Lima hari sebelum surat teguran itu dilayangkan, Kamis (17/3/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan marah di Kapal KRI Surabaya-591. Kabar itu dibenarkan oleh Wajan Sudja, Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo).


KOMPAS.com - Sepekan ini, publik lagi-lagi dihadapkan dengan persoalan internal pemerintahan yang mencuat kemana-mana. Bukan silang pendapat antar-menteri, tapi soal sepucuk surat. Hanya sepucuk.

Selasa (22/3/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun, isi surat itu bocor.

Dalam suratnya, JK menegur Susi lantaran kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dianggap menyengsarakan nelayan dan para pelaku usaha. Didukung data-data, Wapres pun meminta Susi untuk mengevaluasi berbagai kebijakannya selama ini.

Namun, Susi justru menegaskan bahwa semua kebijakannya sudah direstui Presiden Joko Widodo. Sebab, berbagai kebijakan itu selalu didiskusikan dengan Presiden.

Rupanya, sebelum surat itu ada, banyak cerita yang tidak banyak diketahui publik. Misalnya, tentang kunjungan kerja Wapres ke daerah sampai pertemuan segitiga di Istana Negara.

Gagal Sekapal

Enam hari sebelum surat teguran itu dilayangkan, Rabu (16/3/2016), Wapres terbang dari Jakarta ke Maluku. Agendanya jelas yakni melakukan kunjungan kerja berkaitan dengan program perikanan nasional.

Kota Ambon, Pulau Banda, Tual, hingga Kabupaten Maluku Tenggara pun sudah dijadwalkan dikunjungi Wapres. Selama kunjungan, JK memilih menggunakan Kapal KRI Surabaya-591untuk menjangkau daerah-daerah di kepulauan Maluku itu pada 16-17 Maret 2016.

Namun, meski agendanya berkaitan dengan program perikanan nasional, Wapres tidak didampingi Menteri Susi. Justru Menteri Perindustrian Saleh Husin lah yang mendampingi Wapres saat itu.

"Sebenarnya, rencana itu sudah kita rencanakan bersama. Tetapi karena satu dan dua hal, saya tidak bisa ikut onboard ke dalam kapal untuk berangkat ke Ambon dan Maluku," ujar Susi di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Ia memutuskan untuk meminta Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan KKP Nilanto Perbowo, dan Stafnya Fika Fawzia, mendampingi Wapres.

Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu tak membuka secara gamblang alasan gagalnya rencana sekapal dengan Wapres tersebut.

Suara nyaring justru keluar dari Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja yang ikut serta dalam kunjungan Wapres ke Maluku.

Menurut ia, Susi menolak ikut dalam rombongan ke Maluku lantaran tahu Wapres mengajak serta para pengusaha perikanan dalam kunjungan itu. Selama ini, hubungan Susi dengan beberapa pengusaha perikanan memang dikenal tak akur.

"Kami diberitahu Pak Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wakil Presiden), Susi menolak naik ke kapal. Pak Sofjan kasih tahu SMS nya (dari Susi). Dia (Susi) takut dipermalukan, " kata Wajan kepada Kompas.com.

Berdasarkan keterangan Wajan, ada 7 asosiasi pengusaha yang ikut dalam KRI Surabaya-591. Diantaranya, Abilindo, Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Apindo, dan Kadin.

Marah

Lima hari sebelum surat teguran itu dilayangkan, Kamis (17/3/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan marah di Kapal KRI Surabaya-591. Kabar itu dibenarkan oleh Wajan.

Ia menuturkan, kemarahan Wapres terjadi saat perjalanan dari Banda ke Tual. Saat itu, di atas kapal, digelar semacam diskusi antara pengusaha dengan Wapres tanpa para awak media.

Dalam diskusi itu, para pengusaha menyampaikan bahwa industri perikanan saat ini hancur. Kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment dari Menteri Susi dituding menjadi biang keroknya.

Para pengusaha juga menyampaikan bahwa Susi tidak membiarkan kapal buatan luar negeri beroperasi padahal moratorium sudah selesai Oktober 2015 lalu.

Bahkan Susi dilaporkan menghambat perizinan kapal dalam negeri. Ribuan kapal mangkrak tak melaut sehingga membuat industri pengolahan perikanan hancur lantaran tidak ada pasokan ikan.

"Itu yang membuat Pak JK marah," kata Wajan.

Di temui terpisah, Dirjen Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji yang ikut di KRI Surabaya-591 membenarkan kalau para pengusaha menyampaikan laporan kepada Wapres Kalla. Namun, ia mempertanyakan apakah para pengusaha itu benar-benar mewakili nelayan atau tidak.

"Mereka menganggap dirugikan oleh kebijakan yang kami ambil. Tapi harus dilihat objektif apa benar seperti itu?," ucap Narmoko.

Saat tiba di Tual, Wapres meninjau langsung salah satu perusahaan penangkapan ikan yakni PT Timur Maritim Jaya (TMJ). Dari cerita Wajan, kemarahan JK kian menjadi-jadi.

Sebab, Wapres menemukan coldstoradge dan banyak kapal milik TMJ mangkrak. TMJ ternyata perusahaan yang tergabung dalam Grup Artha Graha.

"Perusahaan itu milik TW (Tomy Winata/Bos Artha Graha)," tutur Wajan.

Usut punya usut, MTJ salah satu dari lima grup besar perusahaaan perikanan yang izin usaha perikanan (SIUP) dicabut oleh Menteri Susi sejak 2015 lalu lantaran terbukti melakukan illegal fishing.

Meski kental hawa pengusaha dalam kunjungan itu, Wapres melalui Juru Bicaranya yakni Husain Abdullah membantah surat teguran ke Menteri Susi pesanan pengusaha. Ia menegaskan bahwa data-data di surat itu sesuai fakta lapangan yang ditemukan Wapres.

Rapat Segitiga

Empat hari sebelum surat teguran, Jumat (18/3/2016), Wapres menyempatkan diri datang ke Bitung, Sulawesi Utara. Di situ, Wapres menyoroti hilangnya pasokan ikan ke industri pengolahan perikanan.

Di hari yang sama, JK mengakhiri kunjungan kerjanya di Maluku dan Sulawesi Utara. Ia kemudian kembali ke Jakarta dengan membawa berbagai data dan fakta lapangan.

Senin (21/3/2016), sehari sebelum surat teguran dilayangkan, terjadi pertemuan segitiga antara Presiden Jokowi, Wapres JK, dan Menteri Susi di Istana Negara.

Jubir Wapres, Husain Abdullah membeberkan pertemuan itu. Ada beberapa hal yang terungkap dalam pertemuan itu. Ternyata kata dia, Menteri Susi tidak menjalankan perintah Presiden padahal sudah diminta berkali-kali.

Selain itu, Husain mengungkap bahwa Susi tidak pernah ke Bitung melihat kondisi industri pengolahan perikanan secara langsung. Susi pun diperintahkan untuk segara melakukan evaluasi dan turun langsung ke sejumlah daerah.

Meski banyak tekanan, ia juga menegaskan bahwa selama ini kerjanya tidak sembrono atau sembarangan. Berbagai kebijakan pasti sudah dipikirkan dengan matang.

"Beberapa kebijakan mungkin tidak bisa kita ubah yang beberapa memang tidak harus diubah seperti contoh moratorium ini memang sudah habis (Oktober 2015)," ucap dia di kantornya.

Namun, Susi justru coba meredam gejolak itu. Ia mengatakan tidak memiliki perbedaan pandangan yang mendasar dengan Wapres. Baginya, surat itu pengingat. Pengingat untuk bekerja lebih baik bagi bangsa yang selalu ia banggakan dalam setiap pidatonya, Indonesia.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...campaign=Kknwp
------
Sudahlah Pak toa.... Waktu Mu sudah usai. Untung nga ada resufle Wapres . Udah bisnis dweling Time pelabuhan hancur skarang mau campuri di kelautan juga