Surabaya - Telah beredar iklan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur di media cetak nasional. Pemprov Jatim memastikan itu adalah iklan palsu. Pemprov Jatim meminta masyarakat tidak terbujuk iklan tersebut.

"Iklan itu tidak benar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa dirugikan dengan iklan tersebut," kata Asisten IV Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Mujib Affan, Senin (7/3/2016).

Dari informasi yang dihimpun, iklan yang dimuat pada Sabtu (5/3/2016) tersebut memuat tentang penyelenggaraan seleksi kepegawaian untuk Provinsi Jawa Timur 2016. Dinas dan bagian yang dibutuhkan antara lain adalah Dinas Komunikasi dan informasi, membutuhkan 7 pegawai lulusan diploma dan sarjana.

Dinas Tata Usaha atau Administrasi membutuhkan 15 orang dari lulusan SMU/SMK/ sarjana. Dinas Pengelolaan keuangan membutuhkan 5 orang dari lulusan diploma atau sarjana. Bagian Audit 3 orang diploma atau sarjana. Bagian promosi dan perizinan membutuhkan 11 orang lulusan diploma dan sarjana. Bagian pelayanan terpadu 15 orang lulusan SMU/SMK/sarjana.

Dalam iklan tersebut juga dijelaskan lokasi dan waktu tes segera diberitahukan melalui telepon atau media massa dalam dua gelombang. Berkas lamaran lengkap dikirim ke 'Dinas penyelenggara ujian' PO BOX 1569 SB 60015 dengan mencantumkan dinas/bagian yang dilamar paling lambat 15 Maret 2016 cap pos.

"Itu tidak benar. Tidak ada dinas penyelenggara ujian. Tidak ada bagian audit, tidak ada bagian promosi, tidak ada dinas tata usaha. Ini namanya suatu kenistaan," tegas Mujib.

Mujib mengatakan, dirinya sudah menyampaikan keberatan ke media massa yang memuat iklan tersebut. Serta memerintahkan Kepala BKD Siswo Heru Toto untuk melaporkan ke kepolisian.

"Saya sudah menugaskan Pak Heru (Kepala BKD) untuk melaporkan ke kepolisian," tandasnya.

Mujib mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tertipu dengan iklan penerimaan CPNS. Katanya, mulai tahun lalu tidak ada penerimaan CPNS hingga moratorium penerimaan CPNS dicabut oleh pemerintah pusat.

"Kalau ada lowongan, silahkan dicek ke website-nya di BKD Provinsi Jawa Timur," jelasnya.
(roi/iwd)