JAKARTA - Penangkapan kapal dan delapan anak buah kapal (ABK) China oleh otoritas keamanan Indonesia di perairan Natuna karena mencuri ikan diprotes Beijing. China melaluiKedutaan Besar (Kedubes)-nya di Jakarta mengklaim penangkapan itu terjadi di perairan milik China dan mendesak Indonesia membebaskan delapan ABK mereka.


Penangkapan itu terjadi Sabtu pekan lalu. Insiden itu memicu ketegangan diplomatik kedua pihak.

Pihak Indonesia memastikan delapan ABK menangkap ikan di wilayah Natuna secara ilegal.

”Pihak China sudah mengetahui laporan yang bersangkutan. Tempat kejadian berada di perairan perikanan tradisional China. Kapal ikan China dikejar oleh kapal bersenjata Indonesia saat beroperasi normal,” bunyi pernyataan Kedubes China, pada Senin (21/3/2016).

”Delapan anak buah kapal China ditangkap oleh pihak Indonesia. Segera setelah menerima informasi tersebut, pihak China langsung mendesak pihak Indonesia agar membebaskan ABK China dan menjamin keamanan mereka,” lanjut pihak Kedubes China.

China, berharap Pemerintah Indonesia serius menanggapi permasalahan ini. Karena, lanjut pihak Kedubes China, bila tidak ditanggapi dengan serius maka mungkin hubungan kedua negara bisa terpengaauh.

”Pihak China mengharapkan pihak Indonesia menangani isu terkait secara seksama mengingat hubungan bilateral yang mesra antara China dan Indonesia pada saat ini. Dalam hal beda pendapat di bidang perikanan, diharapkan kedua pihak dapat mengadakan komunikasi melalui jalur diplomatik,” imbuh pernyataan Kedubes China.

Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Cina akhirnya memberikan pernyataan resmi mengakui hak penuh Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Wilayah ini telah memicu ketegangan sejak beberapa waktu, ketika Cina mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

Kepulauan Natuna, yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam, memiliki sekitar 270 pulau yang menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dengan 70 ribu penduduk.

Pada 12 November, Cina mengejutkan negara-negara di kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan publik mengenai Kepulauan Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial ke China atas Kepulauan Spratly. "Pihak China tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna," kata Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat 20 November 2015.

Pernyataan Cina ini penting meskipun Kepulauan Natuna berada di luar garis klaim Cina dalam Nine Dash Line yang mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dalam garis tersebut. Ini berarti ada pengakuan Cina terhadap legitimasi Indonesia atas ZEE yang berada dalam garis imajiner wilayah yang diklaim Cina.

Pernyataan Cina ini cukup mengagetkan karena Cina selama ini tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara-negara yang menantang klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Kegagalan pemerintah Cina mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna dan ZEE terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade terakhir.

Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) membantah klaim maritim Cina.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Akan tetapi, pemerintah Cina sengaja menghindari diskusi publik terkait isu ZEE, yang memicu keraguan pemerintah Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap.

Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu pemerintah Cina terkait ZEE. Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia.

WASHINGTON TIMES | ARKHELAUS W

Yusril: Cina Bisa Saja Bilang tak Klaim Natuna, Tapi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah berhati-hati dan menelaah bahasa diplomatik Cina. Terutama dalam kaitannya dengan klaim atas Kepulauan Natuna.

Menurut dia, Cina bisa saja mengatakan tak pernah mengklaim Natuna. Tetapi, peta resmi yang disiarkan pemerintah Cina menunjukkan sebaliknya.

"Hati2 dg bahasa diplomatik Kemlu china. Mereka memang bilang tdk klaim Pulau Natuna. Tapi peta resmi yg disiarkan pemerintah china memasukkan perairan Nautna ke dalam wilayah laut mereka," kata Yusril dalam akun twitter pribadinya, ‏@Yusrilihza_Mhd yang dikutip Republika pada Sabtu (21/11).

Dalam peta tersebut, lanjut Yuril, Pulau Natuna terletak di dalam wilayah laut yang diklaim milik cina.

"Ini bertentangan dengan Unclos (United Nations Convention on the Law of the Sea). Apa anda paham masalah ini? Apa Menlu Retno tdk paham bahasa diplomatik dan unclos?" tegasnya.

Kalau Cina berhasil mengklaim laut tersebut sebagai teritorialnya, maka mengambil Pulau Natuna tinggal selangkah lagi.

(Baca juga: Menlu Bantah Klaim Cina Atas Natuna)

Yusril pun mengkritisi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang merespons pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Menurutnya, respon menlu adalah sikap yang kurang bijak.

"Jubir Kemlu china itu kalau adalah pejabat eselon II yg tdk bisa dijadikan pegangan. Statemen Jubir Deplu itu setiap saat bisa dibantah atau"diluruskan" oleh dirjen dan menlu china. Coba tanya Bu Retno apa pernah Menlu China atau Presiden China membantah klaim mrk atas natuna?" katanya.