- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Buntut Suap Reklamasi, Aguan Sugianto, Dicekal KPK. Ahok Semakin Dekat?
TS
solit4ire
Buntut Suap Reklamasi, Aguan Sugianto, Dicekal KPK. Ahok Semakin Dekat?
Buntut Suap Reklamasi, Aguan Sugianto, Murid master Cheng Yen, Dicekal KPK
MINGGU, 03 APRIL 2016 , 12:16:00 WIB
Aguan Sugianto
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri bagi bos Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto alias Sugianto Kusuma.
Dia dicegah karena dinilai memiliki kaitan dengan kasus suap pembahasan perda reklamasi Jakarta.
Kasus ini heboh setelah KPK menangkap anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi dan Presdir Agung Podomoro, Ariesman Widjaja.
Aguan adalah salah seorang taipan papan atas yang belakangan sejak tahun 2002 lebih aktif di berbagai kegiatan sosial melalui Yayasan Budha Tzu Chi yang merupakan cabang dari organisasi yang dipimpin Master Cheng Yen di Taiwan.
Buddha Tzu Chi mendirikan sejumlah apartemen gratis untuk masyarakat yang menjadi korban banjir besar di Jakarta pada 2002 lalu. Saat bencana tsunami di Aceh tahun 2004, Buddha Tzu Chi juga turun tangan membantu korban.
Informasi mengenai surat cegah untuk Aguan ini disampaikan Plt. Jubir KPK Yuyuk Andrianti, seperti diberitakan. Dengan pencegahan itu, Aguan tidak bisa berpergian ke luar negeri setidaknya selama enam bulan.
http://www.rmol.co/read/2016/04/03/2...,-Dicekal-KPK-
Kongkalikong Reklamasi Terbongkar, Boy Sadikin Trbukti Benar
SABTU, 02 APRIL 2016 , 08:57:00 WIB
BOY SADIKIN
RMOL. Terbongkarnya kasus suap untuk menggolkan Raperda Zonasi di lingkungan DPRD DKI Jakarta adalah bukti bahwa ada ketidakberesan dalam Proyek Reklamasi 17 Pulau di pesisir Jakarta Utara.
Indikasi kuat permainan atau kongkalikong antara pengusaha atau pengembang reklamasi dengan sejumlah oknum pimpinan DPRD DKI Jakarta terbukti dengan tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi oleh KPK pada Kamis malam (31/3).
Direktur Lembaga Kajian Informasi Publik, Budi Siswanto, mengaitkan perkara ini dengan sikap tegas politisi Boy Sadikin mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
"Pengunduran diri Boy karena para kader partai yang duduk di Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tidak menjalankan amanat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno untuk menolak proyek reklamasi," tegas Budi kepada wartawan, Sabtu (2/4).
Padahal, Boy telah mengeluarkan perintah kepada Fraksi PDIP agar menolak pengesahan Raperda Zonasi. Perintah tersebut bukan semata-mata sikap yang tanpa alasan. Ditemukan banyak indikasi bahwa pengembang proyek reklamasi telah "mengguyur" uang ke kalangan politisi Kebon Sirih. Di sisi lain, proyek reklamasi berdampak negatif terhadap kehidupan para nelayan yang kesulitan mengais rezeki akibat area tangkapan ikan tergerus proyek reklamasi yang menelan biaya ratusan triliun tersebut.
Menurut Budi, setelah KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi dan menjadikan Presdir PT Agung Podomoro Land sebagai tersangka suap, maka bukan tidak mungkin kasus itu akan menyeret sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta dan para ketua fraksi.
Namun, pastinya, Ketua DPD (nonaktif) PDI Perjuangan Boy Sadikin telah mengingatkan seluruh kadernya di DPRD DKI untuk menolak pengesahan Raperda terkait proyek reklamasi.
"Ketegasan Boy itu bukan saja untuk menjaga citra partai, namun untuk menjaga kepentingan yang lebih besar yakni amanat rakyat, khususnya nasib para nelayan di Jakarta," tambahnya
http://politik.rmol.co/read/2016/04/...erbukti-Benar-
Agung Podomoro: Kami Bertindak Sesuai Izin Gubernur Ahok
Selasa, 10/02/2015 17:03 WIB
Proyek reklamasi agung podomoro . (CNN Indonesia/Dikhy Sasra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wibisono, Investor Relation PT Agung Podomoro Land Tbk, mengaku belum mengetahui keluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai risiko bahaya dari proyek reklamasi pulau di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Wibisono menyatakan perseroan hanya mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku pihak yang berhak mengeluarkan izin.
“Kami kan sudah dapat izin dari gubernur. Saya kurang tahu kalau ada informasi terkait hal tersebut. Seharusnya itu urusan KKP dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi,” ujar Wibisono kepada CNN Indonesia, Selasa (10/2).
Wibisono mengakui Agung Podomoro belum meminta izin reklamasi dari KKP karena menganggap Pemprov DKI Jakarta yang paling berwenang mengeluarkan izin tersebut. Terkait proses reklamasi, Wibisono menyatakan pihaknya juga belum menyelesaikan pondasi.
“Belum apa-apa. Rencananya kan selesai konstruksi pada 2018. Sekarang ya baru mulai menyiapkan proses reklamasi untuk konstruksi pulau,” tuturnya.
Sebelumnya, izin reklamasi tersebut diperoleh Agung Podomoro lewat anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera (MWS) dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Kencana Unggul Sukses (KUS). Investasi untuk mengembangkan pulau itu sendiri ditaksir mencapai Rp 50 triliun.
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra .
“Dengan demikian PT Muara Wisesa telah mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City),” ujar Corporate Secretary APLN F. Justini Omas dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (7/1).
Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut, pelaksanaan reklamasi yang dimaksudkan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.
Pluit City berjarak sekitar 300 meter dari pesisir pantai utara Jakarta. Pulau buatan ini bakal terhubung dengan jembatan di proyek Green Bay Pluit yang juga dikembangkan Agung Podomoro.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...gubernur-ahok/
Ahok dan Sebutan "Gubernur Agung Podomoro"
Senin, 7 Maret 2016 | 06:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (5/3/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com — Selama memimpin Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sering memanfaatkan biaya pihak swasta untuk merealisasikan program, mulai dari program corporate social responsibility (CSR) hingga kewajiban tambahan pengembang.
"Waktu saya baru pertama kali masuk sini (menjabat Wakil Gubernur DKI), waktu banjir pertama kali, hampir semua rusun di DKI hancur. Saya minta bantuan pengembang Ciputra, Lippo, dan Agung Podomoro untuk membangun rusun," kata Ahok kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Agung Podomoro disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Ahok. Bahkan, Ahok tak masalah jika dirinya disebut Gubernur Agung Podomoro.
Pengembang tersebut membangun rusun, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya, hingga reklamasi Pulau G oleh anak usaha Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera (MWS).
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera.
"Saya sampai dibilang Gubernur Agung Podomoro, karena sedikit-sedikit Agung Podomoro. Mau gimana lagi? Saya sudah kenal dekat dengan Agung Podomoro sejak dulu, makanya gampang minta bantuan," kata Ahok.
'http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/07/06290071/Ahok.dan.Sebutan.Gubernur.Agung.Podomoro.
Pemilukada DKI Jakarta
Tangkap Gubernur Podomoro Terus Melejit, Reklamasi di Ujung Tanduk, Titik Balik?
Sabtu, 2 April 2016 13:09
Bos (Presdir) PT APL, Arisman Widjaja menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tulisan yang dibuat oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mencermati skandal korupsi reklamasi Teluk Jakarta bisa menjadi referensi terkait Pemilukada DKI Jakarta.
Denny JA punya sejumlah penilaian dan argumentasi terkait dengan Basuki Tjahaja Purnama.
Dengan dijadikannya presdir Podomoro Land sebagai tersangka oleh KPK dalam hubungannya dengan korupsi reklamasi pantai, akankah itu menjadi titik balik citra Ahok dalam Pemilukada DKI Jakarta?
Akankah kasus itu bergulir sedemikian rupa, memakan waktu lama, menjadi pusat berita, dan berefek memburuknya opini publik atas Ahok, dari hero ke zero?
Akankah kasus Podomoro berubah menjadi skandal, Podomoro-Gate bagi Ahok? Atau justu berujung membuat nama Ahok lebih harum?
Jawabnya, ini sangat tergantung dari kemahiran Ahok dan teamnya dalam mengelola isu itu.
http://wartakota.tribunnews.com/2016...uk-titik-balik
-----------------------
Makin dekat ke Ahok nih!
:
MINGGU, 03 APRIL 2016 , 12:16:00 WIB
Aguan Sugianto
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri bagi bos Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto alias Sugianto Kusuma.
Dia dicegah karena dinilai memiliki kaitan dengan kasus suap pembahasan perda reklamasi Jakarta.
Kasus ini heboh setelah KPK menangkap anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi dan Presdir Agung Podomoro, Ariesman Widjaja.
Aguan adalah salah seorang taipan papan atas yang belakangan sejak tahun 2002 lebih aktif di berbagai kegiatan sosial melalui Yayasan Budha Tzu Chi yang merupakan cabang dari organisasi yang dipimpin Master Cheng Yen di Taiwan.
Buddha Tzu Chi mendirikan sejumlah apartemen gratis untuk masyarakat yang menjadi korban banjir besar di Jakarta pada 2002 lalu. Saat bencana tsunami di Aceh tahun 2004, Buddha Tzu Chi juga turun tangan membantu korban.
Informasi mengenai surat cegah untuk Aguan ini disampaikan Plt. Jubir KPK Yuyuk Andrianti, seperti diberitakan. Dengan pencegahan itu, Aguan tidak bisa berpergian ke luar negeri setidaknya selama enam bulan.
http://www.rmol.co/read/2016/04/03/2...,-Dicekal-KPK-
Kongkalikong Reklamasi Terbongkar, Boy Sadikin Trbukti Benar
SABTU, 02 APRIL 2016 , 08:57:00 WIB
BOY SADIKIN
RMOL. Terbongkarnya kasus suap untuk menggolkan Raperda Zonasi di lingkungan DPRD DKI Jakarta adalah bukti bahwa ada ketidakberesan dalam Proyek Reklamasi 17 Pulau di pesisir Jakarta Utara.
Indikasi kuat permainan atau kongkalikong antara pengusaha atau pengembang reklamasi dengan sejumlah oknum pimpinan DPRD DKI Jakarta terbukti dengan tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi oleh KPK pada Kamis malam (31/3).
Direktur Lembaga Kajian Informasi Publik, Budi Siswanto, mengaitkan perkara ini dengan sikap tegas politisi Boy Sadikin mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
"Pengunduran diri Boy karena para kader partai yang duduk di Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tidak menjalankan amanat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno untuk menolak proyek reklamasi," tegas Budi kepada wartawan, Sabtu (2/4).
Padahal, Boy telah mengeluarkan perintah kepada Fraksi PDIP agar menolak pengesahan Raperda Zonasi. Perintah tersebut bukan semata-mata sikap yang tanpa alasan. Ditemukan banyak indikasi bahwa pengembang proyek reklamasi telah "mengguyur" uang ke kalangan politisi Kebon Sirih. Di sisi lain, proyek reklamasi berdampak negatif terhadap kehidupan para nelayan yang kesulitan mengais rezeki akibat area tangkapan ikan tergerus proyek reklamasi yang menelan biaya ratusan triliun tersebut.
Menurut Budi, setelah KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi dan menjadikan Presdir PT Agung Podomoro Land sebagai tersangka suap, maka bukan tidak mungkin kasus itu akan menyeret sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta dan para ketua fraksi.
Namun, pastinya, Ketua DPD (nonaktif) PDI Perjuangan Boy Sadikin telah mengingatkan seluruh kadernya di DPRD DKI untuk menolak pengesahan Raperda terkait proyek reklamasi.
"Ketegasan Boy itu bukan saja untuk menjaga citra partai, namun untuk menjaga kepentingan yang lebih besar yakni amanat rakyat, khususnya nasib para nelayan di Jakarta," tambahnya
http://politik.rmol.co/read/2016/04/...erbukti-Benar-
Agung Podomoro: Kami Bertindak Sesuai Izin Gubernur Ahok
Selasa, 10/02/2015 17:03 WIB
Proyek reklamasi agung podomoro . (CNN Indonesia/Dikhy Sasra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wibisono, Investor Relation PT Agung Podomoro Land Tbk, mengaku belum mengetahui keluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai risiko bahaya dari proyek reklamasi pulau di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Wibisono menyatakan perseroan hanya mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku pihak yang berhak mengeluarkan izin.
“Kami kan sudah dapat izin dari gubernur. Saya kurang tahu kalau ada informasi terkait hal tersebut. Seharusnya itu urusan KKP dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi,” ujar Wibisono kepada CNN Indonesia, Selasa (10/2).
Wibisono mengakui Agung Podomoro belum meminta izin reklamasi dari KKP karena menganggap Pemprov DKI Jakarta yang paling berwenang mengeluarkan izin tersebut. Terkait proses reklamasi, Wibisono menyatakan pihaknya juga belum menyelesaikan pondasi.
“Belum apa-apa. Rencananya kan selesai konstruksi pada 2018. Sekarang ya baru mulai menyiapkan proses reklamasi untuk konstruksi pulau,” tuturnya.
Sebelumnya, izin reklamasi tersebut diperoleh Agung Podomoro lewat anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera (MWS) dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Kencana Unggul Sukses (KUS). Investasi untuk mengembangkan pulau itu sendiri ditaksir mencapai Rp 50 triliun.
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra .
“Dengan demikian PT Muara Wisesa telah mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City),” ujar Corporate Secretary APLN F. Justini Omas dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (7/1).
Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut, pelaksanaan reklamasi yang dimaksudkan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.
Pluit City berjarak sekitar 300 meter dari pesisir pantai utara Jakarta. Pulau buatan ini bakal terhubung dengan jembatan di proyek Green Bay Pluit yang juga dikembangkan Agung Podomoro.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...gubernur-ahok/
Ahok dan Sebutan "Gubernur Agung Podomoro"
Senin, 7 Maret 2016 | 06:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (5/3/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com — Selama memimpin Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sering memanfaatkan biaya pihak swasta untuk merealisasikan program, mulai dari program corporate social responsibility (CSR) hingga kewajiban tambahan pengembang.
"Waktu saya baru pertama kali masuk sini (menjabat Wakil Gubernur DKI), waktu banjir pertama kali, hampir semua rusun di DKI hancur. Saya minta bantuan pengembang Ciputra, Lippo, dan Agung Podomoro untuk membangun rusun," kata Ahok kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Agung Podomoro disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Ahok. Bahkan, Ahok tak masalah jika dirinya disebut Gubernur Agung Podomoro.
Pengembang tersebut membangun rusun, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang non-tol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya, hingga reklamasi Pulau G oleh anak usaha Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera (MWS).
Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera.
"Saya sampai dibilang Gubernur Agung Podomoro, karena sedikit-sedikit Agung Podomoro. Mau gimana lagi? Saya sudah kenal dekat dengan Agung Podomoro sejak dulu, makanya gampang minta bantuan," kata Ahok.
'http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/07/06290071/Ahok.dan.Sebutan.Gubernur.Agung.Podomoro.
Pemilukada DKI Jakarta
Tangkap Gubernur Podomoro Terus Melejit, Reklamasi di Ujung Tanduk, Titik Balik?
Sabtu, 2 April 2016 13:09
Bos (Presdir) PT APL, Arisman Widjaja menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tulisan yang dibuat oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mencermati skandal korupsi reklamasi Teluk Jakarta bisa menjadi referensi terkait Pemilukada DKI Jakarta.
Denny JA punya sejumlah penilaian dan argumentasi terkait dengan Basuki Tjahaja Purnama.
Dengan dijadikannya presdir Podomoro Land sebagai tersangka oleh KPK dalam hubungannya dengan korupsi reklamasi pantai, akankah itu menjadi titik balik citra Ahok dalam Pemilukada DKI Jakarta?
Akankah kasus itu bergulir sedemikian rupa, memakan waktu lama, menjadi pusat berita, dan berefek memburuknya opini publik atas Ahok, dari hero ke zero?
Akankah kasus Podomoro berubah menjadi skandal, Podomoro-Gate bagi Ahok? Atau justu berujung membuat nama Ahok lebih harum?
Jawabnya, ini sangat tergantung dari kemahiran Ahok dan teamnya dalam mengelola isu itu.
http://wartakota.tribunnews.com/2016...uk-titik-balik
-----------------------
Makin dekat ke Ahok nih!
:0
6.1K
32
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan