JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mirip pengamat, karena menyindir DPR agar lembaga legislatif itu tidak memproduksi banyak Undang-undang (UU)‎.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Elnino M Husein Mohi‎ mengatakan, DPR akan dianggap tidak produktif jika lebih banyak melakukan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Maka itu Presiden Jokowi dinilai keliru dengan meminta DPR tak memproduksi banyak UU‎. "Memang, kita akui bahwa tidak semua hal harus diatur dalam undang-undang," ujar Elnino saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Namun kata dia, perlu disadari bahwa tidak sedikit UU yang sudah tidak sesuai konteks masa kini dan masa depan, sehingga harus diganti dan atau direvisi.

Lebih lanjut dia mengatakan, tiap perencanaan pembuatan UU selalu melibatkan presiden. Menurutnya, hanya dengan menyatakan tidak setuju, maka presiden dapat menunda atau membatalkan sebuah Rancangan Undang-undang (RUU).

"Jadi enggak perlu ngomong kayak pengamat gitu deh Jokowi, cukup dia tidak perlu tanda tangan persetujuan RUU, kita doakan semoga presiden yang satu ini semakin memahami tata negara yang ada dalam UUD NRI 1945," katanya.

Presiden Jokowi pun diharapkan memikirkan masak-masak apa yang akan diucapkannya. "Ya karena dia adalah presiden, bukan seorang pengamat dadakan yang bisa ngomong apa pun via medsos. Fungsi sebagai Kepala Negara perlu beliau perankan dengan baik, termasuk dalam berkata-kata," tuturnya.

Dia pun mengingatkan, ‎bukankah yang paling rajin mengusulkan RUU baru adalah partai pendukung pemerintah. Maka itu Presiden Jokowi perlu mengecek kembali.

Kata Elnino, jangan sampai‎ partai-partai pendukung pemerintah yang ada di DPR menjadi bertanya-tanya dengan pernyataan Jokowi tersebut.

"Semua undang-undang yang sudah dibuat sejak Oktober 2014 sampai sekarang ini apakah tidak ditandatangani presiden? Coba dicek lagi, jangan sampai beliau tandatangani yang beliau tidak setujui‎," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta belajar lagi ilmu tata negara. Permintaan ini disampaikan, karena Jokowi sempat menyindir DPR jangan terlalu banyak membuat undang-undang.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto menegaskan, DPR membuat undang-undang sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tugas utama DPR membuat undang-undang.

"Presiden suruh belajar dulu tata negara dan tugas dari DPR, suruh belajar dulu kalau dia bilang sudah tahu alasannya DPR membuat banyak-banyak undang-undang," tegas Wihadi melalui telepon, Rabu (30/3/2016).

Dia mengingatkan, saran Jokowi itu sama saja membatas tugas dan fungsi wakil rakyat di parlemen. "DPR ini kan tugasnya membuat undang-undang, melakukan pengawasan dan masalah anggaran. Kalau dikatakan enggak perlu buat banyak-banyak, artinya membatasi tugas DPR, makanya saya suruh belajar‎, tahu atau tidak tugas DPR itu," ucapnya.