Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski demikian, KPK belum menemukan adanya niat jahat pejabat negara dalam kasus tersebut.

“Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur, tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurut Alex, meski Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada niat jahat seseorang dalam kasus tersebut.

Aneh, KPK ambigu, lantas bagaimana dengan kasus korupsi lainnya; apakah semua harus dicari ada atau tidaknya niat jahat

Pernyataan Pimpinan KPK seolah menjadi ‘blunder’ hukum; lantas bagaimana dengan kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK? ada atau tidak perlu kah ditemukannya sebuah niat jahat?

Bukankah KPK seharusnya bertindak pada dua alat bukti; dan kasus sumber waras sudah sangat jelas terang benderang ditemukannya penyimpangan berdasarkan laporan yang dikeluarkan BPK

KPK selaku lebaga anti korupsi; harusnya bersikap soal kasus sumber waras itu bukan lagi terletak pada soal niat; tapi sudah pada tataran fakta kejadian (ada ditemukan bukti penyimpangan) oleh BPK

Entah, apa maksud soal KPK mengatakan tidak ditemukan niat jahat; bukankah sebuah penyimpangan akibat adanya niat jahat

Disinilah titik ambigunya KPK, ketika menyeret opini lembaga anti korupsi menjadi opini lembaga milik penguasa

http://lingkarannews.com/ambigunya-k...akta-kejadian/