Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi seluruh murid madrasah swasta yang kurang mampu. Rencana ini mulai terwujud pada tahun 2016.

"(Madrasah) swasta (tahun ini) enggak bisa. Jadi gini, KJP yang (madrasah) swasta kami mau kasih tahun depan," jelas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada wartawan, Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2015).

Meski begitu, tak seluruh siswa kurang mampu di sekolah madrasah mendapat KJP. Menurut Ahok, untuk taman kanak-kanak (TK), Pemprov DKI belum akan memberikan program bantuan nontunai itu.

"Cuma yang TK-nya (madrasah) belum," kata Ahok.

Ahok sadar jika biaya pendidikan di sekolah atau madrasah swasta lebih mahal dibanding sekolah negeri. Siswa kurang mampu di lembaga pendidikan itu juga dinilai cukup banyak.

Karena itu, pemberian KJP ini penting dilakukan sekalipun melanggar aturan yang ada. Diketahui, pemberian KJP ke sekolah atau madrasah swasta dianggap melanggar Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang hanya boleh diberikan ke sekolah negeri.

"Justru yang masalah itu BOP enggak boleh kasih ke swasta. Padahal justru yang enggak mampu kan kebanyakan di swasta," jelas Ahok.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri mengajukan anggaran KJP tahun 2016 sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran yang diajukan pada Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 itu, naik Rp 200 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 2,3 triliun. Dana KJP akan digunakan bagi 600.000 siswa.

Sumber

Swasta lebih mahal biasanya