- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Isu 2 Matahari Kembar di Pemerintahan Jelang Reshuffle. Betulkah JK yg Dimaksud?


TS
solit4ire
Isu 2 Matahari Kembar di Pemerintahan Jelang Reshuffle. Betulkah JK yg Dimaksud?
Rizal Ramli: Tidak Boleh Ada Dua Matahari
Kamis, 31 Maret 2016 | 19:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, dalam sebuah pemerintahan, harus ada satu garis komando yang jelas.
"Di setiap negara atau organisasi, tidak boleh ada dua matahari," ujar Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, menurut Rizal, menuai ekspektasi besar dari masyarakat. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan ini.
Namun, seiring perjalanan waktu, kondisi ekonomi dunia membawa Indonesia sempat terpuruk. Kepercayaan publik kepada pemerintahan menurun perlahan-lahan.
"Untung ketolong dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang decisive (menentukan) dan dilakukanlah resshuffle bulan Agustus (2015)," ujar Rizal.
Sejak perombakan, pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang mensasar akar persoalan ekonomi. Kondisi ekonomi pun mulai pulih. Otomatis, kepercayaan publik sendiri dan internasional membaik.
Momentum perbaikan itu, menurut Rizal, harus diteruskan hingga saat ini agar tahun 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan ekonomi.
"Untuk itu, perlu tim yang solid, tim yang satu garis dengan Presiden," ujar Rizal.
Bahkan, jika Presiden melaksanakan reshuffle jilid dua, Rizal berharap agar tim menteri yang baru tetap mengikuti garis komando presiden seperti apa yang disebutnya tadi.
"Asal prinsipnya tadi diikuti, satu garis dengan Presiden, satu matahari, memiliki integritas dan leadership, itu akan mempercepat pemulihan dan percepatan ekonomi Indonesia," ujar dia.
http://nasional.kompas.com/read/2016...a.Dua.Matahari
Jokowi-JK Sering Beda Pendapat, Benarkah ada 2 Matahari di Istana?
JUM'AT, 02 OKTOBER 2015 , 16:21:00 WIB
RMOL. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menginjak satu tahun tapi permasalahan birokrasi yang selalu bikin gaduh tak kunjung terselesaikan.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman menilai tergambar jelas ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin jajarannya.
Sebagai contoh, ulas dia, ketika Jokowi menginstrusikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan turun, justru menterinya tetap beragumen sebaliknya.
"Apakah sudah separah itu permasalahan birokrasi di pemerintahan Jokowi-JK, sehingga menterinya sendiri tidak mendengar instruksi langsung dari Jokowi, atau memang sudah tidak ada kepercayaan lagi dari Jokowi terhadap hasil menterinya," kritik Jajat dalam rilisnya kepada redaksi, Jumat (2/10).
Jika demikian yang terjadi, hemat Jajat, sebaiknya Jokowi melakukan reshuffle tahap II. Pasalnya, Jokowi tidak hanya kerap berseberangan dengan menteri, bahkan dengan wakilnya, M. Jusuf Kalla.
"Jangan-jangan benar jika ada isu yang mengatakan bahwa di Istana ada dua matahari. Kejadian bersebrangan pendapat sudah sangat sering terjadi," ujarnya.
Jajat kembali mengingatkan, sudah setahun tapi permasalahan birokrasi masih mandek. Jadi sangat wajar jika rakyat meragukan kemampuan Jokowi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan negara yang begitu kompleks.
"Kalau sudah seperti ini apalagi yang bisa diharapkan dari Jokowi?" tutup Jajat.
http://politik.rmol.co/read/2015/10/...ari-di-Istana-
Menteri Susi Vs Wapres JK:
Sebut "Pemerintahan Jokowi", Nyali Bu Susi Diakui TOP
Jumat, 01 April 2016 , 05:15:00

