Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kuasa untuk menghentikan operasional taksi pelat hitam berbasis aplikasi Grab Car dan Uber taksi di Ibu Kota. Pemerintah akan mengembangkan angkutan umum agar menyaingi keberadaan angkutan ilegal itu.

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama tak bisa menolak pergerakan zaman yang membuat masyarakat beralih ke transportasi berbasis aplikasi online. Sebab, transportasi berbasis aplikasi memberikan kemudahan warga Ibu Kota.

 

Karena tidak adanya kejelasan hukum untuk angkutan berbasis aplikasi, Ahok mengakui susah menindak mereka. Mereka bukan pelat kuning yang bisa ditindak Dinas Perhubungan. Mereka sulit dirazia karena tidak berbeda dengan mobil pribadi umumnya.

 

Pemilik mobil yang menggunakan aplikasi tidak beda dengan mobil milik warga yang menyewakan kendaraannya untuk dipakai harian.

 

Sebagai jalan keluar, Pemerintah DKI fokus pada pembenahan transportasi massal TransJakarta.

 

"Kami hanya bisa batasi motor (ojek online) enggak boleh lewat jalur tertentu. Nanti kita gantikan dengan bus," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

 

Ahok akan menambah dan memperbaiki fasilitas bus dengan tarif murah. Diharapkan warga akan beralih dari transportasi online ke bus TransJakarta. "Nanti lama-lama kalau busnya banyak dan gratis, warga pasti enggak mau naik angkutan berbasis aplikasi lagi,” ujar Ahok.

 

DKI sudah memesan bus TransJakarta dengan fasilitas terbaru yang ramah bagi penyandang disablitas. Selain itu, bentuk formasi bangku akan disejajarkan ke depan, sehingga dapat meminimalisir bentuk pelecehan seksual dan meningkatkan kenyamanan.

 

"Bus akan berjalan di jalur bus biasa. Nanti setiap sepuluh menit ada bus. Kamu bisa tahu busnya kosong atau tidak dari aplikasi," kata Ahok.

 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...dan-uber-taksi

---

Kumpulan Berita Terkait TAKSI ONLINE :

- Cara Ahok Atasi Grab dan Uber Taksi

- Operator Taksi Merasa Diperlakukan Tak Adil

- Pemerintah Diminta Atur Transportasi Berbasis Aplikasi, Bukan Memblokir