JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat hingga kini belum memutuskan sosok yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, adalah sosok yang ideal untuk memimpin DKI.

"Kalau calon gubernur Jakarta, kriteria seorang Ahok itu sudah pas (jadi gubernur)," kata Amir saat dijumpai seusai menghadiri seminar nasional "Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016" di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Kriteria yang dimaksud Amir yakni dari sisi elektabilitas, popularitas, hingga ketegasan Ahok dalam memimpin Jakarta saat ini.(Baca: Wakil Ketua KPK: Ratna Sarumpaet Lo Tanggepin, Ngapain?)

Meski demikian, ia menegaskan, Ahok perlu membangun komunikasi yang baik jika ingin didukung Demokrat.

"Tidak dengan cara mengatakan, meski sudah diralat, kayak uang mahar ratusan miliar rupiah yang membuat kami terheran-heran. Dari mana itu?" ujar mantan Menkumham itu.

Saat disinggung apakah ada kemungkinan Demokrat mendukung Ahok saat pilkada mendatang, Amir tak menjawab secara tegas. (Baca: Ruhut: Laju Ahok Sulit Dicegah meski Syarat Calon Independen Diperberat)

"Tentu akan kami bicarakan bahwa kriteria kinerja seorang Ahok itu sangat pas," kata Amir.

Amir Syamsuddin: Partai yang Dicap Korup Tak Layak Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komponen masyarakat sipil, partai politik juga seharusnya memiliki peran dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Namun faktanya, banyak koruptor yang muncul dari partai politik. Selain itu, setiap ada kader yang menjadi tersangka korupsi, serta-merta ada upaya defensif dari partainya, bahkan cenderung membela mati-matian.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin, tidak memungkiri bahwa banyak partai terindikasi memberikan dukungan terhadap koruptor.

Partai-partai seperti itu membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol menjadi menurun.

"Saat ini tingkat kepercayaan kepada parpol memang sangat rendah. Partai yang terindikasi melindungi koruptor layak ditampik oleh masyarakat," ujar Amir di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Berangkat dari fakta tersebut, parpol harus membuat kebijakan yang sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan mau membuat komitmen bersama.

Ini diperlukan mengingat kader-kader dari partai merupakan calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan di pemerintahan.

Seharusnya parpol langsung melakukan pemecatan bila ada kadernya yang menjadi tersangka dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada lembaga penegak hukum.

"Dengan begitu parpol bisa berharap mendapat dukungan dari masyarakat," ujarnya.

Selain itu ia mengingatkan bahwa masyarakat pun harus memberi perhatian terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh partai politik agar partai-partai seperti itu tidak bisa berkuasa.

"Partai yang dicap korup tak layak lagi didukung oleh masyarakat," kata dia.