Jakarta - Wacana deparpolisasi yang memanas menjelang Pilkada Serentak 2017 bergulir di DPR. Komisi II DPR langsung bersiap merevisi UU Pilkada untuk memperberat pengajuan calon independen. Parpol takut tersingkir?

Isu deparpolisasi diembuskan oleh parpol-parpol seperti PDIP setelah cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan maju lewat jalur independen. Isu itu diembuskan tak lama setelah Ahok dan PDIP tak sepakat soal Pilgub DKI. PDIP mau jadi pengusung sementara Teman Ahok maunya parpol hanya jadi parpol pendukung.

Majunya Ahok lewat jalur independen pun dipolitisasi ke mana-mana, seolah Ahok adalah simbol kampanye deparpolisasi. Ahok pun mengklarifikasi bahwa dirinya maju lewat independen bukanlah soal deparpolisasi.

"Saya dari dulu orang partai, saya juga didikan partai. Ini soal independensi, ini bukannya deparpolisasi. Independen justru bagian dari demokrasi. Ini kan pilihan, makanya di dalam parpol dibuatlah boleh diusung parpol atau diusung rakyat dengan syaratnya," kata Ahok kepada wartawan, Sabtu (12/3/2016).

Ahok menegaskan tak ada upaya deparpolisasi terkait pilihannya maju Pilgub DKI lewat jalur independen. Hubungannya dengan sejumlah parpol juga tetap baik, utamanya dengan PDIP, partai yang paling keras bersuara soal deparpolisasi.

"Jadi nggak ada deparpolisasi, saya rasa sudah dikoreksi kok. Dari PDIP saya teman banyak, saya dengan Ibu Mega hubungannya baik. Bukan hanya secara partai, tapi juga secara pribadi baik. Saya masih makan bakso kok dengan Ibu Mega Minggu (6/3) sore, Senin (7/3) pagi sudah nyatakan pakai independen, ketemu beliau di OKI, ngobrol berdua terus sore janjian masih makan bakso, habis magrib," tuturnya.

Namun demikian apa yang dijelaskan Ahok sepertinya belum membuat parpol lega. Nyatanya Komisi II DPR malah mengebut pembahasan revisi UU KPK dengan agenda memperberat syarat pengajuan calon kepala daerah lewat jalur independen. 

"Timbul wacana di kita bahwa UU Pilkada ini harus pada azas keadilan. Karena syarat untuk calon independen jauh dari syarat untuk parpol, kita naikkan agar tetap berkeadilan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edi dalam perbincangan, Selasa (15/3/2016).

Lalu sampai berapa persen syarat akan didongkrak?  "Ada 2 model yang diwacanakan. Yang pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen dari DPT (jumlah pemilih) atau yang kedua 15-20 persen dari DPT," jawab Wasekjen PKB ini.

secara terpisah, Menteri dalam negeri menegaskan Ampres( amanat Presiden) akan dikirim ke DPR RI dalam 2 hari kedepan, apa isinya belum ada yang tahu, tapi menurut nya Presiden sangat mendukung Revisi Undang-Undang Pilkada terkait calon independent. "ada lah itu, kurang lebih 14 poin akan kita revisi, semoga selesai di bulan april ini" tambahnya...

Komisi II DPR pun mengimbau para calon kepala daerah independen untuk sabar karena revisi UU Pilkada akan diselesaikan dalam waktu dekat. Apakah calon kepala daerah dari independen akan melewati beratnya ganjalan parpol? Ataukah misi parpol ini akan kandas diterjang kuatnya dukungan rakyat ke calon independen? (van/nrl) detik.com


wakil rakyat penuh semangat ya kerja nya