JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Sang Presiden ke proyek mangkrak di Hambalang, merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun. Berbalas-balasan.

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Menariknya, balas-membalas 'pantun' tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda.

SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki 'style' kerja, kerja, kerja.

Terlebih, yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik, yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi Republik ini.

Ray pun berpendapat, peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi-Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif-negatif di masyarakat.

"Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan lima langkahnya dapat poin lima, kalau Jokowi dengan satu langkah saja dapat poin enam atau tujuh," ujar Ray.

Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

"SBY lupa bahwa dia mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu, selesai SBY," ujar Ray.

Kritik SBY

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Jokowi Sedih di Hambalang

Dua hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek tersebut dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi membawa serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya.

Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitternya @Jokowi, Jumat pukul 13.31 WIB.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

Sementara, kepada wartawan di lokasi blusukannya itu, Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset Negara.

"Yang paling penting penyelamatan aset Negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," ujar Jokowi.

Pemerintah mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Alternatif penyelamatan di antaranya, meneruskan pembangunan hingga selesai, diubah menjadi Pelatnas atau rumah susun sewa.

Dua pekan mendatang, Jokowi merencanakan mengadakan rapat terbatas untuk membahas nasib penyelamatan aset wisma atlet tersebut.

Dia meminta Balitbang Kementerian PU PR untuk meneliti terlebih dahulu, apakah area itu mungkin dilanjutkan kembali pembangunannya. Sebab, informasi yang didapat, tanah area itu labil sehingga tidak cocok dibangun.

Korupsi Hambalang

Proyek tersebut bermasalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah petinggi ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi di proyek itu, pada 2013 lalu.

Antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Keduanya merupakan kader Partai Demokrat.

Selain itu, ada pula tersangka dari unsur pejabat pemerintahan, yakni mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar.

Belakangan, KPK juga menetapkan Andi Zoelkarnaen Mallaranggeng alias Choel Mallaranggeng sebagai tersangka.

Sejak pembangunan pusat pendidikan olahraga yang terletak di sebuah Bukit Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terhenti, wilayah ini berubah menjadi kawasan sepi.

Proyek yang memakan dana Rp 2,7 triliun dan kini mangkrak itu dimanfaatkan para muda-mudi sebagai tempat berpacaran, tempat minum-minuman keras dan arena balap motor liar.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Glori K. Wadrianto
link : http://nasional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp