Ahok dituding kerahkan pasukan oranye kumpulkan KTP untuk Pilgub
Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah | Selasa, 15 Maret 2016 18:58


Petugas PPSU. ©2015 Merdeka.com/Dhea

Merdeka.com - Serangan politik yang mengarah ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok semakin kencang. Terlebih setelah Ahok menyatakan diri bersiap maju bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 melalui jalur independen.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku mendapat informasi pengerahan ribuan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye, mengumpulkan KTP warga untuk dukungan bagi Ahok. Taufik mengingatkan agar Ahok tidak menggunakan kekuasaan guna kepentingan politik pribadi.

"Seperti misalnya dia memanfaatkan PPSU kumpulkan KTP ya enggak boleh. Kan dia dibayar sama pemerintah (PPSU)," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/3).

Ketika saat disinggung bukti tudingan itu, Taufik enggan menunjukkan. Dia hanya menyebut akan membukanya jelang Pilgub DKI tahun depan."Ya nantilah dibukanya," dalihnya.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan temanAhok untuk membuka booth-booth di mal demi menarik dukungan KTP warga DKI. Sepengetahuan Taufik, sewa booth di mal cukup mahal.

"Terus booth di mal-mal itu dananya dari mana? Hitung saja harga sewa per hari berapa? terus dikali setahun. Itu uang dari mana? Apa mal nyumbang? Itu bisa dipertanyakan nanti. Itu masuk gratifikasi," tegasnya.

Dia mengingatkan kepada temanAhok agar berhati-hati. Sebab, kesalahan sedikit saja dapat menggagalkan Ahok melenggang kembali menjadi orang nomor satu di DKI.

"Jadi banyak yang harus diantisipasi sama timnya Ahok," ucapnya.