Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira menilai Teman Ahok, yang merupakan relawan pendukung Gubernur Basuki Tjajaja Purnama alias Ahok, beruntung sudah diingatkan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra terkait tata cara pengumpulan data KTP dukungan untuk calon independen. 

Menurut Andreas, peringatan Yusril membuat Teman Ahok punya waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Kesalahan yang dimaksudnya adalah pengumpulan data KTP yang hanya menyertakan nama calon gubernur. 

"Tanda tangan dukungan yang hanya menyertakan nama calon gubernur itu kesalahan besar. Beruntung Yusril memberi tahu di awal sehingga mereka punya waktu untuk memperbaiki," kata Andreas dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016). 

Komunitas Teman Ahok diketahui sudah mengumpulkan 700.000 lebih data KTP dukungan untuk Ahok. Namun, data KTP yang mereka kumpulkan hanya menyertakan nama Ahok tanpa adanya calon pendamping Ahok. 

Belakangan, setelah Ahok memutuskan menggandeng Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai calon wakilnya, Teman Ahok langsung memperbaiki tata cara pengumpulan data KTP-nya. Mereka memiliki waktu sampai bulan Juni untuk mendapatkan data KTP lengkap berisi dukungan untuk calon gubernur dan wakilnya minimal 532.000, itu pun sudah harus melewati verifikasi KPU. 

Menurut Andreas, mendapatkan dukungan minimal 532.000 dalam tiga bulan yang juga sudah harus melalui verifikasi KPU tidak mudah. 

"Pilihan independen banyak risiko. Katakanlah ada yang berhasil mengumpulkan 600.000, tetapi kemudian tidak valid, otomatis berkurang dan bisa menggagalkan pencalonan," ujar dia. 

Atas dasar itu, Andreas tidak yakin Teman Ahok dapat mencapai target itu. 

"Pak Ahok belum pasti maju di (jalur) independen karena klaim Teman Ahok yang menyatakan sudah mendapatkan 700.000 sekian bisa berkurang karena kan belum terverifikasi," kata Andreas.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...ngatkan.Yusril