Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai, permintaan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) buat memblokir aplikasi Grab dan Uber bukan ide yang baik. Hari ini PPAD melakukan demo berujung anarki meminta pemerintah memblokir transportasi aplikasi daring.

"Kalau kita blokir, ini nanti berapa ratus ribu lagi yang ribut," kata Luhut saat konferensi pers di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2016).

Luhut menilai tak ada masalah membiarkan aplikasi itu tetap aktif. Pemerintah, kata dia, hanya butuh sedikit waktu untuk mempelajari beberapa kemungkinan yang dapat diambil dan disesuaikan.

Luhut pun sadar, pemerintah butuh waktu. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara baru akan bertemu esok, Rabu 23 Maret untuk membahas permasalahan ini.

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan pemerintah akan mengambil jalan untuk merevisi Undang-undang, Luhut tak bisa menjamin. Permasalahan ini harus dibahas secara serius.

"Merubah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita lihat nanti, itu tidak gampang, bisa setahun dua tahun," kata dia.

Luhut mengaku, pemerintah tak menyangka perkembangan transportasi bisa sedemikian pesat. Apalagi, transportasi ini didukung dengan pertumbuhan teknologi.

"Tidak ada yang salah, kita cuma tak terbayangkan perkembangan teknologi bisa begini," kata dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...agi-yang-ribut

---

Kumpulan Berita Terkait POLEMIK TAKSI ONLINE :

- Luhut: Kalau Diblokir, Nanti Berapa Ratus Lagi yang Ribut

- Polisi Periksa 83 Sopir Taksi yang Lakukan Sweeping Saat Demo

- Imbas Aksi Mogok, Halte TransJakarta Dipadati Penumpang