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Foto Yessy Artada/jpnn
JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengaku salut dengan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang berani berseberangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Beberapa hari lalu, Susi berani mengatakan 'pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)' bukan 'pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK)', seperti selama ini banyak disebutkan.
"Tidak semua menteri punya nyali seperti Bu Susi, berani melawan Wapres JK karena hanya mengakui satu matahari dalam kabinet, yakni Presiden Jokowi. Menteri lainnya lebih memilih kompromi demi keselamatan jabatan, tak peduli nanti membuat presiden jadi tampak tidak konsisten pada kebijakan pemerintahannya," ujar Adhie di Jakarta, Kamis (31/3).
Menurut Adhie, apa yang dilakukan Menteri Susi sudah benar. "Sebab dengan sebutan 'Pemerintahan Jokowi-JK' membuat Pak JK secara psikologis merasa memiliki kewenangan mengatur tetek-bengek pemerintahan layaknya presiden, bahkan menegur langsung anggota kabinet yang menurut Konstitusi merupakan otoritas presiden," ulasnya.
Untuk itu, demi tegaknya konstitusi dan tata-kelola pemerintahan yang baik dan benar, Jokowi kata Adhie harus segera mengeluarkan 'keppres' pelurusan nomenklatur pemerintahan, sebagai acuan resmi masyarakat.
Makanya, kata Adhie, bila JK ingin menegur Menteri Susi, seharusnya terlebih dulu mengkonfirmasi kepada Jokowi. Namun, bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa dihubungi, maka JK wajib menanyakan hal yang dirasa telah merisaukannya itu kepada Rizal Ramli. Sebab menurut Perpres No 10/2015, Menteri KKP Susi Pudjiastuti berada di bawah koordinasi Menko Maritim dan Sumberdaya itu
"Meskipun umurnya jauh lebih muda, tapi Jokowi itu Presiden. Kalau ternyata apa yang dilakukan Menteri Susi atas perintah atau sudah sepengetahuan Presiden, niat menegur harus diurungkan," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2016/04/01/...si-Diakui-TOP-
Sejumlah Tokoh Merapat ke Istana Bahas Reshuffle, Ini Kata Mensesneg
31 MAR 2016 18:16
Rimanews - Sejumlah tokoh "merapat" ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan rapat terbatas yang tertutup untuk publik. Kedatangan mereka diduga terkait wacana Presiden bakal menggelar reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan adanya rapat tertutup yang dihadiri sejumlah tokoh tersebut. Namun, dia membantah ada pertemuan yang membahas masalah perombakan kabinet alias reshuffle di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Oh tidak (mereka datang terkait soal reshuffle)," kata Pratikno, ketika ditanya wartawan terkait adanya rapat terbatas yang digelar tertutup di Wisma Negara Jakarta.
Pratikno mengatakan rapat terbatas yang digelar tertutup tersebut adalah rapat terbatas yang membahas tentang KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional).
Rapat tersebut digelar di salah satu Gedung Sekretariat Negaraa dengan dihadiri sejumlah pejabat dimulai sekitar pukul 15.00 hingga 17.28 WIB. "Ada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Ketua KEIN Sutrisno Bachir didampingi jajarannya," ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, pertemuan itu membicarakan sejumlah agenda penting, termasuk kebijakan ekonomi. Pertemuan itu untuk menyinergikan agenda ekonomi antara Kemenko Perekonomian dengan Kemenko Kemaritiman serta dengan KEIN. "Bicara tentang agenda-agenda kebijakan utama yang KEIN harus fokus," tegas dia.
http://nasional.rimanews.com/politik...Kata-Mensesneg
Jubir Presiden: Soal Reshuffle, Wapres JK Pasti Tahu
Jumat 01 Apr 2016, 18:04 WIB
Jakarta - Isu perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Kerja kencang berhembus beberapa hari terakhir ini. Namun Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menegaskan, hanya Tuhan dan Presiden Jokowi yang tahu kapan waktu reshuffle itu akan dilakukan.
"Apakah ada reshuffle atau tidak, saya kira presiden yang tahu sama Tuhan Yang Maha Esa," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2016)
Lalu, di mana keterlibatan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)?
Johan mengatakan, Presiden Jokowi pasti akan berkomunikasi dengan Wapres JK sebelum melakukan reshuffle. Pasalnya Jokowi dan JK adalah satu paket pemimpin.
"Tentu Presiden kalau melakukan itu komunikasi dulu dengan Wapres. Tapi mengenai kapan, tentu Presiden yang akan memutuskan," kata Johan.
"Ya Wapres kan satu paket lah, kan wapres juga tahu lah, masa enggak tahu," tambahnya.
http://news.detik.com/berita/3177847...-jk-pasti-tahu
------------------------------
Karena Wapres itu wakilnya Presiden, dia memang bisa jadi matahari manakala sang Presidennya berhalangan di suatu tempat. Tapo di tempat yang lain, tentu si Presiden yang tetap menjadi sang matahari, kecuali presidennya mangkat aau lengser! Jadi, kalau di ibartakan, di setiap Negara itu pasti ada 2 matahari, yang satu yang menyinari setiap saat, yang satunya lagi matahari cadangan kalau matahari utamanya redup/hilang. Yang rumit, kalau kedua matahari itu sama-sama memancarkan sinarnya di tempat yang sama, maka pastilah rakyatnya yang blingsatan karena kepanasan.

Kamis, 31 Maret 2016 | 19:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, dalam sebuah pemerintahan, harus ada satu garis komando yang jelas.
"Di setiap negara atau organisasi, tidak boleh ada dua matahari," ujar Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, menurut Rizal, menuai ekspektasi besar dari masyarakat. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan ini.
Namun, seiring perjalanan waktu, kondisi ekonomi dunia membawa Indonesia sempat terpuruk. Kepercayaan publik kepada pemerintahan menurun perlahan-lahan.
"Untung ketolong dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang decisive (menentukan) dan dilakukanlah resshuffle bulan Agustus (2015)," ujar Rizal.
Sejak perombakan, pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang mensasar akar persoalan ekonomi. Kondisi ekonomi pun mulai pulih. Otomatis, kepercayaan publik sendiri dan internasional membaik.
Momentum perbaikan itu, menurut Rizal, harus diteruskan hingga saat ini agar tahun 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan ekonomi.
"Untuk itu, perlu tim yang solid, tim yang satu garis dengan Presiden," ujar Rizal.
Bahkan, jika Presiden melaksanakan reshuffle jilid dua, Rizal berharap agar tim menteri yang baru tetap mengikuti garis komando presiden seperti apa yang disebutnya tadi.
"Asal prinsipnya tadi diikuti, satu garis dengan Presiden, satu matahari, memiliki integritas dan leadership, itu akan mempercepat pemulihan dan percepatan ekonomi Indonesia," ujar dia.
http://nasional.kompas.com/read/2016...a.Dua.Matahari
Jokowi-JK Sering Beda Pendapat, Benarkah ada 2 Matahari di Istana?
JUM'AT, 02 OKTOBER 2015 , 16:21:00 WIB
RMOL. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menginjak satu tahun tapi permasalahan birokrasi yang selalu bikin gaduh tak kunjung terselesaikan.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman menilai tergambar jelas ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin jajarannya.
Sebagai contoh, ulas dia, ketika Jokowi menginstrusikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan turun, justru menterinya tetap beragumen sebaliknya.
"Apakah sudah separah itu permasalahan birokrasi di pemerintahan Jokowi-JK, sehingga menterinya sendiri tidak mendengar instruksi langsung dari Jokowi, atau memang sudah tidak ada kepercayaan lagi dari Jokowi terhadap hasil menterinya," kritik Jajat dalam rilisnya kepada redaksi, Jumat (2/10).
Jika demikian yang terjadi, hemat Jajat, sebaiknya Jokowi melakukan reshuffle tahap II. Pasalnya, Jokowi tidak hanya kerap berseberangan dengan menteri, bahkan dengan wakilnya, M. Jusuf Kalla.
"Jangan-jangan benar jika ada isu yang mengatakan bahwa di Istana ada dua matahari. Kejadian bersebrangan pendapat sudah sangat sering terjadi," ujarnya.
Jajat kembali mengingatkan, sudah setahun tapi permasalahan birokrasi masih mandek. Jadi sangat wajar jika rakyat meragukan kemampuan Jokowi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan negara yang begitu kompleks.
"Kalau sudah seperti ini apalagi yang bisa diharapkan dari Jokowi?" tutup Jajat.
http://politik.rmol.co/read/2015/10/...ari-di-Istana-
Menteri Susi Vs Wapres JK:
Sebut "Pemerintahan Jokowi", Nyali Bu Susi Diakui TOP
Jumat, 01 April 2016 , 05:15:00

