TEMPO.CO, Jakarta -- Satu lembar copy surat beredar melalui jejaring pesan instan di kalangan wartawan. Surat itu berkop Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) .

Surat kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri memfasilitasi menjadi anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto Suripan berkunjung ke Australia bersama keluarga.

Dalam surat yang diteken Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, 22 Maret 2016 itu menyebutkan, Wahyu Dewanto adalah kolega Menteri PAN RB dan akan berkunjung ke Australia pada 24 Maret sampai 2 April 2016. Disebutkan juga, Wahyu meminta fasilitas untuk keberangkatan 24 Maret 2016 hingga 2 April 2016, bersama keluarga.


Pengajuan fasilitas diminta dalam surat itu, berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Tak dijelaskan berapa nominalnya.

Wahyu Dewanto yang disebut kolega Yuddy adalah politikus Partai Hati Nurani Rakyat, partai yang merekomendasi Yuddy menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi. Di surat yang ditembuskan ke Duta Besar RI untuk Australia di Canberra itu juga ditujukan ke Konsul Jenderal RI di Sidney.


Menteri Yuddy hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Namun Juru Bicara Kementerian PAN RB Herman Suryatman mengatakan, Menteri Yuddy tak pernah menginstruksikan permintaan yang tertuang dalam surat permohonan fasilitasi bernomor B/1337/S.PANRB/03/2016.

"Keberadaan surat itu masih kami dalami. Yang jelas Pak Menteri tidak pernah mengetahui ada surat seperti itu dan tidak pernah mengintruksikan," kata Herman dalam keterangan resminya, Kamis, 31 Maret 2016.

Wahyu Dewanto sendiri tak di rumah ketika Tempo mendatangi kediamannya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis petang. Ciptadi, sepupu Wahyu Dewanto yang ditemui Tempo menuturkan, Wahyu Dewanto tidak berada di tempat. "Dia rumahnya ada dua, satu di sini, satu lagi di Kebayoran," kata Ciptadi.

FRISKI RIANA

Original Posted By semangat ya! aa yuddy! hidup reformasi birokrasi!

Tersandung Kasus 'Surat Kolega', Menteri Yuddy Bicara Pelayanan Publik




Kabar24.com, JAKARTA - Setelah terantuk kasus 'surat kolega', Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bicara inovasi pelayanan publik.

Dia mengatakan, TOP 99 inovasi pelayanan publik 2016 merupakan inovasi yang patut dijadikan rujukan bagi instansi dan daerah lain, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Hal itu dikatakan Yuddy dalampembukaan simposium dan gelar inovasi pelayanan publik. Inovasi itu, Pertama, adalah Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPTPK) - Model Jawaban Problematika Kemiskinan, Kabupaten Sragen.

Unit ini memadukan semua pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara terpadu, dalam satu pintu.

UPTPK terdiri dari Seksi Kesehatan, yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Seksi Pendidikan, (kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Bagian Kesra), dan Seksi Sosial Ekonomi (kolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perinkop dan UMKM, Badan Diklat, Bapelluh, Bagian Ekonomi, dan Baznas. Dengan adanya UPTPK, inkoordinasi antar Satker Pengampu Program dapat diminimalisir.

Selain itu, indikator dan database kemiskinan menjadi sama, karena harus merujuk pada indikator dan database yang dimiliki UPTPK sebagai rujukan tunggal. Lebih dari itu, warga miskin punya arah yang pasti jika melakukan pengaduan, tidak bingung ke Satker mana.

“Langsung ke UPTPK, dan akan dilayani dengan prosedur yang sederhana, waktu yang singkat, dan tanpa dipungut biaya,” ujar Yuddy seraya menambahkan bahwa inovasi ini telah berhasil meraih juara dalam United Nation Public Service Award (UNPSA) 2015 melalui siaran pers.

http://kabar24.bisnis.com/read/20160...layanan-publik