Jakarta -Pada 2016, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusung tema penegakan hukum. Unsur pemeriksaan terhadap wajib pajak, khususnya orang pribadi akan ditekankan pada periode ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, semua pihak harus mengikuti prosedur pajak yang berlaku, termasuk pemeriksaan. Ini berlaku baik untuk orang kaya hingga para politikus.

"Tidak ada (perbedaan). Semua sama (orang kaya sampai politikus). Kalau belum bayar ya suruh bayar," kata Jokowi usai memberikan pengarahan untuk pegawai pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, penegakan hukum merupakan tahapan lanjutan dari tema di tahun sebelumnya, yaitu pembinaan wajib pajak. Menurutnya, semua wajib pajak seharusnya paham dari kewajibannya secara personal.

"Setelah pada 2015 kita lakukan pembinaan. Kami merasa sudah cukup bagi wajib pajak untuk paham posisi pembayaran pajak mereka. Kalau ada utang dan tunggakan ya harus dilunasi. 2016 ini kami berharap meningkatkan penerimaan dengan penegakan hukum dilakukan," ujar Bambang.

Bambang menyampaikan, dukungan berbagai pihak terhadap Ditjen Pajak sudah diberikan. Terutama soal data. Diyakini bahwa data sangat membantu proses penegakan hukum di tanah air.

"Kita tentunya ada upaya ekstra dilakukan. Data sudah sebagian dimiliki, tinggal bagaimana dimanfaatkan untuk menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam penerimaan," paparnya.
(mkl/drk)

http://finance.detik.com/read/2016/0...us-bayar-pajak



widih klo bisa buat para poliTikus pajak na 3x lipat je