Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, meskipun konsep pembangunan Jakarta ingin meniru Singapura, namun penanganan kepada masyarakatnya tentu berbeda.



Basuki menyebutkan, meskipun di Singapura terdapat rumah susun (rusun) tetapi tidak ada subsidi. Bahkan, kebijakan pemberian Kartu Jakarta Pintar juga tidak tersedia di Singapura.

"Di Singapura tidak ada KJP, rusun bersubsidi, tidak ada kesehatan bagi 1.250 orang per satu dokter dan satu perawat, tidak subsidi harga daging dan sarana RPTRA untuk warga berkumpul," ujarnya, Kamis (10/3).

Ia mengatakan, sejumlah pembangunan di Jakarta tidak dapat ditunda. Namun, dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak melupakan masyarakat kecil. Salah satu bentuk perhatiannya adalah membangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

"Jakarta juga tidak bisa ditahan untuk menjadi modern. Pembangunan LRT, MRT tidak bisa ditahan. Tapi bagaimana caranya masyarakat kecil tidak tersingkirkan? Salah satunya bangunlah RPTRA agar warga kecil bisa berkumpul," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan rusun dengan tarif Rp 5.000-Rp 15.000 per hari bagi warga dengan syarat penghuni harus berdomisili sesuai unit yang dihuni dan tidak bisa dipindahkan ke orang lain.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta saat ini membebaskan warga dari pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.

"Kita lagi kaji nilai jual objek pajak PBB P2 di bawah Rp 2 miliar nanti juga dibebaskan tidak bayar. Saya tidak ingin orang yang tidak mampu tersingkir dari Jakarta," tandasnya.

Sumber: Beritajakarta.com