Belasan orang duduk di ruang fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah, pertengahan Desember 2013. Berpakaian sipil, rata-rata mereka menenteng jilidan proposal permohonan bantuan. Dalam pengamatan Tempo, di sela menunggu itu mereka ada yang baru menstempel surat permohonan bantuan.

Datang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah, tujuan mereka adalah mengajukan bantuan melalui anggota DPRD Jawa Tengah. “Saya mau menyerahkan proposal bansos pembangunan masjid,” kata Farid, warga Banyumas.

Ia menyerahkan proposal ke staf Fraksi DPRD PDIP untuk diteruskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengamatan Tempo, proposal menumpuk di meja semua ruang fraksi DPRD Jawa Tengah. Farid menggunakan “jasa” wakil rakyat itu ada konsekuensinya. “Anggota DPRD minta kami mendukung pencalegannya,” kata Farid.

Meski bukan pejabat eksekutif tapi para wakil rakyat punya “jatah” untuk menyalurkan bansos. Ini klop dengan sebuah rekaman rapat anggota DPRD Jawa Tengah yang diperoleh Tempo. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi itu terdengar ada rencana pembagian jatah bansos dalam APBD 2014.

Dalam rekaman rapat, Rukma menyebut per anggota dewan dijatah dana aspirasi Rp 4 miliar. Tak hanya itu, tiap komisi juga dijatah antara Rp 20 miliar-25 miliar. Rukma pun bersuara: ”Saya sendiri dapat Rp 25 miliar. Wakil-wakil dapat Rp 20 miliar,” kata Rukma. Jika lancar, total dana aspirasi itu sekitar Rp 500 miliar. Skema itu tak sesuai dengan permintaan DPRD. “Usulannya per anggota Rp 5 miliar. Per komisi antara Rp 30-40 miliar,” kata seorang anggota DPRD dalam rapat.