TEMPO.CO,�Jakarta�- Kekisruhan Kabinet Kerja memasuki babak baru. Kali ini Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kembali memicu kegaduhan lantaran mengubah sendiri nama instansinya sebelum ada keputusan dari Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla memprotes langkah Rizal Ramli itu. Ia menegaskan tidak ada perubahan nomenklatur. "Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu (tambahan frasa) Sumber Daya," kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, kemarin.

Saat baru dilantik menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman pada 13 Agustus 2015, Rizal memang sudah berencana mengganti nama instansinya menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Dia mengklaim usulan perubahan nama itu telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Pak Presiden sudah setuju," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, dengan pergantian nama itu, diharapkan instansinya bisa merambah lebih jauh ke bidang ekonomi. Perubahan nama tersebut, menurut dia, juga akan diikuti dengan penambahan dua kementerian. Namun, ketika ditanya dua kementerian apa yang akan bergabung di bawah koordinasinya, Rizal mengelak. "Ya, itu nanti tanya Presiden saja," tuturnya.

Langkah Rizal mengganti sendiri nama instansinya itu pun mendapat sindiran dari Jusuf Kalla. JK menyebut ada salah satu menteri yang mengganti nama kementeriannya tidak sesuai dengan peraturan presiden. Dalam peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara memang disebutkan nama lembaga yang dinaungi Rizal Ramli itu adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman, bukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.





Hingga kini memang belum ada peraturan presiden terkait dengan perubahan tersebut. Salah satu anggota humas Kementerian Kooordinator Kemaritiman, Efrimal Bachri, mengatakan perubahan nama tersebut masih dibahas di Sekretariat Negara. "Belum. Masih dibahas," ujar Efrimal.

Meski belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait pergantian nama itu, Rizal tetap jalan terus. Dia kerap menggunakan nama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya di berbagai ranah. Misalnya, dalam situs resmi instansinya, maritim.go.id, tertulis di pojok kiri atas Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber daya. Rizal juga menggunakan nama itu pada kop surat untuk mengirim rilis berita ke wartawan.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan langkah Rizal Ramli itu telah menerabas aturan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Tidak boleh main ubah sendiri,” ujar Refly. Ia menjelaskan, sebelum ada keputusan Presiden untuk mengubah suatu kementerian, perlu ada pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, pertimbangan tersebut menyangkut koordinasi dengan kementerian lain dan besar-kecilnya anggaran. Refly khawatir langkah Rizal ini bakal mengacaukan koordinasi antarkementerian.

Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside
TEMPO.CO,�Jakarta�- Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya agar tidak meributkan kebijakan yang belum diputuskan. Dengan nada tinggi dan beberapa kali penekanan, Presiden mengatakan para menteri tidak berhak mendahuluinya dalam memutuskan kebijakan tertentu.

"Jangan meributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini kan sebuah pekerjaan besar," katanya setelah meninjau persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Jumat, 4 Maret 2016.�

Presiden Jokowi mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijakan yang besar, ia perlu mendengar banyak masukan dari berbagai pihak. Menurut dia, keputusan yang diambil sangat penting sehingga tidak bisa sembarangan.


"Kalau hal yang kecil pasti langsung saya putuskan. Tapi, untuk hal yang menyangkut jangka pendek, panjang, saya harus mendapat input yang benar, sehingga keputusannya nanti yang benar dan jernih untuk negara," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan semua menterinya tidak larut dalam kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan, para menteri harus fokus bekerja dan melayani masyarakat.�

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman mengklaim bahwa Presiden sudah memutuskan skenario pembangunan proyek Blok Masela akan dilakukan secara onshore. Rizal mengatakan Presiden sudah memberikan arahan kepadanya mengenai keputusan pengelolaan gas secara�onshore�itu. Setelah pernyataan itu, Istana langsung mengklarifikasi bahwa Presiden belum memutuskan soal pengelolaan Blok Masela. Di sisi lain, Rizal Ramli juga terlibat perang pernyataan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang memilih pengelolaan secara�offshore.�

Saat memberikan pernyataan, Jokowi didampingi Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

TEMPO.CO, BINJAI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, silang pendapat di antara para menteri yang menjadi pembantunya di Kabiinet Kerja merupakan dinamika biasa, dan dapat menjadi pembelajaran.

"Silang pendapat apa? Ya, itu dinamika biasa. Saya masih senyum gini," kata Presiden Jokowi, usai meninjau proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai di Binjai, Sumatera Utara, Rabu 2 Maret 2016.

Presiden Jokowi menyebut, bahwa perbedaan merupakan hal biasa yang terjadi dan merupakan dinamika.

"Itu menjadi sebuah pembelajaran publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar," kata Presiden Jokowi, dalam kunjungan kerja yang juga diikuti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono .

Namun, Presiden Jokowi menambahkan, bahwa apapun yang terjadi, para menteri harus satu visi dengan Presiden