Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur independen mengundang beragam reaksi dari publik. Banyak warga Jakarta yang mengapresiasi dan memperlihatkan antusiasme melalui pengumpulan KTP untuk mendukung pasangan Ahok dan Heru, namun tidak sedikit juga Gubernur DKI ini menerima kritikan dari calon gubernur lain dan bahkan upaya ‘penjegalan’ melalui revisi Undang-Undang pilkada oleh DPR.

Keputusan untuk maju melalui jalur independen bahkan sebelum proses penjaringan dan penetapan calon gubernur dari partai politik selesai dinilai sebagian elit politik sebagai ancaman terhadap eksistensi partai politik. Terlebih lagi, langkah tersebut diambil berdasarkan alasan yang kuat yaitu tingkat elektabilitas Ahok yang jauh melebih calon gubernur lainnya. Partai politik dalam hal ini menjadi seolah tersandera oleh popularitas Ahok karena persepsi yang saat ini beredar luas di masyarakat adalah Ahok dapat memenangkan pilkada DKI meskipun tanpa dukungan yang signifikan dari partai politik.
Dari beberapa jajak pendapat yang diadakan oleh lembaga survei sejak tahun lalu, Ahok masih menempati peringkat teratas dengan tingkat elektabilitas tertinggi dibanding calon lainnya. Dibawah ini adalah hasil survei yang menunjukkan tingkat elektabilitas dari para calon gubernur DKI Jakarta.



Jika merujuk kepada hasil survei diatas, tingkat elektabilitas Ahok jauh mengungguli calon lainnya. Terlebih lagi dengan mundurnya calon penantang terkuat yaitu Walikota Bandung Ridwan Kamil dari bursa calon Gubernur, praktis Ahok dinilai tidak memiliki lawan yang sebanding.

Karakter Ahok yang tegas dan sulit untuk kompromi dengan kepentingan politik menjadikan sebagian elit partai politik menganggapnya sebagai figur yang tidak ‘menguntungkan’ untuk didukung. Bahkan keputusannya untuk maju melalui jalur independen hanya dengan bantuan Teman Ahok dan tanpa menunggu dukungan resmi partai politik, dianggap sebagai bentuk deparpolisasi atau ancaman yang nyata terhadap eksistensi, fungsi dan pengaruh partai politik terhadap proses demokrasi.

Selain itu dengan dukungan yang luas dari warga DKI Jakarta, dikhawatirkan fenomena Ahok ini dapat menjadi preseden yang buruk bagi kekuatan partai politik di daerah. Terlebih lagi tingginya tingkat elektabilitas Ahok ternyata berbanding lurus dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai berikut



Kondisi inilah yang akhirnya mendorong wacana untuk memperberat syarat minimum calon independen. Dengan mengusung ide ‘asas keadilan’ bagi partai politik, sebagian anggota DPR menginisiasi revisi UU no.8/2015 tentang pemilihan kepala daerah yang nantinya akan mengatur ulang persyaratan minimum calon independen.

Adapun syarat minimal pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur saat ini mengacu kepada Undang-Undang no.8/2015 tentang pemilihan kepala daerah serta keputusan judicial review pasal 41 Ayat 1 dan 2 mengenai syarat dukungan perseorangan sebagai berikut:



Meskipun demikian, wacana yang diinisiasi oleh DPR ini akhirnya kandas setelah pemerintah menolak pembahasan revisi UU no.8/2015 tersebut. Dengan demikian, jika mengacu pada aturan saat ini, satu-satunya partai yang dapat mengusung calon sendiri hanya PDIP sementara partai lainnya harus bergabung hingga mendapatkan setidaknya 21 kursi. Berikut perbandingan perolehan kursi partai politik di DPRD DKI Jakarta saat ini:




Sumber