Nasib PNS Ijazah SD-SMA di Tangan Kepala Daerah
Senin, 07 Maret 2016 , 00:40:00



JAKARTA – Niat pemerintah untuk melakukan rasionalisasi jumlah PNS tampaknya sudah serius. Buktinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membuat design rasionalisasi PNS. Metode untuk memilah mana PNS yang berkinerja baik dan mana yang buruk pun sudah disiapkan.

Jumlah PNS saat ini mencapai 4,517 juta orang, terbanyak ‎menduduki jabatan fungsional umum (JFU) sebanyak 1,391 juta orang. Rasionalisasi akan dilakukan bertahap hingga 2019, dengan target jumlah PNS susut menjadi 3,5 juta orang.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menyebutkan, PNS yang berijazah SD, SMP, dan SMA menjadi target utama rasionalisasi, dengan cara pensiun dini. Jumlah PNS yang berpendidikan SD sampai SMA sekitar 1,331 juta.

“Mereka memang akan masuk tahapan penataan SDM. Karena mereka semuanya berada di JFU (jabatan fungsional umum). Tapi tidak berarti semua lulusan SMA akan dirasionalisasi, karena ada jabatan-jabatan tertentu seperti sipir, ABK yang juga SMA,” terang Setiawan kepada JPNN, kemarin (6/3).

PNS berijazah SMA seperti apa yang tidak terkena rasionalisasi? Setiawan menjelaskan tahapan mekanisme penilaian terjadap kinerja PNS dan klusterisasinya.

Langkah pertama, dilakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi, naik dari sisi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

Kedua, setelah dipetakan, akan diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari sisi jabatan maupun jumlah.

Ketiga, hasil pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja akan dimasukkan dalam peta kuadran. “Peta kuadran ini harus diisi masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) karena mereka paling tahu kondisi pegawainya. Untuk mencegah penilaian tidak objektif, akan digunakan sistem penilaian yang dibuat pusat. Saat ini kami tengah mengembangkan rapid assessment untuk pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai,” beber Setiawan. PPK untuk pemda adalah kepala daerah, sedang instansi pusat adalah menteri atau pimpinan lembaga Negara.

Jadi, lanjut Setiawan, nantinya PPK akan mengisi, pegawainya masuk kuadran satu, dua, tiga, dan empat. Kuadran satu artinya ASN-nya kompeten dan kualifikasi sesuai. Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi tidak sesui. Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai. Kuadran empat, tidak kompeten dan kualifikasi tidak sesuai.

“ASN yang masuk kuadran satu tetap dipertahankan. Yang masuk kuadran dua diberikan diklat atau mutasi. Kuadran ketiga diberikan diklat kompetensi dan kuadran empat inilah yang kena kebijakan rasionalisasi,’ ungkap Setiawan.

“PNS lulusan SMA yang kena rasionalisasi bila dia berada dalam kuadran empat,” imbuhnya lagi.

Apakah PPK bisa obyektif jika penilaian dilakukan PPK? Setiawan yakin bisa obyektif karena ada panduan yang jelas, dengan metode rapid assessment.‎

“Meski kepala unit organisasi yang melaksanakan, namun panduannya jelas. Rapid assessment tengah kami ujicoba di KemenPAN-RB. Bila cara ini sukses, akan diberlakukan secara nasional karena metodenya lebih mudah dan cepat, dibandingkan full assessment,” terangnya.

Dipaparkan, rapid assessment hanya menggunakan tiga tools sederhana yang bisa digunakan sebagai penyaring, yaitu tes aplikasi komputer untuk mengolah dan dan menulis dokumen, tes kemampuan berbahasa dan kemampuan memberikan pelayanan.

“Dengan rapid assessment ini akan diperoleh data pegawai yang tidak disiplin, berkinerja buruk, dan memiliki kualifikasi yang tidak sesuai. PNS yang tidak disiplin, kinerja buruk, dan kompetensi rendah kena rasionalisasi,” paparnya.

Dikatakan, PNS yang kena rasionalisasi akan mendapatkan kompensasi alias pesangon. “Tapi caranya bermacam-macam. Bisa lewat pesangon, pensiun bulanan, dan lain-lain. Ini masih kami kaji lagi‎ mana yang pas dilakukan dan tidak membebani keuangan Negara,” kata Setiawan.

Apa benar rasionalisasi PNS dilakukan tahun ini? “Belum tahun ini, karena masih dalam tahap kajian. Kalau dalam roadmap memang dimulai 2016 sampai 2019, hanya saja kajiannya kan belum selesai. Selain itu harus disesuaikan dengan keuangan negara‎. Jadi nanti dimulai tahun depan karena secara anggaran dan kajian sudah siap,” pungkasnya
http://www.jpnn.com/read/2016/03/07/...Kepala-Daerah-


1,3 Juta PNS Jadi Target Rasionalisasi
Senin, 29 Februari 2016 , 04:02:00

JAKARTA--Sebanyak 1.391.233 PNS di pusat dan daerah menjadi sasaran pertama dalam rasionalisasi PNS. Pasalnya, mereka ini menduduki jabatan fungsional umum yang tidak jelas kinerjanya.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, meski baru tahap pengkajiian, namun dilihat dari profil aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan jabatan, sebagian besar PNS tersebar di bagian umum. Yang benar-benar jelas ukuran kinerjanya hanya sekira 3,2 juta orang.

"3,2 juta PNS itu terdiri dari 2,27 juta PNS berada di jabatan fungsional tertentu (guru, medis, paramedis). Sedangkan jabatan fungsional tertentu lainnya hanya 373.929 orang. Sisanya di jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana," ungkap Setiawan, Minggu (28/2).

Ditambahkannya, pemerintah masih memikirkan cara untuk mengkatrol kemampuan PNS di jabatan fungsional umum (1,39 juta) agar bisa naik ke jabatan fungsional tertentu (profesional dan lainnya). Bila dalam peningkatan kompetensi itu, masih banyak PNS yang gagal, mau tidak mau masuk dalam gerbong rasionalisasi.

"Ini masih kajian-kajian saja. Pemerintah tetap memikirkan upaya peningkatan kompetensi terutama untuk PNS yang punya potensi maju," terangnya.

Data KemenPAN-RB menyebutkan, jumlah PNS pusat yang berada di jabatan fungsional umum sebanyak 554.319, daerah 920.308 sehinggal totalnya 1.391.233 orang atau 42,78 persen dari jumlah PNS seluruh Indonesia 4.517.136.
http://www.jpnn.com/read/2016/02/29/...Rasionalisasi-


Maaf, Tahun Ini 137 Ribu PNS Bakal Dirumahkan
(Prioritas yg lulusan SMA kebawah)
Sabtu, 05 Maret 2016 , 16:58:00

JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan rasionalisasi PNS mulai tahun ini. Dalam roadmap, program ini akan dilakukan bertahap mulai 2016 hingga 2019.

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semuanya berada di posisi jabatan fungsional umum yang tidak mendukung organisasi.

"Jadi ada sekitar 1,3 juta PNS yang kedudukannya di organisasi tidak jelas. Mereka ini pendidikannya SD, SMP, dan SMA dengan kompetensi sangat rendah," ujar Bambang kepada JPNN, Sabtu (5/3).

Dengan kemampuan terbatas itu, lanjutnya, pemerintah membuat skenario rasionalisasi pengurangan jumlah pegawai yang notabene mempengaruhi belanja pegawai. Sebagai tahap awal, pengurangan jumlah PNS tahun ini sekitar 10 persen.

"Kalau menggunakan skenario 10 persen untuk rasionalisasi tahap satu, berarti ada 137 ribu PNS yang akan dirumahkan atau dipensiunkan dini. Suka tidak suka, ini harus dilakukan agar beban negara berkurang. Sebab, negara harus mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah untuk menggaji 4,517 juta PNS di Indonesia," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2016/03/05/...al-Dirumahkan-

-------------------------------

Akan ada PHK massal PNS ini beberapa tahun ke depan ini karena rasionalisasi targetnya 1,3 juta orang. nantinya jumlah PNS mungkin tinggal 50% atau bahkan disisakan tinggal 30% saja? Dampaknya, PHK akan menimpa pula ke PNS yang ijasahnya Diploma atau S1, seperti pegawai Pajak yang banyak hanya lulusan D1-STAN itu contohnya! Sistem pajak yang sudah menggunakan teknologi IT (on-line), mirip Bank dengan ATM-nya, tentu kelak nggak memerlukan tenaga kerja yang massal lagi di masa depan, bukan?