Agung Sedayu dan Agung Podomoro, Dua Raksasa yang Berkuasa di Jakarta
Jumat, 8 April 2016 | 15:53 WIB


Agung Podomoro Group dan Agung Sedayu Group, dua pengembang paling aktif.Data Colliers International Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Data Colliers International Indonesia kian memperkuat penahbisan dua pengembang, Agung Sedayu Group (ASG) dan Agung Podomoro Group (APG), sebagai penguasa Jakarta saat ini.

Lepas dari kasus hukum terkait rancangan peraturan daerah (raperda) yang melilit keduanya, pasar properti di ibu kota Indonesia dipasok oleh mereka.

Raperda tersebut mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Baca: Bos Agung Sedayu Aguan Sugianto Dicegah KPK ke Luar Negeri

Selama dua tahun terakhir, keduanya secara bergantian berada di posisi puncak sebagai pengembang paling aktif dalam membangun gedung-gedung tinggi yang diperuntukkan bagi hunian.

Baca: KPK Cegah Staf Khusus Ahok dan Direktur Agung Sedayu

Pada tahun 2015 lalu, APG mendominasi pasokan apartemen yang berdiri di Jakarta sebesar 52 persen dari total 171.700 unit.

Sementara itu, untuk tahun ini, ASG menjadi pemuncak dengan rencana pasokan dalam pengembangan (pipeline project) hingga 2018 mendatang sebanyak 37 persen dari total 75.083 unit.

"Keduanya merupakan market driven. Merekalah yang selama ini membangun dan menjadi pemasok apartemen terbesar di Jakarta," ujar Director Colliers International Indonesia Bagus Adikusumo kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2016).

Menurut Bagus, meskipun keduanya tengah bermasalah, pengaruhnya tidak akan meluas terhadap pasar properti Indonesia secara umum.

Baca: Tersangka Suap Ariesman Widjaja Pimpin APG sejak Mei 2015

"Pengaruh memang ada, tetapi lokal sifatnya, hanya berdampak pada proyek-proyek terkait reklamasi, seperti Pluit City atau Kapuk Naga Indah," tutur Bagus.

Investor dan calon konsumen, kata Bagus, akan menunda pembelian. Mereka masih ragu serta menunggu hingga proyek-proyek tersebut sah, dan secara hukum bisa ditransaksikan.
http://properti.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp


MS Ka'ban Prihatin 87 Persen Tanah Jakarta Dikuasai Cina
Senin, 2 Februari 2015 13:45 wib


MS Kaban

BEKASI (voa-islam.com) - Mantan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I prihatin dengan fenomena 87 persen tanah Jakarta telah dikuasai oleh Cina.

“Tanah Jakarta sekarang sudah 87 persen dikuasai Cina,itu sudah dikuasai seluruhnya,” ujarnya saat menjenguk Tokoh Muslim Bekasi, Ustadz H. Muhamad Dachlan dikediamannya, Ahad siang (01/02/2015) kemarin.

MS Ka’ban juga prihatin dengan kondisi pengusaha di Indonesia, sebagaimana pengalamannya saat menjadi Menteri Kehutanan, betapa sulit mencari pengusaha yang Muslim, kebanyakan dikuasai oleh Cina

MS Ka’ban juga prihatin dengan kondisi pengusaha di Indonesia, sebagaimana pengalamannya saat menjadi Menteri Kehutanan, betapa sulit mencari pengusaha yang Muslim, kebanyakan dikuasai oleh Cina. Bahkan beliau sampaikan ada seorang pengusaha Cina, di mana dia membuka hutan dan bertempatdi sebuah daerah, kemudia dia dirikan gereja di situ.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban Sedang Berbincang dengan Mahfudz Dachlan, putra KH. Muhammad Dachlan, seorang tokoh Muslim Bekasi dan pendiri media Islam online Voice of al Islam (voa-islam.com)

Perpolitikan Indonesia ini memang sedang tidak bersahabat dengan umat Islam, dimana umat Islam bak batu tendangan saja. Akan tetapi, Ketua Umum PBB ini juga mengajak kepada umat Islam untuk semangat berwirausaha dan terus berinvestasi bagi yang mempunyai modal, karena persaingan yang ketat ini tak boleh membuat umat kalah dan tinggal diam.

