JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak mempermasalahkan sidak Presiden Jokowi ke proyek wisma atlet Hambalang, yang pembangunannya mangkrak dan menjadi lahan korupsi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ruhut tidak menganggap kunjungan itu sebagai sindiran kepada SBY. "Kalau sindiran itu kan kata provokator," ujar Ruhut saat dihubungi, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, proyek Hambalang mangkrak dan terbengkalai di era SBY karena Ketua Umum Partai Demokrat itu menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika proyek dilanjutkan, ada kekhawatiran bisa menghilangkan alat bukti dan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita hormati KPK, karena belum inkrah jadi menunggu dulu. Bukannya pemerintah tak mau melanjutkan," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Ruhut pun mendukung Jokowi jika ingin melanjutkan proyek yang kini dipenuhi alang-alang itu. Ruhut menegaskan, sejauh ini partainya adalah penyeimbang. Jika memang segala yang dikerjakan pemerintahan Jokowi baik untuk rakyat, maka hal tersebut akan didukung.

Sebaliknya, jika pemerintah mengambil kebijakan yang tidak tepat, maka Demokrat akan mengkritisi dan memberi solusi.

"Kalau Jokowi mau melanjutkan kita enggak tahu dananya dari mana, silahkan saja. Kita positif thinking saja. Kita tidak mau diadu domba," ujar Ruhut yang sempat menjadi tim sukses Jokowi saat pilpres 2014 lalu.

Sejumlah petinggi Demokrat ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi di proyek Hambalang yang memakan dana 2,7 Miliar itu, pada 2013 lalu. Mereka antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Selain itu, ada pula tersangka dari unsur pejabat pemerintahan, yakni mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar.

Belakangan, KPK juga menetapkan Andi Zoelkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng sebagai tersangka.

http://nasional.kompas.com/read/2016...campaign=Khlwp