Gandeng BUMN, LRT Jakarta Groundbreaking April Ini
Kamis, 24/03/2016 13:26 WIB





Jakarta -Moda transportasi berbasis kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Jakarta akan mulai dibangun atau groundbreaking pada April 2016 ini.

Untuk pengembangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Poernama atau Ahok usai rapat koordinasi LRT di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

"Pokoknya tahun ini kalau bisa April groundbreaking, kalau nggak bisa ya Mei," ujar Ahok.

Pemprov DKI tidak perlu melakukan tender karena Jakpro sebagai BUMD akan menggandeng BUMN untuk melakukan Joint Operation (JO). Dengan skema ini, pekerjaan fisik bisa dipercepat.

"Nggak lelang lagi kan BUMD. Karena PP nya mengatur BUMN," ujarnya.

Untuk pengembangan LRT dalam kota Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 4 triliun.

"Ya dia bisa joint atau apa, kami sudah siapkan Rp 4 triliun di Jakpro," tambahnya.

Untuk kerja sama ini, Ahok menargetkan pembangunan fisik untuk fase I selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta.

"Bisa, tapi hanya fase 1 ya. Fase 1 ya itu untuk yang kuda, velodrome, yang basket bisa ditaruh itu," sebutnya.

Sedangkan, seluruh rute LRT Jakarta bisa tuntas di 2020.

"Kalau semua berjalan baik saya kira-kira 2020 bisa selesai semua," sebutnya.
(feb/drk)
sumber

Jonan dan Ahok Sepakati Standar LRT DKI dan Jabodetabek
Kamis, 24/03/2016 12:52 WIB


Foto: Pembangunan fondasi dan tiang struktur LRT di daerah Cibubur

Jakarta -Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya menyepakati standar kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) yang dibangun di Jabodetabek dan dalam kota Jakarta. Standar kualitas yang dipakai sesuai ketentuan internasional, yakni standard gauge.

Demikianlah hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (24/3/2016). Selain Jonan dan Ahok, hadir juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Dirjen Kekayaan Negara Sony Loho, serta perwakilan dari PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

"DKI akan mengembangkan rel LRT yang standard gauge seperti diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta menggunakan APBD, Pemegang Anggarannya ada di Gubernur DKI," ujar Darmin.

Jalur Integrasi yang menghubungkan LRT di DKI Jakarta lebih panjang dari jalur LRT di luar DKI Jakarta (Jabodetabek) serta sarana yang dibangun nantinya juga lebih besar dari LRT Jabodetabek. Alhasil, pemerintah memutuskan standar yang dipakai untuk kedua LRT.

Kesepakatan ini akan diteruskan dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor Depok dan Bekasi.

"Ada PP yang mesti direvisi sedikit," ujar Ahok pada kesempatan yang sama.

Ahok mengharapkan perubahan regulasi tersebut tidak memakan waktu yang lama sehingga proyek ini dapat dimulai pada April mendatang.

"Pokoknya tahun ini kalau bisa April groundbreaking, kalau nggak bisa ya Mei," terangnya.
(mkl/feb)
sumber