“Kalau sekarang kita harus berfikir, kita atau anak kita harus jadi pengusaha. Jadi kalau sudah ada modal jangan disia-siakan, masuknya ke bisnis, dan apa modal yang paling utama yaitu asset, kedua ide,ikhtiyar yang kuat”tegas beliau.

Di sisi lain Ahok telah menguasai Jakarta, artinya tantangan besar umat Islam kian besar, sehingga persatuan umat harus benar-benar terwujud demi kejayaan Islam
http://www.voa-islam.com/read/libera....YQabvbjp.dpbs

46 Persen Aset Tanah KAI Dikuasai Mafia
Jumat, 06 Maret 2015, 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero mengatakan sebanyak 46 persen aset tanah perusahaan bermasalah karena dalam sengketa. Tak hanya itu, seluas tanah itu juga dikuasai oleh pihak lain, termasuk mafia tanah.

"Dari 270,67 juta meter persegi, baru 54 persen yang sudah "clean and clear" atau memiliki sertifikat," kata Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro, Jumat (6/3).

Menurut Edi, dari 46 persen, yang berstatus digunakan pihak lain tanpa perikatan sebanyak 22 persen, digunakan tanpa bayar dan tidak sesuai harga sewa 16 persen, status sengketa dengan instansi pemerintah empat persen, diduduki dengan bukti baru empat persen, dalam proses sertifikasi satu persen, dan sedang dalam proses pengadilan satu persen.

Edi menjelaskan, KAI telah melakukan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pendataan aset, penertiban aset yang dikuasai pihak lain, serta langkah penyertifikatan.

"KAI juga membentuk tim penelusuran untuk mendata dan mencari latar belakang/sejarah apakah aset-aset tersebut benar milik KAI," kata dia. Menurutnya, penelusuran bahkan hingga ke Belanda, karena aset tersebut umumnya dibangun sejak zaman kolonial.

KAI, tambahnya, sudah menyampaikan semua permasalahan penyelamatan aset ini kepada Kementerian Agraria, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Hukum dan HAM.
http://nasional.republika.co.id/beri...dikuasai-mafia


Presdir Agung Podomoro Ditahan, KPK Harus Dalami Mafia Tanah
Senin, 04 April 2016 | 13:09 WIB

Serikat Petani Karawang (SEPETAK) bersyukur atas ditahannya Presiden Direktur (Presdir) PT.Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). APL sebagai korporasi di bidang properti dan kawasan industri, tambah Mustofa, selama ini selalu dilindungi oleh berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan.



Otomindonews.com (Jakarta) - Serikat Petani Karawang (SEPETAK) mengaku merasa bersyukur atas ditahannya Presiden Direktur (Presdir) PT.Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, mereka menganggap bahwa APL memang merupakan perusahaan mafia tanah yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh penegak hukum.

"Saya bersyukur, KPK melakukan penahanan Ariesman presdir APL. KPK harus bisa menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum atas kesalahanya," kata Ketua SEPETAK, Mustofa kepada wartawan di Jakarta, Senin (4 April 2016).

APL sebagai korporasi di bidang properti dan kawasan industri, tambah Mustofa, selama ini selalu dilindungi oleh berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan. Dengan dana besar yang dimilikinya, maka katanya semua permasalahan bisa selesai dengan uang.

"Termasuk pembelian lahan milik warga yang statusnya masih dalam sengketa. Pengaruh APL terlihat jelas. Bersama dengan pihak kepolisian. Warga yang memiliki lahan di tiga desa, di Kecamatan Teluk Jambe, harus diusir oleh aparat. Katanya menegakkan hukum," ujarnya.

