Presiden Joko Widodo mengamati perdebatan antar-menterinya yang terjadi di luar ruang rapat. Perbedaan pendapat yang disampaikan di luar ruang rapat itu sangat mengganggu Jokowi.

"Presiden prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini, seolah-olah antar-menteri sudah saling 'menyerang' di ranah publik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/3/2016).

Padahal, Jokowi sering menginstruksikan kepada menterinya untuk tidak berdebat di luar ruang rapat. Namun, faktanya, masih ada menteri yang tidak penuh menjalankan instruksi tersebut.

Beberapa menteri mengkritik kinerja atau kebijakan menteri lainnya melalui media massa atau media sosial. (Baca: Luhut Anggap Biasa Silang Pendapat Antar-menteri)

Perdebatan menteri di luar ruang rapat dikhawatirkan menimbulkan persepsi kabinet yang tidak solid.

Penilaian itu juga dikhawatirkan akan memengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah, dan kepercayaan investor akan iklim investasi di Indonesia. (Baca: Kegaduhan Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"Tentu Presiden tidak happy dengan situasi seperti itu, Presiden 'marah', dan tolong (kegaduhan) ini dihentikan," ucap Johan.

Kegaduhan di internal kabinet masih saja terjadi. Terakhir, silang pendapat terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik. (Baca: PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik)

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

Catatan Kompas menunjukkan, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis, proyek tersebut bisa diwujudkan.



2. Perpanjangan kontrak Freeport

Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik terjadi di antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan.



http://nasional.kompas.com/read/2016....Publik?page=2

Gagalnya kepemimpinan Presiden.