TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan bahwa setiap partai politik kali ini sulit mendapatkan dana segar dari kadernya sendiri.

Mengapa kader tidak bisa diharapkan menjadi sumber keuangan partai politik?

Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua DPR RI, mengatakan, militansi kader partai tidak kuat dan tingkat kepercayaannya masih rendah terhadap partai sendiri.

Karena itu, Fadli Zon mengharapkan pemerintah dapat menaikan anggaran menjadi Rp 5 ribu per satu suara yang didapatkan anggota DPR saat pemilu.

"Kalau sekarang itu satu suara hanya Rp 108, kalau pakai banyak kajian, itu kurang. Harusnya Rp 5 ribu per satu suara untuk membantu keuangan partai politik," ujarnya di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Bila ide ini terwujud maka setiap suara yang diperoleh anggota DPR RI dari pemilu akan dihargai Rp 5 ribu.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini, partai kesulitan untuk mendapatkan dana segar dari anggotanya karena iuran tidak ada yang berjalan secara baik.

Partai, kata Fadli Zon, hanya mengandalkan sumbangan dari anggota yang menjadi legislator saja saat ini.

Wakil ketua DPR RI itu juga mengatakan bahwa partai politik seyogyanya dapat membangun usaha sendiri agar perputaran dana terus berjalan dan tidak lagi membutuhkan biaya dari dana-dana sumbangan kader dan orang lain.

Dirinya tidak menampik pada saat pilkada berlangsung, partai selalu mempertanyakan kesiapan dana kepada calon peserta Pilkada untuk biaya keperluan selama Pilkada.

"Kan butuh membiayai saksi, membiayai pertemuan-pertemuan, belum lagi spanduk dan segala macamnya. Jadi bukan mahar politik. Tapi untuk keperluan dia sendiri," jelasnya.

Gagasan kontroversi Fadli Zon sebelumnya adalah soal proyek pembangunan Gedung DPR RI.

Dia mengungkapkan rencana pembangunan gedung perpustakaan DPR RI merupakan ide dari dirinya saat pertama dilantik.
Menurutnya, pembangunan tersebut akan menjadi benteng membuat undang-undang secara intelektual.

Dirinya menolak bahwa proyek tersebut dikatakan mengada-ada dan akan menjadi bahan mengambil anggaran dari anggota DPR.
"Proyek pembangunan perpustakaan bukan proyek bancakan anggota dewan. Perpustakaan ini harus menjadi benteng membuat undang-undang secara intelektual," katanya di Fadli Zon Library, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Fadli menjelaskan bahwa dalam pembangunannya nanti, dia mengharapkan adanya kerjasama bersama KPK dan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan pembangunan.

Sehingga pembangunan dapat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh publik.

Pembangunan tersebut juga nantinya akan berkembang kepada penambahan ruang kerja karena Tenaga Ahli bertambah dan ruangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. (Selengkapnya Baca: Fadli Zon Bantah Perpustakaan DPR RI Proyek Bancakan)