Dengan ditahannya Ariesman tersebut, lanjut Mustofa, KPK sebagai lembaga anti rasuah harus bisa mengusut lebih mendalam. Sebab katanya, ulah APL terkait tanah sudah banyak. Terutama di Karawang yang menyengsarakan ribuan kepala keluarga, demi bisnis APL.

"Saya harap KPK bisa menegakkan keadilan yang setinggi-tingginya. Menindak mafia tanah yang bermain dengan para aparat ataupun pejabat," pungkasnya.
http://otomindonews.com/mobile/1384/...mi-mafia-tanah


Pembangunan Infrastruktur Indonesia Ditunggangi Mafia
Kamis, 3 September 2015


Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri), Dubes China untuk Indonesia Xie Feng (kedua kiri), CRW Chief Engineer He Huawu (kiri), dan Managing Director Sinar Mas G. Sulistiyanto (kanan) berjabat tangan usai pembukaan Pameran Kereta Cepat dari Tiongkok di Jakarta, Kamis (13/8). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Presiden Joko Widodo tengah gencarnya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun berbagai kalangan menilai pembangunan itu tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, pembangunan itu diduga ditunggangi oleh para pebisnis.

“Para mafia bisnis properti menunggangi perencanaan pembangunan pemerintah seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini bukan gagasan baru, tapi sudah ada sejak 1994. Kalau sekarang baru bicara karena mereka melihat ada bisnis properti yang ikut di dalamnya. Ini kongkret bisnis properti,” kata analis ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur transportasi Jakarta-Bandung sudah selesai dengan adanya tol Cipularang dan kereta. Kalaupun dipaksa beban kontruksi harus ditanggung oleh pemerintah Jakarta dan Bandung melalui APBD masing-masing daerah.

“Kontruksi kereta cepat tidak layak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab, ini untuk kepentingan dua daerah dan pelaku bisnis properti. Karena itu, ada 7 variabel yang harus dlihat pemerintah; safety, keuangan, teknologi, transfer pengetahuan dan teknologi, benefit, ketergantungan operasi manajemen dan keutungan untuk bangsa,” ucap Ichsanuddin.

Dia menyebut teori logistik 4 i; informasi tentang uang, informasi tentang barang, informasi tentang orang, informasi tentang hukum penawaran dan permintaan. Indikator teori itu tidak tepenuhi dalam kereta cepat sehingga tidak layak dalam pembangunan.

“Yang paling penting menolak kepentingan bisnis properti dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Kalau bisnis properti ini kuat, kita tidak mendapat manfaat apa-apa dari pembangunan tersebut,” katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti pembangunan pelabuhan yang tidak lepas dari permainan bisnis properti. Contohnya Direktur Utama Pelindo II. “Bgitu hebatnya dia membatalkan Pelabuhan Bojonegara dan membangun Pelabuhan Kalibaru. Pembatalan itu ada kepentingan proyek properti.”

Kemudian, pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta, Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, itu juga bagian dari permainan bisnis properti. Sudah tahu tidak ada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tapi tetap saja dibangun. Padahal itu melanggar undang-undang.

“Setiap pejabat membuat proyek, latar belakangnya bisnis pribadi. Ini menjadi masalah besar. Repotnya lagi bangsa ini, para petingginya sudah dikuasai mafia bisnis. Mafia itu strukturnya tidak hanya di dalam negeri tapi sampai ke luar negeri,” tutur Ichsanuddin.

Sementara itu, Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang mengatakan, pembangunan kereta cepat akan membebankan APBN ke depannya. Padahal kereta cepat itu tidak diperlukan, sebab bukan untuk kepentingan nasional.

“Kalau kereta cepat untuk kepentingan nasional tidak mungkin ada 8 stasiun pemberhentian Jakarta-Bandung. Ini pertanda tidak baik, ada pendompleng dalam pembangunan kereta cepat,” kata Dani
http://geotimes.co.id/pembangunan-in...nggangi-mafia/

------------------------------

Kayaknya sebenar lagi bakalan pecah 'mafia war' di negeri ini ....


: