Metrotvnews.com, Jakarta: Deponering yang dikeluarkan Jaksa Agung M. Prasetyo terhadap perkara eks pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dipermasalahkan sejumlah pihak. Ada yang menginginkan, keputusan itu diperkarakan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung bahkan mengajukan praperadilan.

Pengamat hukum tata negara dari Pukat UGM, Oce Madril menyebut, deponering tidak dapat diuji di praperadilan maupun pengadilan. Sebab, hal itu merupakan hak dari Jaksa Agung.

"Itu merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung. tidak bisa lagi. Sedangkan mekanisme untuk menguji baik praperadilan maupun pengadilan umum tidak ada. Sudah semacam hak istimewa yang diberikan," ujar Oce saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat (11/3/2016).

Oce menjelaskan, dalam KUHAP tidak diatur mekanisme deponering dapat digugat baik pengadilan maupun praperadilan. Sehingga tidak bisa dilakukan langkah hukum apa pun terkait putusan deponering.

Dia menyebut, jika pun sampai masuk ke pengadilan maupun praperadilan, berkas hanya sampai pendaftaran. Kemungkinan besar, berkas bakal ditolak.

"Kalau sekadar didaftarkan bisa karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, tapi kalau sidang jalan kemungkinan nanti akan ditolak karena mekanismenya tidak ada," kata Oce.

Sejumlah LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berencana mempraperadilankan keputusan Jaksa Agung yang mengesampingkan perkara Samad dan Bambang Widjojanto.

LSM dan Ormas itu antara lain Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian (ISPPI), Indonesia Police Watch (IPW), Perhimpunan Pengacara Pengawal Konstitusi (PMHI) dan Peduli Kejujuran (Pijar).

ISPPI bahkan melaporkan Prasetyo ke Bareskrim. Prasetyo dianggap menyalahgunakan wewenang.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...tak-bisa-diuji

---

Kumpulan Berita Terkait DEPONERING BW SAMAD :

- Deponering Hak Istimewa, tak Bisa Diuji

- Deponering Dipraperadilankan, Jaksa Agung: Salah Alamat, Enggak Bisa!

- Tak Ada Upaya Hukum yang Bisa Batalkan Deponering