK bisa menelusuri keterkaitan sukarelawan yang tergabung dalam TemanAhok dalam skandal reklamasi teluk Jakarta, terutama soal penggunaan dana yang mereka terima selama ini.

“Kalau ditemukan aliran uang ke TemanAhok dari pihak-pihak yang lagi diperiksa KPK. bisa saja diperiksa KPK,” ujar Darmadi di Jakarta, Senin (11/4).

Namun, Darmadi membantah jika PDIP mendorong KPK untuk memanggil sukarelawan Ahok terkait skandal reklamasi tersebut.

“Kita tidak mendorong tapi mempersilahkan KPK bekerja dengan profesional dan sesuai hukum yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Darmadi mempercayakan KPK untuk mendalami kasus mega proyek tersebut. Apalagi, selain teman Ahok, ada pula konsultan politik Ahok yakni Cyrus Network yang juga perlu dipanggil lembaga antirasuah itu. Meski demikian, Darmadi menegaskan agar menunggu temuan KPK.

“Tunggu hasil pemeriksaan KPK,” katanya.

Dirinya menyarankan KPK agar menelusuri aliran dana yang diterima sukarelawan Ahok untuk memastikan ada atau tidaknya aliran dana dari para taipan yang tersandung kasus reklamasi teluk Jakarta.

“KPK bisa periksa aliran uang yang masuk dan keluar dari acount mereka (TemanAhok dan Cyrus Network), Kalau memang diperlukan,” pungkasnya.