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Foto Yessy Artada/jpnn
JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengaku salut dengan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang berani berseberangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Beberapa hari lalu, Susi berani mengatakan 'pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)' bukan 'pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK)', seperti selama ini banyak disebutkan.
"Tidak semua menteri punya nyali seperti Bu Susi, berani melawan Wapres JK karena hanya mengakui satu matahari dalam kabinet, yakni Presiden Jokowi. Menteri lainnya lebih memilih kompromi demi keselamatan jabatan, tak peduli nanti membuat presiden jadi tampak tidak konsisten pada kebijakan pemerintahannya," ujar Adhie di Jakarta, Kamis (31/3).
Menurut Adhie, apa yang dilakukan Menteri Susi sudah benar. "Sebab dengan sebutan 'Pemerintahan Jokowi-JK' membuat Pak JK secara psikologis merasa memiliki kewenangan mengatur tetek-bengek pemerintahan layaknya presiden, bahkan menegur langsung anggota kabinet yang menurut Konstitusi merupakan otoritas presiden," ulasnya.
Untuk itu, demi tegaknya konstitusi dan tata-kelola pemerintahan yang baik dan benar, Jokowi kata Adhie harus segera mengeluarkan 'keppres' pelurusan nomenklatur pemerintahan, sebagai acuan resmi masyarakat.
Makanya, kata Adhie, bila JK ingin menegur Menteri Susi, seharusnya terlebih dulu mengkonfirmasi kepada Jokowi. Namun, bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa dihubungi, maka JK wajib menanyakan hal yang dirasa telah merisaukannya itu kepada Rizal Ramli. Sebab menurut Perpres No 10/2015, Menteri KKP Susi Pudjiastuti berada di bawah koordinasi Menko Maritim dan Sumberdaya itu
"Meskipun umurnya jauh lebih muda, tapi Jokowi itu Presiden. Kalau ternyata apa yang dilakukan Menteri Susi atas perintah atau sudah sepengetahuan Presiden, niat menegur harus diurungkan," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2016/04/01/...si-Diakui-TOP-
Sejumlah Tokoh Merapat ke Istana Bahas Reshuffle, Ini Kata Mensesneg
31 MAR 2016 18:16
Rimanews - Sejumlah tokoh "merapat" ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan rapat terbatas yang tertutup untuk publik. Kedatangan mereka diduga terkait wacana Presiden bakal menggelar reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan adanya rapat tertutup yang dihadiri sejumlah tokoh tersebut. Namun, dia membantah ada pertemuan yang membahas masalah perombakan kabinet alias reshuffle di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Oh tidak (mereka datang terkait soal reshuffle)," kata Pratikno, ketika ditanya wartawan terkait adanya rapat terbatas yang digelar tertutup di Wisma Negara Jakarta.
Pratikno mengatakan rapat terbatas yang digelar tertutup tersebut adalah rapat terbatas yang membahas tentang KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional).
Rapat tersebut digelar di salah satu Gedung Sekretariat Negaraa dengan dihadiri sejumlah pejabat dimulai sekitar pukul 15.00 hingga 17.28 WIB. "Ada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Ketua KEIN Sutrisno Bachir didampingi jajarannya," ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, pertemuan itu membicarakan sejumlah agenda penting, termasuk kebijakan ekonomi. Pertemuan itu untuk menyinergikan agenda ekonomi antara Kemenko Perekonomian dengan Kemenko Kemaritiman serta dengan KEIN. "Bicara tentang agenda-agenda kebijakan utama yang KEIN harus fokus," tegas dia.
http://nasional.rimanews.com/politik...Kata-Mensesneg
Jubir Presiden: Soal Reshuffle, Wapres JK Pasti Tahu
Jumat 01 Apr 2016, 18:04 WIB
Jakarta - Isu perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Kerja kencang berhembus beberapa hari terakhir ini. Namun Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menegaskan, hanya Tuhan dan Presiden Jokowi yang tahu kapan waktu reshuffle itu akan dilakukan.
"Apakah ada reshuffle atau tidak, saya kira presiden yang tahu sama Tuhan Yang Maha Esa," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2016)
Lalu, di mana keterlibatan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)?
Johan mengatakan, Presiden Jokowi pasti akan berkomunikasi dengan Wapres JK sebelum melakukan reshuffle. Pasalnya Jokowi dan JK adalah satu paket pemimpin.
"Tentu Presiden kalau melakukan itu komunikasi dulu dengan Wapres. Tapi mengenai kapan, tentu Presiden yang akan memutuskan," kata Johan.
"Ya Wapres kan satu paket lah, kan wapres juga tahu lah, masa enggak tahu," tambahnya.
http://news.detik.com/berita/3177847...-jk-pasti-tahu
------------------------------
Karena Wapres itu wakilnya Presiden, dia memang bisa jadi matahari manakala sang Presidennya berhalangan di suatu tempat. Tapo di tempat yang lain, tentu si Presiden yang tetap menjadi sang matahari, kecuali presidennya mangkat aau lengser! Jadi, kalau di ibartakan, di setiap Negara itu pasti ada 2 matahari, yang satu yang menyinari setiap saat, yang satunya lagi matahari cadangan kalau matahari utamanya redup/hilang. Yang rumit, kalau kedua matahari itu sama-sama memancarkan sinarnya di tempat yang sama, maka pastilah rakyatnya yang blingsatan karena kepanasan.

Diubah oleh solit4ire 02-04-2016 07:27


nona212 memberi reputasi
1
15.4K
11


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan