Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memasukan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini bertujuan memberikan kemudahan para abdi negara tersebut untuk memiliki rumah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang.

"Jumlah pegawai negeri ada 4,5 juta, itu otomatis akan masuk ke Tapera," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Dia mengaku sebenarnya saat ini telah ada program tabungan bagi PNS yang bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat, salah satunya untuk kredit perumahan. Namun program tersebut rencananya akan dilebur dengan Tapera agar manfaatnya lebih terfokus.

"Badan Pertimbangan Tabungan Pegawai Negeri Sipil akan dilebur masuk ke BP Tapera. Dan keanggotaan PNS yang sebanyak 4,5 juta akan masuk otomatis jadi anggota Tapera," dia menjelaskan.

Sementara untuk masalah iuran, Maurin menyatakan posisi pemerintah akan sama seperti pengusaha sebagai pemberi kerja. Artinya, dalam program ini besaran iuran yang akan dibayar pemerintah sama dengan pengusaha.

"Soal iuran, pemerintah akan memberikan iuran sama dengan pemberi kerja. Misalnya nanti diatur sebesar 0,5 persen, maka dikali 4,5 juta itu," kata dia.

Adapun batas maksimal iuran Tapera yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang (RUU) sebesar 3 persen. Skemanya sebesar 2,5 persen dibebankan pada pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja. (Dny/Nrm)