JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan, sejak awal, dia sudah menolak Raperda Rencana Zonasi dan Tata Ruang. Namun, anggota Dewan lain yang tergabung dalam Badan Legislasi Daerah melanjutkannya.

Kelanjutan itu dilakukan sampai salah satu anggotanya, Mohamad Sanusi, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus suap. Beberapa saat setelah kejadian penangkapan Sanusi, dia langsung bertanya kepada kakak kandung Sanusi yang tidak lain adalah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.

"Saya tidak mau suuzan. Saya mau clear. Saya tanya sama Taufik kemarin, saya kumpul sama teman-teman kemarin, saya tanya sama Pak Pras juga. Ini DPRD apa oknum?" ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/4/2016).

Lulung mengatakan, apa yang diperbuat oleh Sanusi merupakan sikap pribadi yang tidak berkaitan dengan sikap Balegda ataupun DPRD DKI.

Mengenai sikap Sanusi menurut pandangannya, dia sulit percaya jika Sanusi menerima suap. Sebab, dia sudah lama mengenal Sanusi jauh sebelum mereka menjadi anggota Dewan.

Lulung mengetahui bahwa kehidupan Sanusi sekarang sudah mapan dengan usahanya sekarang. Karena itu, dia bingung jika Sanusi masih mencari uang melalui suap.

"Sanusi itu adik kelas saya dia, sebelum kejadian ini, dia sudah mapan kerja di bidang developer. Kalau hari ini terjadi, ya saya tanya, ini pribadi atau Dewan? Taufik bilang kemarin ini pribadi. Ya sudah tanggung jawab sendiri," ujar Lulung.

Akhirnya, dia pun menyerahkan kepada KPK untuk mengusut kasus ini. Jika kasus ini ujungnya menyeret nama anggota Dewan lain, kata dia, dukungan kepada KPK tetap diberikan.

"Kalau dari hasil pemeriksaan ada rentetan, kita apresiasi saja, dukung saja kinerja KPK," ujar Lulung.