Partai Demokrat meminta kepada pemerintahan Joko Widodo untuk tidak terlalu gencar pembangunan infrastruktur di tanah air. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan pemerintahan Jokowi-JK lebih mendahulukan pengentasan kemiskinan.


Hal itu merupakan salah satu rekomendasi dari sepuluh rekomendasi yang disusun usai Rapat Konsolidasi pengurus DPD Partai Demokrat se-Indonesia serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam rangkaian penutupan SBY Tour De Java di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (20/3/) lalu.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membantah jika pemerintahan Jokowi seolah mengesampingkan kepentingan rakyat miskin. Dia menegaskan, sejak Joko Widodo dilantik menjadi Presiden dan kabinet terbentuk, penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK.


"Sejak awal dilantik, concern atau prioritas pemerintahan Pak Jokowi itu adalah memberikan kesejahteraan rakyat," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).


Puan mencontohkan salah satu langkah pemerintah memajukan kesejahteraan rakyat dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sehat.


"Perlindungan sosial, tentu saja salah satu program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi bagaimana rakyat bisa sejahtera," tukasnya.


Sebelumnya, hal senada juga telah diungkapkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi yang membantah bahwa Jokowi tak memikirkan kemiskinan. Sebab, pembangunan infrastruktur yang dikebut itu dibarengi dengan langkah Jokowi membagikan 'kartu sakti' yang diperuntukkan rakyat miskin.


"Saya kira pemerintah sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan seperti Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya. itukan juga dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan," ujarnya. (ma)

http://www.posmetro.info/2016/03/men...oritaskan.html