JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mempertanyakan sikap Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang meminta kepastian kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait dukungan dari partai berlambang banteng tersebut untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, Ahok tidak bisa seenaknya mengatur-atur partai jika ingin diusung oleh PDI-P.

"Kalau dia bicara minta kepastian kepada Bu Mega, itu bukan pada posisinya. Tata krama dan etikanya di mana?" kata Andreas saat dihubungi, Selasa (8/3/2016).

Menurut Andreas, jika ingin didukung oleh PDI-P, Ahoklah yang harus mengikuti mekanisme partai. Ahok harus mengikuti mekanisme penjaringan seperti bakal calon gubernur lainnya. Jika lolos dalam penjaringan itu, barulah dia akan didukung untuk kembali menjadi DKI 1.

(Baca: Ahok: Sebenarnya Teman Ahok Rela kalau Saya Diusung Partai, tetapi...)

"Kalau dia mau atur partai, pasti enggak mungkin. Kok jadi kebalik. Kesannya tidak paham prosedur. Kita jadi enggak simpatik kalau caranya seperti itu," ucap dia.

Andreas pun mempersilakan jika Ahok ingin maju melalui jalur independen. Menurut dia, Ahok tidak perlu gamang dan harus menunggu kepastian dari partainya.

Terlebih lagi, Ahok saat ini sudah mendapatkan dukungan fotokopi ratusan ribu KTP yang dikumpulkan oleh kelompok pendukungnya, Teman Ahok.

"Kita membangun partai ini dengan sistem. Kalau hanya untuk Ahok sistem itu kita rombak, tidak mungkin," kata dia.

(Baca: Ahok Katakan kepada Megawati, Pendukungnya Tak Bisa Menunggu Lama)

Ahok sebelumnya mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan kepada Megawati bahwa komunitas pendukungnya, yaitu Teman Ahok, tidak bisa menunggu lama soal kepastian dukungan dari PDI-P.

Ahok bertemu Megawati saat acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Senin (7/3/2016) pagi. Pada pertemuan itu, Ahok menceritakan desakan para pendukungnya kepada Megawati.

Menurut Ahok, Megawati tidak ingin komunitas Teman Ahok kecewa. Di sisi lain, Megawati juga terikat dengan mekanisme partai dalam mengusung dan mendukung seseorang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

http://nasional.kompas.com/read/2016...amanya.di.Mana