Ada Apa dengan Bandara Juanda?

SICOM – Panglima Armada Timur (Pangarmatim) TNI AL, Laksamana Muda Darwanto angkat bicara terkait munculnya gugatan pengacara Sholeh and Partner ke Pengadilan Negeri Surabaya, Maret 2016 lalu, yang menyoal pembukaan kantor polisi setingkat Polres di kawasan Bandara Internasional Juanda Surabaya, Sidoarjo.

Petinggi TNI AL wilayah Indonesia Timur tersebut mengatakan gugatan tidak sepatutnya dilakukan, apalagi dengan membawa-bawa nama Presiden.

“Kami, pihak TNI AL sangat menyayangkan itu (gugatan). Karena, ka‎lau permasalah ini dibicarakan dengan baik, pasti ada jalan keluar yang baik, bukan dengan gugat menggugat. Apalagi sampai ke Presiden sebagai simbol negara. Itu artinya penghinaan kepada Kepala Negara. Atau mungkin, memang sengaja ada pesanan,” ujar ‎Laksamana Muda Darwanto, Sabtu ‎9 April 2016.

Darwanto mengajak semua pihak memahami sejarah keberadaan Bandara Juanda. Dan, ikut menjaga ketertiban dan keamanan yang selama ini terwujud. ‎

Pelaksanaan pengamanan oleh TNI AL bersama Aviation Security (AVSEC) berjalan baik, dilakukan dengan cara profesional mengacu standar pengamanan internasional.

Personil juga memiliki kompetensi dan bersertifikat internasional, untuk memberikan rasa aman dan ‎nyaman kepada seluruh pengguna bandara.

Selama ini, lanjut Laksda Darwanto areal Bandara Juanda aman-aman saja. Pengamanan bandara oleh TNI AL juga bukan perbuatan melawan hukum, atau arogansi TNI AL.

Pengamanan Bandara Juanda sudah sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) huruf b sub 5 UU No 34 tahun 2004. Tentang TNI, Jo Pasal 8 Keppres RI No 63 tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Dan, TNI AL berkepentingan menggunakan bandara untuk membela bangsa dan negara. Yang, sewaktu-waktu bisa menggunakan Runway Bandara Juanda, untuk pesawat TNI AL ke berbagai tujuan daerah operasi.

Gugatan pengacara M Sholeh dan kawan-kawan, menurut Darwanto, justru mencoreng dan melemahkan Indonesia di mata internasional.

“Jadi apa yang diributkan?. Lanudal Juanda merupakan kawasan militer, merupakan obyek vital nasional ‎bersifat strategis, sehingga pengamanannya menjadi hak dan tanggung jawab TNI AL. Keberadaan Bandara Internasional Juanda seluruhnya berada dalam kawasan militer, yaitu Pangkalan Udara TNI AL atau Lanudal Juanda,” urai Darwanto.

Sementara, M Sholeh saat dihubungi membenarkan soal itu (gugatan Bandara Juanda), dan dijadwalkan sidang pertama, digelar 25 April.

“Iya betul, ‎gugatan telah masuk (ke PN Surabaya), sidang pertama 25 April 2016,” ujarnya.‎

Gugatan warga ditujukan kepada Presiden RI sebagai tergugat I, Kapolri (tergugat II), dan KASAL (tergugat III). Ketiganya dipandang sebagai pejabat yang bisa meloloskan dibukanya kantor polisi setingkat Polres di Bandara Juanda demi terciptanya keamanan.

“Ini negara hukum, Presiden jika salah bisa digugat. Sudah sering Presiden itu digugat oleh warga masyarakat. Misalnya saat Presiden menaikkan harga BBM. Jadi kalau Pangarmatim menganggap Presiden itu simbol negara, tidak bisa digugat, itu artinya Pangarmatim tidak baca berita. ‎Menggugat Presiden bukan berarti menghina Presiden‎,” urai Sholeh.

‎Ditambahkan, Juanda adalah bandara umum bukan bandara khusus, yang melayani masyarakat umum. Sehingga wajib hukumnya ada polisi. Itu berbeda jika Juanda bandara militer.
Soal sejarah Bandara Juanda, Sholeh juga mengaku paham, Juanda sebagai obyek vital. Tapi, sekarang Bandara Juanda dipakai penerbangan sipil. Apa bedanya dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng yang juga obyek vital, tetapi bisa dan ada kantor polisi (Polres).‎
“Maka tidak benar jika mengacu dasar itu, sehingga polisi tidak boleh masuk kesana (Juanda). Ingat, Polri bukan militer asing yang harus diawasi dan ditakuti keberadaannya,” ujarnya.Tji

sumber : http://www.siagaindonesia.com/120960...ra-juanda.html