Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dinilai tak pantas untuk menjadi gubernur kembali. Sebab, ia dinilai kerap melakukan kontroversi selama memimpin Jakarta.

“Dia suka konflik dengan lembaga negara seperti DPRD DKI, BPK, DPRD Bekasi. Integritas pribadinya rendah dan diduga melakukan praktik korupsi dalam beberapa kasus. Ia juga suka menggusur rakyat secara paksa dan melanggar HAM,” kata Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap di Jakarta, Rabu (9/3/2016)

Ia juga menyebut kinerja Ahok rendah dalam hal mengurus serta melayani rakyat. Tak hanya itu, kata Muhtar, Ahok bahkan dinilai negatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, menurutnya, Ahok juga tak punya etika karena memiliki tutur kata yang kasar.

“Ia juga suka mengkambinghitamkan pihak lain atas kegagalan diri, misalnya soal banjir,” katanya.

Bahkan, Ahok dinilai tak pantas mencalonkan diri lagi sebagai gubernur DKI pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 karena dari sisi sosial ekonomi, tingkat kesenjangan warga DKI antara yang kaya dan yang miskin, semakin melebar.

Menurutnya, tak ada kemajuan signifikan yang telah dilakukan Ahok ketika memimpin Jakarta. Sehingga, ia dinilai tak pantas untuk kembali menjadi orang nomor satu di DKI.

“Tidak ada satupun indikator infrastruktur dapat dinilai 'bertambah' dan 'maju' atas prakarsanya,” tandasnya.


Sumber