Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mewajibkan seluruh mahasiswa perguruan tinggi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini dilakukan menyusul upaya pemerintah menjaring potensi wajib pajak (WP) baru.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, guna merealisasikan rencana ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan bekerjasama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam rangka menggapai target pertumbuhan kepemilikan NPWP setiap tahunnya.

"(Ini) karena mahasiswa adalah pihak yang sebentar lagi akan memasuki lapangan kerja. Bahkan sebagian mahasiswa sudah bekerja yang  sebenarnya sudah mengharuskan untuk jadi WP," katanya dalam keterangan pers usai penandatangan perjanjian kerjasama perpajakan dengan perguruan tinggi, Jakarta, Senin (28/3).

Bambang menjelaskan, dengan berlakunya aturan terbaru mengenai kepemilikan NPWP bukan berarti mahasiswa akan diwajibkan membayar pajak.

Melainkan kata dia, upaya ini dimaksudkan demi membangun kesadaran WP dalam hal perpajakan sedini mungkin. 

Sebab, kata Bambang umumnya pendapatan mahasiswa masih di bawah ketentuan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berada di level Rp36 juta per tahun.

"Saya juga harapkan mahasiswa dengan pemahaman mengenai pajak yang lebih baik, terutama untuk mendorong program kurangi kemiskinan dan bangun infrastruktur, bisa sadarkan ortunya masing-masing. Karena saya yakin diantara orang tau mahasiswa tersebut tidak bayar pajak. Saya harap anaknya bisa memberi penyadaran kepada orang tuanya," kata Bambang.