Foto: twitter

Jakarta - Setelah ramai surat Sekretaris KemenPAN ke Sekjen Kemlu, kini publik kembali heboh dengan surat serupa. Surat itu menyebar di media sosial, yang berkop DPR atas nama Rachel Maryam.

Surat itu bertanggal 18 Maret 2016, soal kunjungan Rachel ke Prancis dan permohonan bantuan transportasi. Belum diketahui apakah surat ini asli atau tidak. Bisa saja surat ini dibuat untuk memojokan Rachel. Tapi, surat itu sudah menyebar di media sosial.

Detikcom berupaya mengontak Rachel Maryam pada Jumat (1/4/2016) soal kebenaran surat ini. Sayangnya, Rachel tak merespons panggilan telepon.

Detikcom kemudian mencoba mengonfirmasi surat atas nama Rachel yang sudah menyebar ini ke kolegnya di DPR.

"Nanti akan kami cek kebenarannya, akan kami tanya kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria, saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Riza menyampaikan, kalau pun benar, permintaan Rachel tersebut karena statusnya sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi luar negeri. Namun, selama permintaan tersebut tanpa menggunakan uang negara, menurutnya tak ada masalah.

Artinya, kata dia, jika Rachel meminta fasilitas tapi Rachel secara pribadi tetap menanggung biayanya bukan menjadi persoalan.

"Misalkan benar-benar yang bersangkutan umpamanya minta dicarikan mobil untuk dijemput dibandara, dicarikan hotel, tapi bayar sendiri, enggak pakai uang negara, enggak masalah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Riza sepakat kalau permintaan fasilitas dengan memanfaatkan jabatan tidak diperkenankan.

"Yang enggak boleh kan itu kalau kita memanfaatkan jabatan kita sebagai pejabat negara terus minta difasilitasi," tutur Ketua DPP Gerindra itu.

Lanjutnya, Riza menambahkan, pasca reses Fraksi Gerindra akan meminta penjelasan terhadap Rachel langsung. Terkait kemungkinan mantan aktris itu ke Paris bukan dinas, ia juga akan meminta klarifikasi.

"Apakah ini untuk dinas, apakah untuk sekolah, apa ke sana dalam rangka menjenguk keluarga di sana? Tapi, setiap informasi di sini, kami akan cek dulu. Setahu kami, selama 2 periode di DPR, Rachel enggak ada masalah," sebutnya.

Sedang juru bicara Kemlu Arramanatha mengaku perlu mengecek soal surat itu apakah benar seperti itu ke Dubes RI di Paris.

Diplomat yang akrab disapa Tata ini juga menyampaikan bahwa Perwakilan RI di luar negeri termasuk KBRI Paris memiliki protap baku terkait pengaturan dan fasilitasi bagi delegasi atau tamu dinas.

"Selama kunjungan itu resmi/dinas dan ada instruksi Kemlu akan dilaksanakan sesuai protap," tegas Tata.

Ray Jordan - detikNews
Jokowi Sudah Terima Laporan Soal Surat Fasilitas Kolega Menteri Yuddy

Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menerima informasi soal surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, yang meminta fasilitas dari Kemenlu untuk koleganya yang berlibur ke Sidney, Australia. Jika surat itu terbukti benar, maka hal itu dianggap tidak etis.

"Saya tadi sudah menanyakan itu kepada pembantu Presiden. Tentu itu tidak elok. Tapi itu harus dijelaskan dulu, apakah itu perintah dari Menteri PAN RB. Tentu Presiden sudah dapat laporan mengenai adanya surat Sekjen itu. Itu sudah sampai ke Presiden. Kalau itu perintah Menpan RB, ini sangat bertabrakan dengan apa yang selama ini dijalankan oleh Presiden," ujar Juru Bicara Presiden Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2016).

Johan menegaskan belum ada kepastian, apakah surat itu benar-benar perintah Yuddy atau tidak. Dia mengatakan, Presiden Jokowi perlu mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini.

"Tapi ini kan belum tentu perintah dari Menpan RB kan, bisa juga stafnya yang dia tidak tahu. Ini yang presiden perlu dapat penjelasan yang secara benarnya seperti apa," kata Johan.

"Kalau benar seperti itu, itu tidak etis. Tidak elok dan bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri yang dijalankan Presiden. Tentu itu bertabrakan dengan etika, semangat untuk mereformasi birokrasi yang selalu digaungkan Presiden," tambah mantan Jubir KPK ini.

Lalu, apakah Presiden akan memanggil Yuddy terkait masalah ini?

"Saya belum memperoleh apakah akan dipanggil atau Pak Yuddy memberikan penjelasan. Tapi yang pasti Presiden sudah memperoleh informasi itu," kata Johan.

Reporter : Dieqy Hasbi Widhana
Sudah tradisi orang parpol minta dijamu kalau pelesir ke luar negeri

Merdeka.com - Beredarnya surat minta fasilitas dari politikus Partai Hanura DPRD DKI Wahyu Dewanto Suripman yang bersama keluarganya akan berkunjung ke Australia memantik polemik. Surat berkop Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berisi Wahyu yang mengaku kolega Menteri PAN RB yang juga politikus Hanura, Yuddy Chrisnandi agar diberi fasilitas akomodasi dan transportasi selama di Australia.

Tradisi mengistimewakan rekanan dari elite partai yang menjabat di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dulu seringkali pemanfaatan semacam ini terjadi dalam program ibadah haji. Menurutnya orang dekat lingkaran istana atau pejabat bisa mendapatkan servis yang istimewa.

"Sebenarnya kan praktik-praktik seperti ini banyak ditemukan," kata Ade saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (31/3).

Namun Ade berujar bahwa harus ada klarifikasi apakah benar pengistimewaan tersebut dilakukan oleh Kemen PAN-RB. Dia juga berharap segera ada kepastian apakah jenis kunjungan Wahyu ke Australia apakah tugas negara atau urusan pribadi.

"Kalau ternyata benar untuk kepentingan pribadi, saya kira ironis. Karena kementerian ini kan harusnya mengurus dan menyelesaikan masalah seperti ini. Ini kan tradisi lama di mana birokrasi atau penyelenggara negara menggunakan kewenangan, pengaruh, termasuk keluarga untuk kemudian menguntungkan diri sendiri," tuturnya.

Sebab seharusnya menurut Ade justru Kemen PAN-RB melawan upaya pemanfaatan kementerian untuk urusan personal semacam ini. Berupaya menjadi contoh bukan malah sebaliknya.

"Ini kan apa yang disebut sebagai patologi birokrasi harus diselesaikan oleh Kemen PAN-RB, bukan malah menjadi pelaku dalam artian dia sendiri mempraktikkan apa yang semestinya dia lawan. Dampak ini membuat delegitimasi institusi ini. Bisa saja orang tidak lagi percaya dengan upaya mereformasi birokrasi," ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Yuddy mengaku tidak pernah memerintahkan Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, untuk membuat surat itu. Meski begitu, dirinya tengah melakukan investigasi mengenai kebenaran beredarnya surat tersebut.

"Menpan tidak pernah tahu adanya Surat tersebut. Dan tidak pernah memerintahkan pemberian bantuan fasilitas seperti disebutkan Surat tersebut. Saya sedang menginvestigasi atas informasi atau arahan siapa surat itu dibuat," kata Yuddy dalam keterangannya kepada

http://m.detik.com/news/berita/31777...soal-fasilitas& http://m.detik.com/news/berita/31778...-menteri-yuddy & http://m.merdeka.com/peristiwa/sudah...ar-negeri.html