Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencatatkan angka
missmatch . Hingga 9 bulan pertama tahun 2015, BPJS Kesehatan sudah membayar klaim senilai Rp 41 triliun, sementara premi yang terkumpul hanya Rp 39,1 triliun.
"Premi Rp 39,1 triliun sampai September, klaim Rp 41 triliun jadi missmatch," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Dia menjelaskan, missmatch ini terjadi bukan karena salah kelola, tapi memang karena tidak ada keseimbangan antara pemasukan (premi) dan pengeluaran (klaim).
Salah satu penyebabnya adalah iuran yang dinilai snagat minim. Padahal, di awal pihaknya melalui DJSN mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat penerima bantuan sebesar Rp 27.500, namun yang disetujui hanya Rp 19.225.
"Jadi begini yang penting masyarakat dan provider dan rumah sakit harus tahu antara pemasukan dan pengeluaran balance, pemasukan kita itu dari iuran dan budget pemerintah. Nah kalau dari iuran, tentu itu missmacth, tidak ada kesesuaian. Bukan salah kelola, karena dari awal hitungan premi kita yang diusulkan DJSN Rp 27.500 kan tidak dipenuhi yang dipenuhi Rp 19.225. Sekarang kan DJSN mengusulkan lagi sudah 2 tahun, menghitung laju inflasi dan kenaikan lainnya, mengusulkan Rp 36.000, inilah mengakibatkan missmatch," jelas dia.
Meski demikian, kata Fachmi, usulan tersebut harus melalui proses panjang karena harus melalui persetujuan DPR.
"Jadi jangan dibilang BPJS defisit. Kalau iuran disesuaikan maka pemerintah tidak perlu menyuntikkan dana tapi untuk menaikkan iuran harus dibicarakan dengan banyak pihak. DPR juga harus diajak bicara, semua itu tentu dipertimbangkan. Prinsipnya kami terima, yang mengusulkan Kemenkes melalui DJSN, tentu dibicarakan oleh Kemenkeu," katanya.
Saat ini, peserta BPJS Kesehatan mencapai 158 juta. Angka ini sudah melebihi target pemerintah yang hanya 121 juta.
"Peserta hampir 158 juta, target jumlah peserta sudah over target, tahun lalu 121 juta, kita capai 133 juta, sekarang sudah 158 juta, kita sudah lebih dari roadmap," ujarnya.
Gandeng Kemendagri Jaring Lebih Banyak Peserta
BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal memperluas cakupan kepesertaan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja.
Kerjasama tersebut diimplementasikan melalui penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Dala kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memastikan implementasi serta optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah, yang merupakan program strategis nasisnal dengan memberdayakan pemerintah daerah secara optimal.
Dengan demikian, akan terwujud perlindungan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah beroperasi penuh sejak 1 Juli 2014, dengan menghadirkan program Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.
Empat program ini untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja ketika twrjadi risiko finansial.
Untuk bisa mengimpelementasikan program itu, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan transformasi, bukan hanya memberikan perlindungan kepada para pekerja tetapi juga kesejahteraan.
"BPJS Ketenagakerjaan harus kerjasama dengan pemda dan lain-lain, untuk optimalisasi implementasi, ini untuk mewjudkan kehadiran negara. Dalam konteks ini kami yakin dan percaya, ini bukan semata penyelenggaraan program negara, namun tanggung jawab pemda, kabupaten kota," ujarnya.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah banyak kerjasama dengan 179 kota kabupaten di Indonesia, 18 provinsi. BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 11kantor wilayah, 350 kantor cabang, dan 1104 service point. Ini bisa mempercepat atau akselerasi kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, lingkupnya ke penguatan komitmen, optimalisasi penyelenggaraan BPJS dan melakukan sosialisasi dan edukasi dan menggunakan data kependudukan untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi pertama yang memanfaatkan data kependudukan kerjasama dengan Kemendagri,"kata Elvyn.
====================================

makanya jokowi menggantinya dengan jurus kartu sakti. biar ga tekor terus terus!

================
m.detik.com/finance/read/2015/11/06/125350/3063930/5/bpjs-kesehatan-tekor-rp-19-triliun-dalam-9-bulan