TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Paguyuban Taksi Argometer DIY meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tegas terhadap taksi berplat hitam yang beroperasi di bandara.

Pasalnya, ketika taksi berplat kuning mencari penumpang di kawasan tersebut, mereka diusir oleh pengemudi taksi plat hitam.

Salah seorang pengemudi taksi plat kuning, Eli Nugroho menceritakan, ketika pihaknya akan mencari penumpang di kawasan bandara Adisucipto, pengemudi taksi plat hitam langsung menegur.

Jika nekat menaikkan penumpang, badan mobil taksi plat kuning akan digedor oleh mereka.

“Seakan-akan kita dilarang masuk bandara oleh plat hitam. Kita ini taksi resmi malah nggak boleh ambil. Kalau ngambil, mobil digedor-gedor. Kalau ngelawan, kita dikeroyok,” kata Eli seusai melakukan audiensi di DPRD DIY, Senin (28/3/2016).

Diungkapkannya, taksi plat hitam yang ada di bandara sebanyak ratusan armada. Pun taksi plat hitam tersebut tak hanya menguasai bandara, melainkan juga menguasai stasiun.

Ketika taksi plat kuning tak boleh mencari penumpang di dalam bandara/stasiun, taksi berplat hitam diperbolehkan.

Menurut Eli ketika pihaknya mempertanyakan hal itu ke Pemda DIY, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menjelaskan bahwa taksi plat hitam hadir terlebih dulu ketimbang plat kuning.

Oleh karenanya, Dishub DIY tak mempermasalahkan. Namun begitu, dia menganggap alasan Dishub DIY tak logis.

“Iya sudah dari dulu. Tapi kalau begitu, buat apa adanya taksi plat kuning. Harusnya dengan adanya taksi plat kuning, taksi plat hitam tak perlu dipertahankan,” jelasnya.

Dengan adanya taksi plat hitam, menurutnya makin membuat pihaknya merasa pemerintah tak adil. Dia mencontohkan untuk pembuatan SIM taksi plat kuning, pengemudi bisa mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 juta.

Sementara taksi plat hitam, pengemudinya menggunakan SIM A berbiaya di bawah Rp 500 ribu.

“Apalagi biasanya, supir taksi plat hitam itu mengemudikan mobilnya sendiri. Untuk mereka besar, tidak ditarik pajak, jadi kami merasa dirugikan,” ungkap Eli.


Ketua Paguyuban Taksi Argometer DIY, Sutiman menambahkan, dengan tak adanya tindak tegas terkait keberadaan taksi berplat hitam membuat penghasilan pihaknya makin kecil.

Terkadang uang yang diterima tiap harinya tak cukup untuk membayar setoran ke perusahaan taksi yang menaungi.

“Untuk membayar setoran aja kadang nggak nutup, kadang kami pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Apalagi sekarang aja Gojeg, kami makin susah cari penumpang,” ujar Sutiman. (tribunjogja.com)

Taksi Plat Hitam di Bandara Capai Ratusan, Dishub DIY Tidak Dapat Lakukan Tindakan



TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Bidang Angkutan Darat, Dishub DIY, Agus Triyono mengungkapkan, taksi plat hitam di bandara maupun stasiun, diantaranya terdapat yang legal.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74/2014, taksi plat hitam diperbolehkan beroperasi lantaran berstatus sebagai kendaraan sewa.

“Tapi dari 400 ijin kendaraan sewa di bandara, hanya 15 kendaraan yang kami ijinkan beroperasi. Kami tidak tahu kalau jumlahnya sampai ratusan,” kata Agus.

Namun demikian, dia mengaku tak dapat menindak tegas lantaran Dishub DIY tak memiliki kewenangan. Agus berharap, kepolisian ke depannya melakukan razia terhadap taksi berplat hitam di bandara maupun stasiun.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Organda DIY untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Sutata berharap, seluruh taksi di DIY harus memiliki izin operasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk beroperasi.

Dia pun meminta kepolisian menindak tegas jika terdapat taksi yang beroperasi tanpa izin yang jelas, dan melakukan penyimpangan.

“Dishub DIY harus menentukan taksi mana yang memenuhi persyaratan, dan mana yang tidak. Jika sudah, petugas di lapangan seperti kepolisian harus mendukung dalam menindak,” tukas Sutata.